Jakarta, Energindo.co.id – Pemadaman bergilir di sistem kelistrikan PT PLN (Persero) daerah Jawa, Madura, Bali atau Jamali memunculkan segudang pertanyaan. Pemerintah membantah penyebabnya adalah kelangkaan batu bara. Namun, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, publik membutuhkan data yang terbuka. Data yang valid juga akan membantu Presiden Prabowo Subianto mendapatkan hasil investigasi yang objektif dan terverifikasi, bukan sekadar penjelasan lisan
Misalnya, mulai dari daya yang siap beroperasi, kondisi beban sistem, cadangan daya, hingga stok batu bara di PLTU. “Transparansi penting agar evaluasi dilakukan berdasarkan fakta, bukan spekulasi. Publik berhak tahu penyebab sebenarnya dan siapa yang harus bertanggungjawab,” kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada Energindo.co.id Sabtu (13/6/2026).
Jamak diketahui, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemadaman bergilir di sistem Jamali baru-baru ini bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan batubara.
Fabby mengatakan masyarakat tentu menghargai respons cepat ini. Namun, lanjut Fabby, agar tidak menjadi debat kusir yang membingungkan publik, langkah keterbukaan informasi maka pejabat terkait selayaknya memberikan informasi kepada publik. Keterbukaan data dari pemerintah bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk transparansi publik.
Informasi apa yang dibutuhkan? Misalnya terkait berapa daya listrik di sistem yang benar-benar siap? Untuk melihat gambaran utuh, kata Fabby, terdapat dua data dasar dari periode 7-11 Juni yang krusial untuk dibuka: pertama terkait kapasitas terpasang. “Berapa total kemampuan seluruh pembangkit di sistem Jawa-Bali,” tanya Fabby.
Kedua, terkait Daya Mampu Netto (DMN). “Berapa daya riil yang sebenarnya siap disalurkan ke masyarakat setelah dikurangi kebutuhan internal pembangkit,” tanya Fabby.
Lebih jauh dia mengutarakan, kunci dari isu batubara ada pada Hari Operasi Pembangkit (HOP) di seluruh PLTU Jamali. “Jika data HOP selama 7-11 Juni dibuka, publik bisa melihat langsung apakah stok batubara di masing-masing PLTU berada di posisi aman (di atas 15-20 hari) atau justru di bawah ambang batas kritis,” ungkap Fabby.
Dua indikator berikutnya yang tidak kalah penting, imbuh Fabby adalah beban puncak per Subsistem. “Kapan dan di wilayah mana konsumsi listrik mencapai titik tertingginya,” ungkapnya. Selain itu terkait Cadangan Putar (Spinning Reserve).
“Berapa kapasitas pembangkit yang disiagakan untuk mengantisipasi jika ada gangguan mendadak pada sistem,” tanya Fabby. Bila data tersebut diungkapkan ke publik, maka hasil dari proses investigasi secara transparan akan membantu penanganannya secara komprehensif sehingga pemadaman listrik dapat diantisipasi sejak dini. Masyarakat konsumen sebagai pelanggan listrik yang tidak gratisan tidak dirugikan.
