Jakarta, Energindo.co.id – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah untuk mendorong pengaturan kerja yang lebih fleksibel, termasuk opsi satu hari work from home (WFH) dalam sepekan, merupakan respons yang rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.
Kebijakan ini dapat membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perkotaan, dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan pasokan serta ekspektasi publik. Namun, kebijakan WFH perlu ditempatkan secara proporsional.
Manfaatnya nyata untuk segmen perjalanan kerja, tetapi dampaknya terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional karena konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri. Karena itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban.
Dalam situasi potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dan risiko gangguan pasokan energi global pasca perang di Iran berakhir, fokus kebijakan tidak cukup hanya pada penghematan sesaat. Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek sambil memakai momentum ini untuk mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan membangun sistem energi yang lebih aman, domestik, dan bersih.
“WFH 1 hari meruapakn langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa.
Sikap atas rencana penerapan WFH satu hari per minggu.
IESR mendukung penerapan WFH 1 hari per minggu sebagai instrumen sementara untuk menekan mobilitas komuter dan memberi sinyal penghematan energi nasional.
Penerapannya sebaiknya terukur, berbasis sektor dan wilayah, dengan prioritas pada pekerjaan yang benar-benar dapat dijalankan secara jarak jauh tanpa menurunkan layanan publik dan produktivitas ekonomi.
Pemerintah perlu menegaskan sejak awal bahwa kebijakan ini adalah langkah taktis mendesak sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi, bukan pengganti pembenahan struktural di sisi pasokan, transportasi publik, dan efisiensi energi.
Prioritas kebijakan jangka pendek: segera Tetapkan protokol penghematan energi nasional untuk kantor pemerintah, BUMN, dan sektor swasta yang memungkinkan, termasuk WFH, pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas, prioritaskan pertemuan-pertemuan daring.
Perketat pemantauan stok dan distribusi BBM harian, dengan prioritas pasokan untuk sektor esensial: logistik pangan termasuk pertanian, kesehatan, transportasi umum, perikanan untuk nelayan, dan layanan darurat.
Bangun komunikasi publik transparan satu pintu mengenai stok, distribusi, dan langkah efisiensi agar tidak memicu panic buying atau spekulasi pasar.
Siapkan paket dukungan cepat untuk transportasi umum dan rekayasa lalu lintas agar perpindahan dari kendaraan pribadi dapat terjadi tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Salah satu strategi yang bisa dijalankan adalah mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum lebih banyak dengan cara memberikan diskon biaya perjalanan untuk kereta commuter, Bus Rapid Transit (BRT), mini/micro bus dan LRT untuk wilayah Jabodetabek, dan sarana transportasi publik lainnya yang ada di kota-kota lain, di mana konsumsi BBM relatif tinggi. Pemerintah memberikan kompensasi kepada operator transportasi publik tersebut yang diambil dari biaya penghematan subsidi BBM.
Prioritas kebijakan 4-6 minggu ke depan
Bentuk command center energi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memantau pasokan, distribusi, harga, dan dampak fiskal secara harian, serta mengambil keputusan cepat saat kondisi berubah.
Diversifikasikan pengadaan dan rute pasokan energi sejauh mungkin, termasuk memperkuat fleksibilitas impor dan logistik agar Indonesia tidak terlalu terpapar pada satu jalur gangguan.
Percepat realisasi program substitusi impor yang sudah siap berjalan, terutama BBN dan langkah efisiensi konsumsi BBM di sektor yang relevan.
Susun skenario bertahap pengendalian konsumsi BBM yang adil dan terukur bila situasi memburuk, dengan tetap menjaga aktivitas ekonomi utama dan kebutuhan kelompok rentan.
Luncurkan paket efisiensi energi nasional untuk gedung pemerintah, kawasan industri, pusat komersial, dan rumah tangga melalui target penghematan yang sederhana dan terukur yang kemudian dapat menjadi basis program dan kebijakan jangka panjang.
Pertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan BBM yang harganya diatur oleh pemerintah.
Segera siapkan insentif untuk kendaraan listrik roda dua (electric 2-wheeler) dengan menerapkan: standar kendaraan listrik: tipe kendaraan, kapasitas daya mesin, kapasitas baterai dan jarak tempuh, dan standar pengisian daya (battery swapping), serta mekanisme pengadaan dan target hingga akhir 2026.
Agenda jangka panjang
Perbesar cadangan strategis dan kapasitas penyimpanan energi nasional agar Indonesia memiliki bantalan yang memadai saat terjadi guncangan pasokan global.
Kurangi ketergantungan sistemik pada BBM impor melalui penguatan transportasi publik, percepat adopsi kendaraan listrik, pengembangan bioenergi berkelanjutan, dan standar efisiensi energi yang lebih tegas, salah satunya dengan penerapat fuel economy standard untuk seluruh tipe kendaraan.
Percepat pembangunan energi terbarukan, akselerasi PLTS Atap untuk semua segemen pelanggan, bangun dan perkuat jaringan listrik yang lebih fleksibel, serta kembangkan sistem penyimpanan energi agar kebutuhan dan harga energi domestik semakin sedikit ditentukan oleh volatilitas pasar minyak dunia.
Menata kota untuk mendukung sistem mobilitas yang lebih hemat energi melalui integrasi antarmoda, transit-oriented development, dan penataan ruang yang mengurangi kebutuhan perjalanan harian berbasis kendaraan pribadi.
Jadikan ketahanan energi sebagai agenda keamanan ekonomi nasional, sehingga transisi energi dipandang bukan hanya sebagai isu iklim, tetapi juga sebagai strategi perlindungan fiskal, industri, dan daya beli masyarakat.
Pesan kunci
Krisis ini harus menjadi titik balik. Setiap guncangan di pasar minyak global mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada energi fosil membuat perekonomian domestik lebih rentan.
Indonesia seharusnya menggunakan momentum ini untuk mempercepat transisi energi: memperluas energi terbarukan, memperbaiki efisiensi energi, dan mengalihkan investasi ke sistem energi yang lebih tangguh dan lebih bersih. Dengan demikian, kebijakan darurat seperti WFH tidak berhenti sebagai respons sementara, tetapi menjadi pintu masuk menuju transformasi energi yang lebih mendasar.
Pihaknya mengajak pemerintah menjadikan kebijakan WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari respons yang lebih komprehensif untuk menjaga pasokan energi, melindungi masyarakat, dan menahan dampak ekonomi dari gejolak energi global.
Yang lebih penting, momentum ini perlu dipakai untuk mempercepat transisi energi nasional. Semakin cepat Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil, semakin kuat pula ketahanan ekonomi dan energi kita menghadapi krisis berikutnya.
