Negara yang hanya mampu melihat secara menyeluruh akan pandai membuat program. Negara yang mampu melihat secara spesifik akan menemukan solusi. Tetapi negara yang benar-benar matang adalah negara yang mampu melakukan keduanya sekaligus, bahkan melihat kemungkinan kebocoran sebelum uang rakyat mengalir.
Dokter tidak cukup mengetahui bahwa pasiennya sakit. Ia harus memahami keseluruhan kondisi tubuh, menemukan sumber penyakit, menentukan bagian yang perlu ditangani, dan memastikan pengobatannya tidak menimbulkan masalah baru.
Negara semestinya bekerja dengan logika yang sama.
Dana Desa membutuhkan diagnosis terhadap kebutuhan dan kapasitas setiap desa. Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan diagnosis terhadap kebutuhan gizi sekaligus kesiapan sistem produksi dan distribusi pangan. Gentengisasi membutuhkan diagnosis terhadap kondisi rumah, kebutuhan material, kapasitas produsen, dan kelayakan ekonominya.
Negara yang baik bukan negara yang paling banyak membuat program, melainkan negara yang paling tepat mendiagnosis persoalan sebelum menentukan intervensi.
Jangan sampai negara terlalu sibuk membangun program, tetapi kurang waktu untuk memahami persoalan yang hendak diselesaikannya.
Ada cerita dari sekitar tahun 2002, pada awal-awal pemekaran kabupaten kami.
Seorang anggota DPRD baru saja menyelesaikan jenjang pendidikan doktoral. Sebagai ungkapan rasa syukur, keluarganya mengadakan selamatan di kampung. Ia kini berhak menyandang gelar doktor.
Namun, ada kejadian yang cukup menggelikan setelah acara tersebut. Hari-hari berikutnya, penduduk berbondong-bondong datang ke rumahnya. Bukan untuk mengucapkan selamat atas gelar akademiknya, melainkan hendak berobat. Mereka mengira ia sudah diangkat menjadi dokter. Dalam bahasa desa mereka, dokter dilafalkan “doktor”.
Cerita itu mungkin terdengar lucu, tetapi menyimpan pelajaran menarik. Gelar doktor tidak otomatis menjadikan seseorang dokter yang mampu mengobati penyakit. Demikian pula, kewenangan, anggaran besar, dan program pemerintah tidak otomatis membuat negara mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Yang dibutuhkan bukan sekadar kemampuan mengetahui bahwa ada masalah, melainkan kecakapan memahami penyebabnya dan menentukan tindakan yang tepat.
Pengalaman Dana Desa, MBG, dan peluang gentengisasi memberikan bahan penting untuk membaca kemampuan tersebut.
Dana Desa: uang besar tidak otomatis menciptakan kemandirian
Sejak 2015, Dana Desa digulirkan dengan cita-cita mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Gagasannya benar. Desa tidak boleh selamanya menjadi objek pembangunan pemerintah pusat. Desa harus mempunyai sumber daya dan kewenangan untuk menentukan kebutuhan serta masa depannya sendiri.
Namun, distribusi uang tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.
Pembangunan jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas umum tentu diperlukan. Tetapi apabila pembangunan berhenti pada infrastruktur fisik tanpa disambungkan dengan kegiatan ekonomi produktif, desa berisiko terus bergantung pada transfer anggaran pemerintah.
Persoalan lainnya adalah ketidakstabilan kebijakan. Perubahan alokasi setelah perencanaan diselesaikan dapat mengganggu kegiatan yang sudah disepakati masyarakat. Keterlambatan aturan teknis juga berpotensi menghambat pembayaran insentif kader kesehatan, guru PAUD, dan guru ngaji.
Belum lagi persoalan akuntabilitas. Berbagai kasus penyalahgunaan Dana Desa, termasuk yang terungkap di Majalengka, Kuningan, dan OKU Selatan, memperlihatkan bagaimana anggaran untuk kesejahteraan dapat berubah menjadi sumber kepentingan pribadi. Penyalahgunaan rekening, pembayaran utang pribadi, mark-up, dan kekurangan volume pekerjaan merupakan peringatan bahwa pengawasan tidak boleh menjadi urusan belakangan.
Kualitas hasil pembangunan juga harus diperhatikan. Kasus bak penampung air senilai Rp53,2 juta di Belu yang dilaporkan roboh sebelum dimanfaatkan masyarakat menunjukkan bahwa proyek yang selesai secara administratif belum tentu selesai secara fungsional.
Di sinilah persoalan diagnosis diperlukan. Setiap desa mempunyai kondisi geografis, potensi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang seragam belum tentu menghasilkan manfaat yang sama.
Dana Desa seharusnya tidak hanya membiayai pembangunan desa, tetapi juga membangun kemampuan desa untuk menghasilkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Pelajarannya: negara tidak cukup melihat besarnya kebutuhan desa. Negara harus mampu melihat kapasitas dan potensi setiap desa.
MBG: ambisi besar harus didahului kesiapan sistem
MBG mempunyai tujuan yang penting. Memperbaiki gizi anak, mendukung pertumbuhan generasi muda, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang patut diperjuangkan.
Namun, program berskala nasional membutuhkan kesiapan sistem yang sebanding dengan ambisinya.
Persoalan keamanan pangan memperlihatkan betapa mahalnya konsekuensi ketika pelaksanaan program mendahului kesiapan pengendalian. Dalam keterangan pers Komnas HAM pada Juni 2026, berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, hingga 11 Mei 2026 tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG dengan 38.023 orang terdampak. Pada periode yang sama, baru sekitar 57 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi, tetapi justru menghadapi risiko kesehatan.
Persoalan tata kelola juga perlu mendapat perhatian. Dugaan jual beli titik dapur, peran perantara, titik fiktif, dan penyimpangan pengadaan menunjukkan risiko yang harus ditangani secara serius. Langkah penutupan sementara dapur yang belum memenuhi persyaratan sanitasi merupakan koreksi penting, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa persyaratan tersebut semestinya dipastikan sebelum operasional dimulai.
Ada persoalan lebih mendasar: ukuran keberhasilan.
Apakah MBG berhasil hanya karena jutaan porsi makanan telah dibagikan?
Tentu tidak. Keberhasilan harus diukur dari kualitas asupan gizi, perubahan status gizi anak, keamanan makanan, ketepatan sasaran, dan dampak kesehatan jangka panjang.
Memberikan makanan merupakan aktivitas program. Memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan anak merupakan hasil pembangunan. Keduanya tidak boleh dipertukarkan.
Dari MBG kita belajar bahwa negara tidak cukup melihat besarnya kebutuhan secara nasional. Negara juga harus mampu mengenali titik-titik kegagalan dalam setiap mata rantai pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.
Pengawasan tidak boleh hanya bekerja setelah terjadi keracunan. Sistem harus mampu mengenali risiko sebelum makanan sampai kepada anak.
Gentengisasi: menemukan titik intervensi yang konkret
Di tengah dua pengalaman tersebut, gagasan gentengisasi menawarkan sudut pandang menarik.
Pemerintah menyiapkan 2,4 juta genteng produksi UMKM Jatiwangi, Majalengka, setara 600 truk, dengan rencana pengiriman pada 8 November 2026. Program ini dikaitkan dengan renovasi rumah di Jawa Barat yang sasarannya sekitar 49 ribu unit. Sebanyak 34 UMKM telah memiliki sertifikasi SNI, sedangkan 11 lainnya telah lolos uji mekanis. Harga yang disebutkan melalui koperasi adalah Rp2.500 per keping.
Angka-angka tersebut memperlihatkan upaya mempertemukan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kapasitas produksi daerah.
Di sinilah menariknya pendekatan ini.
Pemerintah tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan UMKM sebagai jargon. Ada produk yang diidentifikasi, sentra produksi yang dilibatkan, standar mutu yang disiapkan, pembiayaan perbankan yang didorong, dan kebutuhan pembangunan yang hendak dihubungkan dengan produksi lokal.
Genteng bukan sekadar material bangunan. Ia menjadi titik temu tiga kepentingan: kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak, kebutuhan UMKM terhadap pasar, dan kebutuhan negara agar belanja pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi lebih luas.
Namun, kita harus membedakan kesiapan pasokan dengan keberhasilan program.
Dua juta empat ratus ribu genteng yang disiapkan merupakan indikator kesiapan produksi, bukan bukti bahwa seluruh kebutuhan rumah telah terpenuhi. Pengiriman 600 truk adalah capaian logistik, bukan bukti bahwa rumah penerima telah menjadi lebih layak huni.
Jika satu rumah membutuhkan sekitar 1.000 genteng, pasokan tersebut secara teoritis cukup untuk sekitar 2.400 rumah. Artinya, angka 49 ribu rumah merupakan cakupan program renovasi yang lebih luas, bukan jumlah rumah yang otomatis dapat dipenuhi oleh pasokan tersebut.
Selain itu, tidak semua rumah membutuhkan genteng. Kondisi struktur bangunan, kemiringan atap, daya dukung konstruksi, iklim, dan kemampuan ekonomi penerima harus diperhitungkan.
Negara tidak boleh menentukan produk terlebih dahulu, kemudian memaksakan kebutuhan masyarakat agar menyesuaikan produk tersebut.
Ada pula pertanyaan tentang efisiensi. Berapa biaya genteng sampai terpasang? Bagaimana perbandingannya dengan alternatif material lain? Apakah biaya transportasi membuat harga akhirnya tidak kompetitif? Bagaimana umur pakai dan biaya pemeliharaannya?
Mendukung UMKM bukan berarti mengabaikan efisiensi. Pemberdayaan yang sehat justru membuat produk lokal mampu bersaing berdasarkan kualitas, harga, dan manfaat.
Enam pagar agar gentengisasi tidak mengulangi kesalahan
Pelajaran Dana Desa dan MBG seharusnya menjadi dasar untuk membangun pengamanan sejak awal.
Pertama, pagar ketepatan kebutuhan. Kondisi setiap rumah harus diperiksa. Pengadaan mengikuti kebutuhan nyata, bukan kebutuhan yang direkayasa mengikuti pengadaan.
Kedua, pagar kualitas dan hasil akhir. Sertifikasi SNI penting, tetapi pengawasan tidak boleh berhenti pada dokumen. Genteng harus memenuhi spesifikasi, distribusinya aman, dan pemasangannya sesuai standar teknis. Ukuran keberhasilannya adalah rumah yang benar-benar menjadi lebih layak huni.
Ketiga, pagar transparansi dan antikorupsi. Rantai transaksi harus dapat diperiksa: siapa produsen, berapa jumlah produksi, berapa harga pembelian, bagaimana mekanisme koperasi, siapa penerima, dan berapa biaya distribusi. Hindari monopoli pemasok, perantara tanpa fungsi nyata, mark-up, serta pengurangan volume. Pembayaran harus didasarkan pada barang yang benar-benar diproduksi, diperiksa, dan diterima.
Jangan sampai gentengisasi melahirkan versi baru persoalan titik dapur fiktif dalam MBG.
Keempat, pagar kelayakan ekonomi. Pemerintah harus membandingkan biaya pengadaan hingga pemasangan dengan alternatif yang tersedia. Tujuan pemberdayaan UMKM tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membelanjakan uang negara secara tidak efisien.
Kelima, pagar keberlanjutan ekonomi. UMKM jangan hanya menjadi pemasok sementara bagi proyek pemerintah. Keterlibatan mereka harus menjadi awal peningkatan teknologi, kapasitas produksi, kualitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Tujuannya bukan menciptakan ketergantungan pada pesanan negara, melainkan kemandirian setelah memperoleh kesempatan berkembang.
Keenam, pagar partisipasi dan pengawasan independen. Masyarakat penerima harus dapat menyampaikan kebutuhan, mengawasi kualitas, dan melaporkan penyimpangan. Data pengadaan, harga, distribusi, penerimaan, serta hasil renovasi perlu dibuka secara proporsional. Pengawasan harus bekerja sejak perencanaan hingga evaluasi.
Enam pagar ini bukan untuk menghambat program. Justru sebaliknya, pengamanan yang baik memungkinkan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya lebih terjamin.
Dari gentengisasi menuju cara baru negara membangun
Ada kemungkinan yang lebih besar daripada sekadar pengiriman jutaan genteng.
Jika pendekatan ini terbukti efektif, negara dapat mengembangkan model serupa untuk sektor lain. Setiap daerah mempunyai produk dan kemampuan produksi berbeda: bata, kerajinan kayu, furnitur, tekstil, pangan lokal, hasil pertanian, dan berbagai produk UMKM.
Negara dapat memetakan kebutuhan pembangunan nasional, kemudian menghubungkannya dengan kapasitas produksi daerah. Belanja pemerintah dengan demikian bukan hanya instrumen membeli barang dan jasa, tetapi juga sarana membangun kapasitas ekonomi masyarakat.
Tentu, pendekatan ini membutuhkan kemampuan melihat secara menyeluruh. Peta kebutuhan nasional, potensi produksi daerah, standar kualitas, pembiayaan, dan distribusi harus saling terhubung.
Di sinilah dua kacamata harus bekerja bersama. Kacamata spesifik menemukan titik intervensi. Kacamata menyeluruh memastikan intervensi tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih besar.
Satu genteng mungkin terlihat kecil. Tetapi jutaan genteng yang diproduksi UMKM, dibeli melalui mekanisme sehat, dan dipasang di rumah yang tepat dapat menjadi bagian dari gerakan ekonomi yang lebih luas.
Negara harus belajar melihat sebelum membelanjakan
Dana Desa mengajarkan bahwa transfer anggaran tidak otomatis menciptakan kemandirian. MBG mengajarkan bahwa ambisi besar tidak boleh mendahului kesiapan tata kelola, keamanan, dan pengawasan. Gentengisasi menawarkan peluang pendekatan yang lebih konkret: menemukan kebutuhan, mengidentifikasi produsen, menghubungkan pasar, dan memastikan manfaat sampai kepada masyarakat.
Ketiganya memberikan satu pelajaran: uang negara harus disertai kemampuan negara untuk melihat.
Melihat secara menyeluruh agar tidak kehilangan arah. Melihat secara spesifik agar tidak salah menentukan tindakan. Melihat potensi kegagalan agar pengamanan tidak terlambat dibangun. Dan melihat sampai ke ujung: apakah kebijakan benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat?
Cerita tentang anggota DPRD yang disangka dokter tadi mungkin sederhana. Tetapi ada pesan yang layak kita bawa ke dalam urusan pemerintahan: mengetahui nama suatu penyakit tidak sama dengan memahami penyakit itu, sebagaimana mengetahui kebutuhan rakyat tidak sama dengan mengetahui cara menyelesaikannya.
Negara yang hanya mampu melihat secara menyeluruh akan pandai membuat program. Negara yang mampu melihat secara spesifik akan menemukan solusi. Tetapi negara yang benar-benar matang adalah negara yang mampu melakukan keduanya sekaligus, bahkan melihat kemungkinan kebocoran sebelum uang rakyat mengalir.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak program diluncurkan. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar persoalan rakyat yang benar-benar diselesaikan, seberapa kuat ekonomi masyarakat yang dibangun, dan seberapa kecil uang negara yang menyimpang dari tujuan semula.
