Ketika Netanyahu tersingkir dari panggung kekuasaan, dunia perlu bertanya: apakah Israel sedang berubah, atau sekadar mengganti orang yang menjalankan kebijakan yang sama?
Suara politik warga Arab Israel dibutuhkan untuk mengakhiri dominasi Netanyahu, tetapi aspirasi politik mereka belum tentu diterima sebagai bagian dari pemerintahan baru.
Dalam demokrasi parlementer, menentukan siapa yang memerintah tidak otomatis berarti memperoleh kesempatan untuk ikut memerintah.
Ada kalanya sebuah pergantian kekuasaan tampak seperti perubahan besar, padahal belum tentu mengubah sesuatu yang paling mendasar.
Israel sedang memperlihatkan kemungkinan itu.
Presiden Isaac Herzog telah memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), untuk membentuk pemerintahan baru. Langkah ini menjadi ancaman serius bagi Benjamin Netanyahu, perdana menteri yang selama hampir dua dekade menjadi salah satu figur paling dominan dalam politik Israel.
Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: calon penggantinya bukanlah seorang pembawa gagasan perdamaian, melainkan mantan panglima militer yang juga memiliki pandangan keras mengenai keamanan Israel dan masa depan Palestina.
Dengan demikian, Israel mungkin sedang mengganti pemimpin, tetapi belum tentu mengganti paradigma.
Netanyahu Kehilangan Momentum
Pemilu Israel 27 Oktober 2026 menghasilkan peta politik yang terfragmentasi. Blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, blok perubahan pimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi, sementara partai-partai Arab meraih 19 kursi. Tidak satu pun mencapai mayoritas mutlak 61 kursi di Knesset.
Dalam konsultasi pembentukan pemerintahan, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sedangkan Netanyahu hanya mendapatkan 46. Angka inilah yang membuka jalan bagi Eisenkot untuk menerima mandat dari Herzog.
Tetapi mandat membentuk pemerintahan tidak sama dengan keberhasilan membentuk pemerintahan.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, untuk mengumpulkan dukungan minimal 61 kursi.
Secara aritmetika, jalan menuju mayoritas terlihat sederhana: 48 kursi blok Eisenkot ditambah tujuh kursi United Torah Judaism dan enam kursi Shas akan menghasilkan tepat 61 kursi.
Tetapi politik bukan sekadar penjumlahan.
United Torah Judaism memiliki persoalan dengan pemerintahan Netanyahu, terutama mengenai pengecualian wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Shas, sebaliknya, masih mendukung Netanyahu. Sementara itu, Eisenkot menghadapi persoalan ideologis dengan partai-partai Arab yang justru memberikan rekomendasi kepadanya.
Ia membutuhkan dukungan mereka, tetapi belum tentu bersedia menjadikan mereka mitra pemerintahan.
Inilah paradoks pertama: Eisenkot memperoleh mandat dengan dukungan luas, tetapi belum tentu memiliki kesediaan politik untuk menerima seluruh pemberi dukungan sebagai mitra kekuasaan.
Suara Arab Dibutuhkan, tetapi Kekuasaan Tetap Dibatasi
Perolehan 19 kursi partai-partai Arab merupakan salah satu perkembangan paling menarik dalam pemilu kali ini.
Tanpa dukungan kelompok Arab, blok perubahan hanya memiliki 48 kursi. Dengan dukungan mereka, jumlahnya menjadi 67. Artinya, suara politik warga Arab Israel memiliki posisi strategis dalam menentukan siapa yang berpeluang memerintah.
Namun, apakah kekuatan elektoral itu akan diterjemahkan menjadi kesempatan ikut memerintah?
Eisenkot tidak bersedia memasukkan partai-partai Arab ke dalam kabinetnya. Ia menetapkan sejumlah persyaratan politik dan keamanan, termasuk sikap terhadap Hamas dan prinsip-prinsip keamanan Israel.
Partai-partai Arab dapat menjadi penentu kemenangan Eisenkot, tetapi belum tentu memperoleh tempat dalam pemerintahan yang mereka bantu lahirkan.
Jika Eisenkot membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan dari luar parlemen, persoalan representasi ini tetap tidak terselesaikan.
Ada ironi yang lebih dalam: suara politik warga Arab dibutuhkan untuk mengakhiri dominasi Netanyahu, tetapi aspirasi politik mereka belum tentu diterima sebagai bagian dari kekuasaan.
Ini bukan sekadar persoalan taktik koalisi. Ini menyentuh pertanyaan tentang seberapa jauh demokrasi Israel bersedia memperlakukan warga Arab sebagai mitra politik yang setara.
Eisenkot Bukan Netanyahu, tetapi Bukan Antitesis Netanyahu
Eisenkot memang menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengkritik Netanyahu atas kegagalan keamanan 7 Oktober 2023, pengelolaan perang Gaza, dan ketergantungan berlebihan pada hubungan personal dengan Washington.
Ia ingin mengembalikan profesionalisme militer, memperbaiki institusi negara, serta mengakhiri politik yang terlalu berpusat pada kepentingan pribadi dan kelangsungan kekuasaan Netanyahu.
Namun, ketika pembicaraan beralih kepada Palestina, perbedaannya tidak lagi sedramatis yang mungkin dibayangkan.
Eisenkot menolak solusi dua negara. Ia bahkan menyebut gagasan dua negara untuk dua bangsa sebagai sebuah kesalahan. Ia juga menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan di seluruh wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.
Artinya, ia tidak menawarkan kedaulatan penuh Palestina sebagai tujuan politik.
Ia mendukung keberadaan permukiman Yahudi di Tepi Barat sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional Israel. Ia mengkritik kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, tetapi kritik tersebut tidak berarti penolakan terhadap proyek permukiman itu sendiri.
Mengenai Gaza, ia menghendaki penghancuran kemampuan militer Hamas dan menuntut jaminan perlucutan senjata sebelum penarikan pasukan Israel.
Eisenkot dengan demikian bukan alternatif yang membawa Israel menuju pengakuan terhadap hak Palestina untuk memiliki negara merdeka. Ia lebih tepat dipahami sebagai alternatif kepemimpinan yang ingin mengubah cara Israel mengelola konflik, bukan mengakhiri akar politik konflik tersebut.
Pergantian Netanyahu oleh Eisenkot mungkin mengubah cara Israel berperang, tetapi belum tentu mengubah alasan Israel mempertahankan konflik.
Palestina: Persoalan yang Tidak Selesai dengan Mengganti Perdana Menteri
Bagi rakyat Palestina, pergantian Netanyahu mungkin membawa harapan berkurangnya sejumlah kebijakan ekstrem. Tetapi harapan itu harus diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah pemerintahan Eisenkot bersedia mengakui hak politik bangsa Palestina?
Persoalan Palestina bukan hanya soal kekerasan pemukim, operasi militer, atau siapa yang mengendalikan Gaza. Persoalan utamanya adalah hak menentukan nasib sendiri.
Jika Israel tetap mempertahankan kendali keamanan mutlak dari Sungai Yordan sampai Laut Mediterania, menolak negara Palestina yang berdaulat, dan tetap mempertahankan perluasan permukiman di wilayah pendudukan, maka pergantian pemerintahan tidak otomatis membawa perubahan mendasar.
Bahkan, ada kemungkinan kebijakan yang lebih terkendali justru membuat posisi Israel semakin mudah diterima negara-negara Barat.
Netanyahu selama ini menjadi figur kontroversial. Eisenkot menawarkan wajah berbeda: lebih profesional, lebih terukur, dan lebih mampu berbicara dalam bahasa kepentingan strategis internasional.
Tetapi jangan sampai dunia tertipu oleh perbedaan gaya.
Kebijakan yang dijalankan dengan lebih tertib belum tentu merupakan kebijakan yang lebih adil.
Israel dapat memiliki pemerintahan yang lebih moderat dalam retorika, lebih disiplin dalam penggunaan kekuatan, tetapi tetap mempertahankan struktur penguasaan wilayah yang menjadi sumber persoalan Palestina.
Iran dan Amerika: Berbeda Cara, Sama Kepentingan
Perbedaan Eisenkot dengan Netanyahu juga terlihat dalam pendekatan terhadap Iran dan Amerika Serikat.
Keduanya memandang kemampuan nuklir militer Iran sebagai ancaman serius. Namun, Eisenkot lebih pragmatis. Ia mendukung kombinasi tekanan ekonomi, diplomasi yang melibatkan Amerika Serikat, dan kemungkinan tindakan militer terbatas terhadap program nuklir Iran.
Ia juga pernah mengkritik keputusan Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) sebagai kesalahan strategis besar.
Dalam hubungan dengan Washington, Eisenkot menginginkan Israel tidak terlalu bergantung pada kedekatan personal seorang perdana menteri dengan presiden Amerika.
Ini menarik. Seorang mantan panglima militer yang menjadi perdana menteri mungkin justru lebih memahami batas-batas kekuatan militer dan konsekuensi keputusan politik yang terlalu bergantung pada kekuatan Amerika.
Namun, di balik perbedaan pendekatan itu, kepentingannya tetap sama: mempertahankan keunggulan keamanan Israel dan mencegah Iran menjadi kekuatan nuklir militer.
Dengan kata lain, Eisenkot mungkin lebih berhati-hati dalam menentukan cara menghadapi Iran, tetapi bukan berarti ia lebih lunak terhadap kepentingan strategis Israel.
Netanyahu Pergi, tetapi Apakah Warisannya Berakhir?
Kekuasaan yang terlalu lama bertumpu pada satu figur sering kali menciptakan ketergantungan politik. Partai, kelompok pendukung, dan bahkan kebijakan negara menjadi sulit dipisahkan dari kepentingan mempertahankan sang pemimpin.
Netanyahu telah menjadi pusat gravitasi politik Israel selama bertahun-tahun. Karena itu, berakhirnya kekuasaannya dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kepemimpinan, tanggung jawab keamanan, dan hubungan antara kepentingan negara dengan kepentingan politik pribadi.
Eisenkot memiliki modal menarik. Ia pernah menjadi bagian dari kabinet perang Netanyahu pada awal perang Gaza. Ia mengetahui bagaimana keputusan keamanan dibuat, bagaimana hubungan politik dan militer bekerja, serta bagaimana pemerintahan menangani krisis.
Ia bukan orang luar yang datang untuk membongkar seluruh sistem. Ia adalah orang dalam yang kemudian tampil sebagai penantang kepemimpinan Netanyahu.
Justru di sinilah pertanyaan pentingnya: apakah Eisenkot berani membongkar persoalan yang selama ini ikut menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan Israel, atau hanya mengganti orang-orang yang mengendalikan lingkaran tersebut?
Pergantian pemimpin belum tentu menghasilkan pertanggungjawaban. Dan perubahan kabinet belum tentu menghasilkan perubahan kebijakan.
Dunia Jangan Buru-buru Merayakan
Netanyahu memang menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam politik internasional. Kepergiannya dari kursi perdana menteri, jika benar-benar terjadi, akan menjadi perkembangan besar.
Namun, dunia harus menghindari kesalahan membaca peristiwa ini.
Jangan menyamakan kekalahan Netanyahu dengan kemenangan Palestina. Jangan menyamakan terbentuknya pemerintahan baru dengan lahirnya kebijakan perdamaian. Jangan pula menganggap seorang mantan panglima militer yang lebih profesional otomatis menjadi pemimpin yang lebih bersedia menerima hak politik bangsa lain.
Bahkan, ada kemungkinan pemerintahan Eisenkot justru menawarkan sesuatu yang lebih sulit dihadapi para pengkritik Israel: kepemimpinan yang lebih terukur, lebih terorganisasi, lebih disiplin dalam diplomasi, dan lebih mampu mempertahankan dukungan internasional.
Netanyahu selama ini menjadi wajah yang mudah dikritik. Tetapi bagaimana jika wajah baru Israel lebih mudah diterima dunia, sementara kebijakan fundamentalnya terhadap Palestina tidak banyak berubah?
Itulah tantangan sesungguhnya.
Israel tidak cukup hanya mengganti perdana menteri. Israel perlu menguji ulang arah politiknya.
Demokrasi tidak seharusnya hanya menjadi mekanisme pergantian orang yang memegang kekuasaan. Demokrasi juga harus menjadi kesempatan memperbaiki kebijakan yang merugikan pihak lain, mengoreksi ketidakadilan, dan membangun masa depan yang tidak terus-menerus bergantung pada kekuatan senjata.
Jika Eisenkot benar-benar ingin membentuk pemerintahan darurat nasional, keadaan darurat yang paling mendesak bukan hanya krisis politik Israel, bukan hanya ancaman Iran, dan bukan hanya persoalan keamanan pasca-7 Oktober.
Ada keadaan darurat yang jauh lebih panjang: konflik Israel-Palestina yang telah merenggut begitu banyak nyawa dan terus menutup kemungkinan hidup berdampingan secara adil.
Pemerintahan baru akan memperoleh kesempatan untuk membuktikan apakah mereka mampu keluar dari lingkaran tersebut.
Tetapi untuk saat ini, dunia sebaiknya tidak terburu-buru memberikan tepuk tangan.
Netanyahu mungkin akan pergi. Eisenkot mungkin akan datang.
Namun, jika Palestina tetap tidak memperoleh hak menentukan masa depannya sendiri, sejarah hanya akan mencatat satu hal:
Israel telah mengganti perdana menteri, tetapi belum mengganti persoalan yang membuatnya terus berkonflik dengan dunia.
