Jakarta, Energindo.co.id – Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang akan mengalihkan impor Minyak Mentah dan BBM dari Singapura ke Amerika Serikat (AS), mendapat respon tajam dari beragam pihak. Salah satunya Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Mantan anggota Tim Anti Mafia Migas mengutip alasan Menteri ESDM terkait rencana pengalihannya tersebut, sebagai bagian dari negosiasi Indonesia dengan AS untuk menekan defisit neraca perdagangan AS, sehingga tarif ekspor Indonesia yang ditetapkan 32% dapat diturunkan. Indonesia mengusulkan peningkatan impor energi dari AS hingga senilai USD10 miliar, termasuk pembelian Minyak Mentah, BBM, dan gas petroleum cair (LPG).
Menurut Fahmy, pengalihan impor minyak ke AS memang akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan AS, namun berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. “Impor Minyak Mentah dari USA belum tentu sesuai dengan kilang minyak Pertamina untuk menghasilkan BBM. USA belum tentu mampu menyediakan impor Pertalite, yang harus blending, karena tidak dijual di USA. Harga impor minyak mentah mestinya lebih mahal ketimbang harga minyak di Singapore karena biaya logistik lebih mahal,” ungkap Fahmy pada Energindo, Senin (12/5/2025). Mafia migas yang selama ini memburu rente impor BBM dari Singapore pasti akan melakukan upaya penghalangan pengalihan impor dari Singapore ke USA.
“Kalau Bahlil memaksakan untuk tetap mengalihkan impor minyak dari Singapore ke USA, Pemerintah harus memastikan bahwa spesifikasi Minyak Mentah sesuai dengan kilang Pertamina dan USA bisa melakukan blending untuk menghasilkan Pertalite,” saran Fahmy. Harga impor USA minimal harus sama dengan harga impor dari Singapore.
“Pemerintah harus bertekad untuk memberantas mafia migas yang akan menghalangi pengalihan impor dari Singapore ke USA,” tegasnya. Tanpa berbagai upaya tersebut, kebijakan alihkan impor minyak akan mengatasi defisit neraca perdagangan AS, tetapi juga akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan Pemerintah seharusnya mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru.
