Justru itulah konsistensi yang seharusnya ditunjukkan Indonesia: membela hak bangsa yang terjajah, menolak kejahatan terhadap warga sipil, dan menuntut agar hukum internasional berlaku tanpa standar ganda.
Dari Revolusi Kemerdekaan Indonesia hingga Gaza: siapa yang berhak menentukan batas dan nama sebuah perlawanan?
Ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat bangsa Indonesia berhenti sejenak ketika membicarakan Palestina: bagaimana jika dahulu para pejuang kemerdekaan kita dinilai sepenuhnya berdasarkan kacamata pemerintah kolonial Belanda?
Apakah serangan gerilya terhadap tentara Belanda disebut perjuangan kemerdekaan atau terorisme? Apakah sabotase rel kereta api, jembatan, jaringan telepon, dan fasilitas militer disebut strategi perang atau tindakan kriminal? Apakah mereka yang melempar granat ke konvoi tentara kolonial akan dikenang sebagai pejuang atau pelaku kekerasan?
Jawabannya sangat bergantung pada siapa yang menulis sejarah, siapa yang menguasai wilayah, dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk memberikan nama kepada suatu peristiwa.
Pertanyaan ini relevan ketika dunia kembali menyaksikan perubahan politik di Israel. Presiden Isaac Herzog memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, untuk membentuk pemerintahan baru, menggantikan dominasi Benjamin Netanyahu.
Namun, apakah pergantian Netanyahu akan mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina? Dan lebih jauh lagi, bagaimana Indonesia seharusnya menempatkan dirinya dalam persoalan ini?
Ketika Perlawanan Indonesia Disebut Kekerasan
Revolusi Indonesia 1945–1949 bukanlah sebuah perjalanan kemerdekaan yang berlangsung dengan damai.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kekuasaan kolonial tidak begitu saja menyerahkan Indonesia kepada bangsa yang telah menyatakan kemerdekaannya. Konflik bersenjata, perebutan wilayah, perlawanan rakyat, dan berbagai operasi militer menjadi bagian dari sejarah revolusi.
Belanda mengenal salah satu periode awal revolusi itu sebagai Bersiap, terutama pada 1945–1946. Periode tersebut ditandai kekerasan terhadap warga sipil Belanda, Indo-Eropa, Tionghoa, Maluku, dan kelompok lain yang dianggap terkait dengan kekuasaan kolonial.
Kekerasan itu tidak boleh disangkal atau dibenarkan. Warga sipil yang tidak terlibat dalam operasi militer tetap memiliki hak untuk dilindungi. Namun, sejarah Bersiap juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman panjang penjajahan, pendudukan Jepang, kekosongan kekuasaan, serta konflik antarkelompok pada masa revolusi.
Setelah fase awal tersebut, perlawanan terhadap Belanda semakin terorganisasi. Gerilyawan melakukan penyergapan konvoi, serangan terhadap pos militer, sabotase jaringan komunikasi, serta penghancuran jalur transportasi untuk menghambat pergerakan pasukan dan logistik Belanda.
Di sejumlah wilayah, fasilitas seperti jaringan air, listrik, telepon, jembatan, dan rel kereta menjadi sasaran operasi perlawanan.
Dalam perspektif pemerintah kolonial, tindakan tersebut dapat disebut sabotase, gangguan keamanan, atau teror. Dalam perspektif Republik yang sedang mempertahankan kemerdekaan, sebagian tindakan itu merupakan strategi menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar.
Tetapi kita juga harus jujur: revolusi tidak selalu berlangsung dalam garis moral yang bersih. Kekerasan terhadap warga sipil, penculikan, pembunuhan orang yang dituduh menjadi mata-mata, serta konflik antarfaksi di dalam Republik merupakan bagian dari kenyataan sejarah yang tidak boleh ditutup-tutupi.
Pelajarannya bukan bahwa semua tindakan pejuang dapat dibenarkan. Pelajarannya adalah bahwa perjuangan kemerdekaan harus dipahami dalam konteks kolonialisme, tanpa menghilangkan batas kemanusiaan.
Bangsa yang pernah berjuang melawan penjajahan seharusnya memahami perbedaan antara melawan kekuasaan yang menjajah dan menyerang manusia yang tidak terlibat dalam peperangan.
Palestina dan 7 Oktober 2023: Memahami Konteks Tanpa Membenarkan Semua Tindakan
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dinamai Operasi Banjir Al-Aqsa, menjadi titik balik besar dalam konflik Israel-Palestina.
Serangan tersebut dimulai dengan peluncuran roket dan infiltrasi para pejuang dari Gaza ke wilayah Israel selatan. Sasaran yang diserang mencakup pangkalan militer dan permukiman, tetapi juga terjadi pembunuhan warga sipil, termasuk dalam tragedi festival musik Nova.
Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera serta dibawa ke Gaza. Komisi Penyelidikan PBB mencatat bahwa serangan terhadap warga sipil, pembunuhan, dan penyanderaan merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan sejumlah tindakannya merupakan kejahatan perang.
Fakta tersebut tidak boleh dikecilkan.
Namun, ada pertanyaan lain yang juga tidak boleh dihilangkan: bagaimana memahami lahirnya perlawanan bersenjata Palestina?
Palestina bukanlah wilayah yang tiba-tiba mengalami konflik pada 7 Oktober 2023. Ada sejarah panjang pendudukan, penguasaan wilayah, blokade Gaza, penggusuran, perluasan permukiman, pembatasan mobilitas, serta konflik berkepanjangan yang telah membentuk kehidupan rakyat Palestina.
Hamas menyatakan serangannya sebagai respons terhadap kondisi tersebut, termasuk persoalan Masjid Al-Aqsa dan blokade Gaza. Pernyataan mengenai motif itu perlu dipahami sebagai posisi Hamas, bukan pembenaran otomatis atas seluruh tindakannya.
Di sinilah kita harus mampu membedakan dua hal.
Pertama, hak bangsa Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri.
Kedua, cara-cara yang digunakan dalam perjuangan tersebut, yang tetap harus tunduk pada hukum humaniter internasional.
Menyerang tentara yang terlibat dalam peperangan tidak sama dengan membunuh warga sipil. Menghadapi kekuatan pendudukan tidak memberikan izin untuk menyandera anak-anak, menyerang orang yang tidak terlibat dalam pertempuran, atau melakukan kekerasan tanpa membedakan sasaran.
Sebaliknya, tindakan Hamas pada 7 Oktober juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghukum seluruh penduduk Gaza.
Kejahatan yang dilakukan kelompok bersenjata tidak menghapus hak penduduk sipil untuk hidup, mendapatkan makanan, memperoleh layanan kesehatan, dan terlindungi dari serangan.
Konteks penjajahan menjelaskan mengapa perlawanan muncul. Hukum kemanusiaan menentukan batas tindakan dalam perlawanan maupun dalam perang.
Netanyahu Pergi, Eisenkot Datang: Apakah Palestina Akan Lebih Merdeka?
Pergantian kepemimpinan Israel menjadi perkembangan yang patut diperhatikan.
Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset, dibandingkan 46 untuk Netanyahu. Namun, Israel memiliki 120 kursi parlemen dan tidak ada blok yang mencapai mayoritas 61 kursi. Eisenkot masih harus merajut koalisi untuk membentuk pemerintahan.
Dukungan partai-partai Arab menjadi menarik. Mereka memiliki 19 kursi dan berperan penting dalam membuka jalan bagi Eisenkot. Tetapi dukungan tersebut tidak otomatis berarti mereka akan diterima sebagai mitra kabinet.
Ini memperlihatkan kompleksitas demokrasi Israel: suara politik warga Arab diperlukan dalam aritmetika pembentukan pemerintahan, sementara posisi mereka dalam kekuasaan masih dipersoalkan.
Namun, persoalan yang jauh lebih penting bagi Palestina adalah pandangan Eisenkot sendiri.
Ia menolak solusi dua negara dan tidak menghendaki terbentuknya negara Palestina yang berdaulat. Ia menginginkan Israel tetap memegang tanggung jawab keamanan dominan di wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.
Ia mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat dengan persyaratan tertentu, meskipun mengkritik kekerasan pemukim dan sejumlah proyek perluasan permukiman yang dianggap merugikan kepentingan Israel.
Mengenai Gaza, ia menghendaki kemampuan militer Hamas dihancurkan dan perlucutan senjata menjadi syarat penting bagi pengaturan masa depan wilayah tersebut.
Dengan demikian, Eisenkot menawarkan perbedaan dalam gaya kepemimpinan dan pengelolaan keamanan, tetapi bukan perubahan mendasar menuju pengakuan negara Palestina.
Netanyahu mungkin tersingkir, tetapi persoalan Palestina belum tentu memperoleh jalan keluar.
Ada kemungkinan pemerintahan baru Israel tampil lebih profesional, lebih terukur, dan lebih mudah diterima negara-negara Barat. Namun, jika kebijakan dasarnya tetap menolak kedaulatan Palestina, apa sesungguhnya yang berubah bagi rakyat Palestina?
Pergantian perdana menteri tidak otomatis berarti berakhirnya pendudukan.
Indonesia Tidak Boleh Kehilangan Ingatan Sejarah
Indonesia memiliki alasan konstitusional, historis, dan moral untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kalimat tersebut bukan sekadar hiasan pembukaan konstitusi. Ia merupakan pernyataan sikap bangsa yang lahir dari pengalaman panjang penjajahan.
Indonesia tidak memperoleh kemerdekaan sebagai hadiah dari pemerintah kolonial. Kemerdekaan diperjuangkan melalui diplomasi, perlawanan rakyat, pengorbanan, dan perjuangan bersenjata.
Karena itu, Indonesia seharusnya tidak menggunakan ukuran ganda ketika melihat perjuangan bangsa lain.
Jika dahulu kita memahami mengapa rakyat Indonesia mengangkat senjata menghadapi kekuasaan kolonial, kita juga harus mampu memahami mengapa rakyat Palestina menolak hidup selamanya di bawah pendudukan.
Tentu saja, dukungan Indonesia tidak harus berarti mendukung setiap tindakan organisasi atau kelompok bersenjata Palestina. Indonesia dapat menolak pembunuhan warga sipil dan penyanderaan sekaligus tetap mendukung hak Palestina untuk merdeka.
Keduanya tidak bertentangan.
Justru itulah konsistensi yang seharusnya ditunjukkan Indonesia: membela hak bangsa yang terjajah, menolak kejahatan terhadap warga sipil, dan menuntut agar hukum internasional berlaku tanpa standar ganda.
Indonesia juga perlu mempertahankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam diplomasi internasional, termasuk melalui PBB, kerja sama negara-negara Muslim, dan hubungan dengan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel.
Dukungan tidak cukup berhenti pada pernyataan solidaritas. Ia harus diterjemahkan menjadi langkah diplomatik dan kemanusiaan yang berkelanjutan.
Jangan Biarkan Penjajahan Berganti Nama
Ada satu bahaya dalam konflik berkepanjangan: dunia akhirnya terbiasa melihat penderitaan sebagai sesuatu yang normal.
Pendudukan menjadi rutinitas. Penggusuran menjadi berita harian. Anak-anak yang kehilangan rumah dan keluarga menjadi angka statistik. Serangan militer menjadi peristiwa yang hanya dihitung berdasarkan jumlah korban.
Sementara itu, setiap perlawanan dapat langsung dipersempit menjadi persoalan keamanan dan terorisme, tanpa pembicaraan yang seimbang mengenai akar konflik.
Kita harus menolak penyederhanaan semacam itu.
Tetapi kita juga tidak boleh jatuh ke dalam penyederhanaan sebaliknya, yakni menganggap semua tindakan yang dilakukan atas nama kemerdekaan otomatis benar.
Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hak, tetapi kemanusiaan tetap harus dijaga. Perlawanan terhadap kolonialisme tidak menghapus kewajiban melindungi warga sipil.
Eisenkot boleh menggantikan Netanyahu. Pemerintahan baru Israel boleh menawarkan pendekatan keamanan yang berbeda. Namun, ukuran perubahan sesungguhnya bukan siapa yang duduk di kursi perdana menteri.
Ukuran perubahan adalah apakah rakyat Palestina memperoleh hak yang sama untuk menentukan masa depan, memiliki tanah air, hidup merdeka, dan terbebas dari pendudukan.
Indonesia tidak perlu menunggu siapa yang berkuasa di Tel Aviv untuk menentukan sikapnya.
Sebab sikap Indonesia telah dinyatakan sejak republik ini berdiri.
Selama masih ada penjajahan, selama masih ada bangsa yang dirampas hak kemerdekaannya, Indonesia tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri.
Kita tidak sedang diminta memilih antara Netanyahu dan Eisenkot. Kita sedang diminta konsisten terhadap prinsip yang melahirkan Republik Indonesia.
Netanyahu mungkin pergi. Eisenkot mungkin datang. Nama operasi militer boleh berganti. Pemerintahan boleh berganti.
Tetapi selama rakyat Palestina belum memperoleh kemerdekaannya, persoalan dasarnya tetap sama.
Indonesia bersama Palestina. Bukan karena semua tindakan dalam perjuangannya harus dibenarkan, melainkan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
