Jakarta, Energindo.co.id – Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menanggapi informasi mengenai penetapan Wilayah
Pertambangan (WP) di Provinsi Banten
melalui Kepmen ESDM Nomor 65. K Tahun
2026. Terdapat beberapa hal yang perlu
diluruskan agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman.
“Pertama, wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon,
bukan kawasan Taman Nasional Ujung
Kulon (TNUK),” kata Anggia, seperti dikutip dari salah satu medsosnya, Rabu (18/11/2026). Penetapan ini juga memiliki
dasar historis, yang berawal dari usulan
Pemerintah Provinsi Banten sejak 2013
dan telah tercantum dalam sejumlah
keputusan sebelumnya.
Kedua, lanjut Anggia, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) bukan berarti izin untuk meľakukan kegiatan penambangan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
“Ketiga, ini yang perlu ditegaskan, hingga
saat ini tidak ada izin pertambangan yang
diterbitkan, baik di wilayah perairan yang
dimaksud maupun di kawasan Taman
Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Lebih lanjut Anggia mengutarakan, untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan, masih ada tahapan dan persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Anggia menegaskan, pihak Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
“Mari pahami persoalannya secara utuh. Penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta berarti kegiatan penambangan dapat dilakukan.












































































