Jakarta, Energindo.co.id – Perizinan. Salah satu elemen penting yang menentukan lancar atau tersendatnya proses industri hulu minyak dan gas bumi (Migas). Sebagai industri padat modal, high technology, high risk dan lintas sektoral. Oleh sebab itu, masuk akal bila Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai institusi kepanjangan tangan Pemerintah dan diberi kewenangan mengawasi operasi jalannya perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai operator, turun tangan untuk memudahkan perizinan.
Salah satu upaya SKK Migas adalah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Pertanian. Salah satu poin kesepakatannya adalah kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang berhubungan dengan perizinan pada Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan secara paralel dengan pengurusan perizinan. Demikian diungkapkan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pada Energindo.co.id Selasa (10/11/2026) pukul 07.17 WIB.
“Alhamdulilah, rapat di kantor Kementerian Pertanian antara Kementerian ESDM, yang dipimpin oleh Pak Wamen Yuliot dengan Kementerian Pertanian. Rapat dipimpin Pak Mentan,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.
Rapat tersebut, lanjut Djoksis, telah menyepakati untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang terkait dengan perizinan pada Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan paralel dengan pengurusan perizinan.
“SKK juga sudah membuat surat edaran kepada seluruh KKKS agar dapat langsung menjalankan kegiatannya sambil menunggu izin diterbitkan,” kata eks Plt. Dirjen Migas ini.
