Jakarta, Energindo.co.id — Pemerintah mempercepat pembentukan ekosistem hidrogen di Indonesia agar berjalan seiring dengan Strategi Hidrogen Nasional dan Rencana Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN). Langkah ini juga sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pengembangan hidrogen bukan hanya instrumen dekarbonisasi, namun juga pilar transformasi ekonomi dan industrialisasi jangka panjang. Hal ini penting terutama bagi sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, dan sektor yang berorientasi ekspor. Ekosistem hidrogen akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong industrialisasi rendah karbon yang kompetitif di pasar global.
“Jadi menurut saya pada tahun ini, 2026, yang merupakan KPI saya, saya sebutkan bahwa hidrogen hijau harus tersedia di pasar hampir 200 ton per tahun. Kita harus mencapainya dan kita ingin menciptakan lebih banyak,” tegasnya dalam gelaran 4th Indonesia-Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Rencana implementasi ekosistem hidrogen akan dilakukan secara bertahap untuk membangun kesiapan regulasi, infrastruktur, permintaan pasar, dan kemampuan domestik, sambil menjaga fleksibilitas kebijakan dan evaluasi berkala. “Implementasi dilakukan melalui tiga tahap yang terdiri dari Fase Inisiasi (2025-2034), Fase Pengembangan dan Integrasi (2035-2045), dan Fase Akselerasi serta Keberlanjutan (2045-2060),” tutur Eniya.
Menurutnya, kolaborasi strategis dengan Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), disebut memainkan peran penting. Kerja sama ini menggabungkan keahlian teknologi dan pengalaman pengembangan proyek serta instrumen pembiayaan Jepang, dengan potensi energi terbarukan, skala pasar, dan prospek permintaan jangka panjang di Indonesia. Peta Jalan Kemitraan Indonesia-Jepang diharapkan menjadi katalis bagi kolaborasi industri yang lebih kuat, didukung oleh peningkatan pembiayaan publik dan mitigasi risiko tahap awal untuk mempercepat pengembangan infrastruktur hidrogen yang layak secara finansial.
Senior Representative JICA Indonesia, Akira Sato, menilai arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menegaskan fokus pada kemandirian energi dan pangan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan inklusif. “Arah kebijakan sudah jelas, melindungi ketahanan, merangsang investasi, dan menerjemahkan momentum tersebut menjadi pembangunan yang inklusif,” ujar Kato.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah merumuskan RHAN sebagai panduan menuju komersialisasi hidrogen dan amonia di Indonesia. Sementara itu, JICA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transisi energi dan pengembangan ekosistem hidrogen.
“JICA terus melanjutkan kerja samanya untuk mendukung transisi energi Indonesia dan pengembangan ekosistem hidrogen. Berkat kerja sama dengan Anda semua, kini kita telah berhasil merumuskan Peta Jalan Kolaborasi Indonesia-Jepang untuk Mempercepat Masyarakat Hidrogen-Amonia di Indonesia (HASI), sebuah peta jalan yang melengkapi RHAN dan menguraikan metode praktis kolaborasi antara kedua negara kita,” pungkas Kato.
