Antrean mengular di SPBU Jember, Medan, hingga Aceh bukan terjadi secara alami. Fenomena panic buying yang melanda berbagai pelosok negeri dalam beberapa hari terakhir adalah manifestasi nyata dari apa yang disebut Douglas Walton sebagai Appeal to Fear. Sebuah galat logika di mana perhatian massa diraih dengan cara menyuntikkan rasa takut secara ekstrem.
Pemicunya spesifik: unggahan video Nola Hariadi, seorang jurnalis dan news anchor Jawa Pos. Ia membangun narasi kontras yang eksplosif: Direksi Pertamina bermewah-mewahan di hotel berbintang saat ketahanan BBM nasional diklaim hanya tersisa 20 hari.
Secara psikologis, mengacu pada Affective Intelligence Theory (Marcus, 2000), rasa takut memicu sistem pengawasan otak yang membuat orang berhenti berpikir rasional dan beralih ke mode bertahan hidup (survive).
Walhasil, masyarakat menyerbu SPBU bukan karena BBM benar-benar habis, tapi karena ketakutan kehilangan akses energi.
Jika dibedah dengan teori followershipnya Robert Kelley, Nola telah memicu lahirnya passive followers—masyarakat yang bertindak impulsif tanpa verifikasi mandiri karena digerakkan oleh teror informasi.
Dalam relasi kepemimpinan opini dan kepengikutan (followership) publik ini adalah kegagalan sistemik.
Fenomena panic buying yang dipicu unggahan Nola adalah manifestasi nyata yang dari teori courageous follower disebut sebagai hilangnya critical thinking akibat fear mongering.
Sebagai jurnalis senior, anchor sekaligus influencer medsos, Nola memiliki atribut kepemimpinan opini. Ia merupakan “pemimpin” bagi followersnya di media sosial. Masalahnya, ia justru mempraktikkan toxic leadership. dengan menyebarkan fitnah Pertamina dan narasi kontras diatas.
Ancaman Distribusi dan Stabilitas Nasional
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memandang disinformasi di sektor energi bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Perlu dipahami, panic buying mengakibatkan disrupsi pola distribusi normal.
Ketika konsumsi melonjak secara tidak wajar di satu titik akibat hoaks, tangki penyimpanan di SPBU terkuras lebih cepat dari jadwal pengisian rutin. Akibatnya, Pertamina harus melakukan intervensi distribusi darurat yang memakan biaya logistik tinggi dan menguras energi para pekerja di lapangan hanya untuk memadamkan “api” yang diciptakan oleh jempol yang ceroboh dan konten sesat.
Disinformasi di sektor energi adalah bentuk sabotase terhadap stabilitas ekonomi rakyat.
Provokasi dan Panik Moral
Nola tak berhenti pada salah kutip angka. Ia melakukan pembunuhan karakter institusional dengan menarasikan bahwa data Pertamina hanyalah laporan “Asal Bapak Senang” (ABS) dan asal masyarakat tenang. Puncaknya adalah kalimat provokatif agar masyarakat bersiap “jalan kaki” pasca-Lebaran.
Secara sosiologis, menurut Stanley Cohen, ini adalah upaya menciptakan _Moral Panic_, di mana sebuah institusi didefinisikan sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat melalui narasi “kiamat energi”.
Nola mungkin akan berkelit bahwa angka “20 hari” tersebut bersumber dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait dampak konflik Iran-Israel. Namun, di situlah letak kegagalan profesionalismenya.
Seorang jurnalis senior seharusnya mampu membedakan—dan menjelaskan kepada publik—antara “kapasitas storage” (yang memang secara historis berada di kisaran 20-25 hari) dengan “kelangkaan stok”.
Menteri Bahlil bicara tantangan geopolitik dan kapasitas infrastruktur; Nola mendistorsinya menjadi narasi instruksi untuk “siap-siap jalan kaki” karena BBM tak ada lagi.
Bahlil bicara data makro; Nola membumbuinya dengan tuduhan ketidakjujuran informasi.
Jika jurnalis justru ikut membakar paviliun yang sudah berasap demi sebuah engagement atau kepentingan tertentu, maka itu adalah pengkhianatan terhadap mandat profesi.
Luka Lama dan Budaya Tanpa Konsekuensi
Kasus ini adalah deja vu pahit dari hoaks “BBM Oplosan” yang pernah menghantam Pertamina Patra Niaga. Polanya identik: informasi sesat dipantik pihak berotoritas, viral, menghancurkan reputasi, namun berakhir tanpa akuntabilitas. Tanpa kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas fitnah dan kekacauan yang terjadi.
Apa yang dilakukan Nola adalah praktik nyata dari The Culture of Fear dari tulisannya Glassner, di mana tokoh publik menggunakan ketakutan untuk tujuan komersial atau sekadar mencari panggung.
Kini, Nola hanya menawarkan video minta maaf 60 detik. Katanya khilaf. Padahal sebab kedunguan yang terlanjur viral.
Perlu digarisbawahi, dalam dunia jurnalisme dan komunikasi publik, “khilaf” yang memicu kekacauan massa nasional bukanlah sekadar salah ketik atau salah ucap—itu adalah malapraktik.
Dan kata “Maaf” adalah komoditas paling murah di media sosial, namun ia tak punya nilai tukar untuk membayar kerugian yang telah timbul.
Maaf tak bisa mengisi kembali tangki-tangki bensin yang ludes karena kepanikan. Ia tidak bisa mengganti biaya logistik ekstra yang harus dikerahkan Pertamina demi menenangkan psikologi massa.
Dan yang paling fatal, maaf sama sekali tak bisa menghapus fitnah keji bahwa informasi resmi BUMN sekelas Pertamina hanyalah produk kebohongan.
Kita tak boleh lagi membiarkan sejarah berulang, seperti pada skandal hoaks “BBM Oplosan” yang dulu merusak reputasi Pertamax tanpa ada satu pun pihak yang bertanggung jawab nyata. Pertamina adalah benteng ketahanan energi nasional; menyerangnya dengan fear mongering yang terukur adalah bentuk sabotase terhadap stabilitas sosial.
Menagih Integritas dan Profesionalisme Pers
Bola panas kini ada di tangan Jawa Pos. Meski tak serta merta merepresentasikan tempatnya bekerja namun Nola Hariadi adalah wajah dari Jawa Pos. Sebagai institusi pers besar, Jawa Pos tidak boleh diam saat pegawainya menggunakan atribut profesional untuk melakukan fear mongering yang merugikan kepentingan strategis negara.
Sanksi tegas terhadap Nola bukan soal kebencian pribadi, melainkan soal menjaga marwah jurnalisme dan memberikan efek jera. Jika tidak ada konsekuensi struktural, maka Jawa Pos secara sadar mengirim pesan bahwa mereka melegitimasi hoaks sebagai standar baru.
Kepercayaan publik itu ibarat kaca; sekali pecah karena provokasi, ia tak bisa direkatkan kembali hanya dengan video klarifikasi singkat. Kita menagih sanksi, bukan sekadar basa-basi. Ketahanan energi nasional terlalu mahal untuk dikorbankan demi birahi “pansos” dan ego seorang influencer yang ingin terlihat hebat dengan menebar info sesat.
