Jakarta, Energindo.co.id – Kebutuhan energi yang terus berjalan berdampingan dengan tantangan rantai pasok global mendorong pemerintah memperkuat pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE). Melalui IndoEBTKE Convention and Exhibition (ConEx) 2026, pemerintah mempertemukan pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem energi bersih yang mendukung kemandirian energi nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membuka penyelenggaraan ke-12 IndoEBTKE ConEx pada Rabu (2/9/2026). Setelah tiga tahun vakum, forum tersebut kembali menjadi ruang kolaborasi untuk membahas pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk tantangan regulasi, teknologi, infrastruktur, logistik, permodalan, serta kapasitas riset dan inovasi.
Bagi pemerintah, penguatan EBTKE menjadi bagian dari agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Yuliot menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global dapat memengaruhi rantai pasok dan berdampak pada kenaikan harga energi, inflasi, biaya produksi, serta beban subsidi dan kompensasi energi.
“Energi baru terbarukan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” ujar Yuliot.
Untuk memperbesar kontribusi energi bersih, pemerintah telah menetapkan peningkatan kapasitas pembangkit EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dari sekitar 70 gigawatt tambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan, sekitar 42,6 gigawatt berasal dari energi baru dan terbarukan.
“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” ungkap Yuliot.
Selain pengembangan pembangkit EBT, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati melalui implementasi B50. Upaya konservasi energi dilakukan melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik, pembangunan jaringan gas, pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG, serta peningkatan penggunaan sumber energi bersih lainnya.
Pengembangan energi dari sampah perkotaan juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Dari timbulan sampah nasional tahun 2025 sebesar 52,6 juta ton atau sekitar 145 ribu ton per hari, baru sekitar 25 persen yang terkelola. Melalui teknologi waste to energy, sampah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, biomassa, maupun bahan bakar minyak terbarukan sekaligus mengurangi pencemaran dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Namun, pengembangan EBTKE masih menghadapi tantangan dalam membangun rantai pasok yang terintegrasi. Pemerintah menilai penguatan sumber bahan baku, manufaktur, teknologi, serta sumber daya manusia menjadi faktor penting agar pengembangan energi bersih tidak menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi impor.
“Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membangun ekosistem energi baru terbarukan. Jadi, kita harus melihat rantai pasok yang harus terintegrasi. Kalau ini tidak terintegrasi dari sumber bahan baku, kemudian ada pabrik manufaktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang kita integrasikan, tentu rantai pasok ini akan terputus,” lanjutnya.
Indonesia memiliki sumber daya mineral seperti bauksit, nikel, silika, dan tembaga yang dapat mendukung pengembangan industri panel surya, baterai, dan teknologi energi bersih lainnya. Karena itu, penguasaan teknologi, penguatan industri manufaktur dalam negeri, riset, inovasi, dan pengembangan pelaku usaha nasional menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem EBT.
Melalui IndoEBTKE ConEx 2026, pemerintah berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat membantu mengidentifikasi serta mengatasi berbagai hambatan pengembangan EBTKE. Penguatan ekosistem energi bersih diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional dan menjadi bagian dari upaya mencapai kemajuan Indonesia menuju 2045.
