Jakarta, Energindo.co.id – Pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurang tepat karena tidak ada kementerian selain ESDM yang dikorodinasikan Bahlil, sehingga Bahlil hanya mengkoordinasikan Bahlil, yang berpotensi pemborosan anggaran. Demikian diungkapkan oleh Fahmy Radhi, ekonom dan energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Menurut Fahmy pengabungan hilirisasi dan transisi energi, yang selama ini di bawah Kementerian Investasi dipindah ke Kementerian ESDM, sudah sangat tepat karena sebagian besar hilirisasi dan transisi energi merupakan domain Kementerian ESDM.
“Pengangkatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengandalkan Bahlil untuk mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo, yang menempatkan hilirisasi dan transisi energi sebagai salah satu program prioritas,” kata Fahmy pada Energindo.co.id Sabtu (3/10/2026).
Lebih lanjut Fahmy menuturkan, kendati Bahlil sempat membuat blunder dalam kebijakan distribusi Gas 3Kg dan izin Tambang Radja Ampat hingga Prabowo membatalkan kebijakan tersebut, namun setelah itu Bahlil berusaha memperbaiki melalui berbagai pencitraan keberhasilan Program Transisi Energi melalui launching dan groundbreaking, yang selalu diresmikan oleh Presiden Prabowo.
Pencitraan keberhasilan antara lain melalui Program B50, E10, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (Gigawatt peak), dan Blok Masela. “B50 sesungguhnya merupakan program kelanjutan B40 yang sudah dikembangkan selama 10 tahun oleh Pertamina bekerja sama dengan ENI, Perusahaan Energi Italia yang sekarang sudah mengundurkan diri. Tanpa kerja sama dengan ENI, mustahil bagi Pertamina untuk pengembangan B100, karena dibutuhkan teknologi rekayasa minyak sawit menjadi biodiesel, yang tidak dimiliki Indonesia,” papar Fahmy. Demikian juga dengan hilirisasi Batubara ke Gas dan BBM masih jauh panggang dari api
Bahlil, imbuh Fahmy, juga mencitrakan bahwa dengan B50 Indonesia bisa menghentikan impor BBM Solar. “Memang campuran 50% solar untuk B50 sudah bisa diolah di Kilang Balikpapan sehingga tidak perlu impor Solar lagi. Hanya untuk mengolah solar tersebut masih dibutuhkan tambahan impor minyak mentah. Impor Solar turun, Impor Minyak Mentah Naik,” tandas Fahmy.
Berbagai pencitraan Bahlil itu dikhawatirkan menjadi PHP (Pemberian Harapan Palsu), yang pada saatnya mengecewakan bagi Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia.
