Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah memiliki rahasia kelam, melainkan bangsa yang memiliki keberanian untuk membongkar, mengakui, dan memperbaikinya.
Sebuah bangsa tidak menjadi besar karena semua pemimpinnya selalu benar. Bangsa menjadi besar ketika lembaga-lembaganya mampu menemukan kesalahan, masyarakatnya berani mengungkapkan kebenaran, dan para pemimpinnya bersedia mempertanggungjawabkan keputusan, seperti yang sekarang dilakukan oleh Wapres muda kita; Gibran Rakabuming Raka.
Ada sebuah usul sederhana yang mungkin terdengar tidak lazim: bagaimana jika kita para pendukung Mantan Presiden Jokowi, relawan, simpatisan, dan masyarakat luas mengadakan gerakan nasional menunjukkan ijazah?
Bukan untuk membuktikan keaslian ijazah seseorang melalui ijazah orang lain. Bukan pula untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang sedang dipertanyakan. Melainkan sebagai simbol bahwa keterbukaan tidak perlu ditakuti, bahwa dokumen pendidikan bukan sesuatu yang tabu untuk diperiksa, dan bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui pembuktian, bukan sekadar pembelaan.
Usul ini ketika Jokowi hadir dan menunjukkan ijazahnya pada sidang terkait dengan terdakwa nyata, di mana para pendukung datang memberikan dukungan. Konvoi, kehadiran massa, dan berbagai ekspresi solidaritas yang memperlihatkan bahwa dukungan politik masih dapat digerakkan. Kita juga pernah menyaksikan karangan bunga dan berbagai ekspresi dukungan publik dalam skala besar.
Namun, mengapa energi solidaritas itu tidak kita arahkan menjadi gerakan yang lebih substantif? Mengapa tidak mengajak masyarakat serentak membersamai langkah Jokowi menunjukkan ijazah masing-masing sebagai simbol keterbukaan dan keberanian menghadapi pemeriksaan?
Tentu saja, ijazah para pendukung tidak membuktikan apa pun mengenai keaslian ijazah Jokowi. Persoalan yang dipertanyakan hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan/ uji ulang forensik ijazah dan dokumen yang relevan, prosedur transparan, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi, gagasan gerakan itu membawa pesan lebih luas: jangan takut pada kebenaran. Jangan menjadikan loyalitas sebagai alasan untuk menghindari pembuktian.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan sekadar selembar ijazah. Persoalannya adalah apakah kita masih memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, bahkan ketika kenyataan tidak menguntungkan orang yang kita dukung.
Inilah perbedaan antara penggunaan hak demonstrasi sebagai dukungan buta dan keberanian menghadapi kebenaran
Ketika persoalan ijazah memasuki wilayah kekuasaan
Persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bagaimana kontroversi dokumen pendidikan dapat berkembang menjadi persoalan hukum dan politik nasional.
Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setingkat SMA atau sederajat yang dipersoalkan. Kemudian, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang menjadi objek perkara.
Rangkaian tersebut disusul dinamika politik di DPR dan pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada November 2026. MPR menyatakan telah menerima surat pengunduran dirinya.
Kita harus membedakan secara cermat apa yang diputuskan pengadilan, apa yang dinyatakan para pihak, dan apa yang masih menjadi proses kelembagaan. Pembatalan surat penyetaraan, misalnya, tidak otomatis berarti seluruh dokumen pendidikan seseorang telah dinyatakan palsu.
Namun, ada pelajaran yang tidak boleh diabaikan: jabatan publik bukan tempat berlindung dari pertanyaan. Pengunduran diri juga bukan pengganti klarifikasi. Setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik tetap membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban.
Tiga jenis teman dalam politik
Peristiwa politik sering kali memperlihatkan satu kenyataan: tidak semua orang yang berada di sekitar kita ketika berjaya akan tetap berada di sana ketika keadaan berubah.
Dalam politik, setidaknya ada tiga jenis teman.
Pertama, Teman Bahagia. Mereka hadir ketika suasana menyenangkan, ketika kekuasaan berada di puncak, akses terbuka, jabatan tersedia, dan kemenangan seolah tidak mungkin berakhir. Mereka ikut merayakan keberhasilan, tetapi belum tentu bersedia berdiri ketika orang yang mereka dukung menghadapi kesulitan.
Kedua, Teman Formalitas. Mereka terikat oleh struktur, organisasi, jabatan, atau kepentingan. Mereka tetap berada di sekitar kekuasaan karena hubungan kelembagaan atau kebutuhan politik. Hubungan itu mungkin terlihat dekat, tetapi belum tentu disertai kedekatan batin dan keberanian menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Ketiga, Teman Sejati. Mereka tidak mengukur persahabatan dari jabatan, kekuasaan, atau keuntungan. Mereka hadir bukan hanya ketika seseorang menang, tetapi juga ketika ia menghadapi kesulitan. Lebih penting lagi, mereka berani mengingatkan ketika orang yang didukungnya melakukan kesalahan.
Teman Sejati tidak selalu membenarkan. Justru keberaniannya mengoreksi merupakan bukti kesetiaan yang lebih bermakna daripada pujian tanpa batas.
Dalam menghadapi kontroversi politik, reaksi para pendukung pun beragam. Ada yang menerima perkembangan hukum dengan rasionalisasi bahwa semuanya merupakan pengorbanan demi stabilitas atau strategi jangka panjang. Ada yang menolak kenyataan dan membingkai tokoh yang didukungnya semata-mata sebagai korban ketidakadilan. Ada pula yang mengalihkan pembicaraan ke isu lain atau mencari pihak lain untuk disalahkan.
Kita tidak perlu menganggap semua pendukung bereaksi dengan cara yang sama. Namun, fenomena itu mengajukan pertanyaan penting: apakah loyalitas politik masih memberi ruang bagi penilaian yang jujur?
Mendukung seseorang tidak berarti harus membenarkan semua tindakannya. Mengkritik seseorang juga tidak berarti harus menolak seluruh kebaikannya.
Loyalitas yang sehat tidak mematikan akal sehat. Persahabatan yang sejati tidak menuntut seseorang berbohong demi membela sahabatnya.
Kekuasaan tidak boleh menjadi wilayah tanpa pengawasan
Persoalan ini juga mengingatkan kita pada hubungan kekuasaan dengan lembaga negara.
Pernyataan Jokowi pada September 2023 mengenai informasi intelijen dari BIN, intelijen Polri, BAIS TNI, dan lembaga lainnya tentang situasi politik partai-partai pernah memunculkan perdebatan mengenai batas penggunaan informasi intelijen dalam demokrasi.
Intelijen memang dibutuhkan negara. Namun, informasi yang dikumpulkan dengan kewenangan negara tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengawasi, menekan, atau mengendalikan kompetisi politik. Kita harus membedakan fungsi intelijen untuk menjaga keamanan negara dari penggunaan informasi negara demi kepentingan kekuasaan.
Berbagai dugaan penyalahgunaan perangkat pengawasan dan keterlibatan pejabat negara yang dipersoalkan juga mengingatkan kita pada skandal Watergate di Amerika Serikat. Analogi itu bukan kesimpulan hukum. Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum masing-masing.
Namun, pertanyaan dasarnya tetap penting: siapa yang mengawasi pemegang kewenangan ketika kewenangan itu sendiri diduga disalahgunakan?
Tidak boleh ada jabatan yang terlalu tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada lembaga negara yang kebal dari pemeriksaan. Dan tidak boleh ada loyalitas kepada seseorang yang mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan kepentingan bangsa.
Kini pusat kekuasaan pemerintahan berada pada Presiden Prabowo. Dukungan Jokowi dan para pendukungnya mungkin menjadi bagian dari dinamika politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan. Namun, dukungan politik tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk mengatur bagaimana seorang presiden menjalankan kekuasaannya. Presiden harus bekerja untuk seluruh rakyat, bukan menjadi penerus kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kebenaran bukan milik kelompok yang sedang menang
Pada akhirnya, kita harus kembali kepada usul awal: gerakan nasional menunjukkan ijazah.
Gagasan itu bukan terutama tentang selembar kertas. Ia adalah ajakan membangun kebudayaan politik yang tidak takut pada pemeriksaan. Jika kita yakin benar, kita tidak perlu menghindari pembuktian. Jika kita menemukan kesalahan, kita tidak perlu mengubahnya menjadi kebenaran hanya karena pelakunya orang yang kita sukai.
Kebenaran tidak boleh menjadi milik kelompok yang sedang menang.
Ketika kelompok kita menang, kita harus berani mengakui kesalahan sendiri. Ketika kelompok lain menang, kita tetap harus mengakui kebenaran mereka jika didukung fakta. Kita tidak boleh menolak keputusan hukum hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan politik. Namun, kita juga tidak boleh menganggap setiap keputusan lembaga negara otomatis benar tanpa ruang untuk menguji argumentasi dan prosesnya.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang dewasa: warga yang tidak menyerahkan akal sehatnya kepada tokoh, partai, organisasi, ataupun kelompok pendukung.
Sebuah bangsa tidak menjadi besar karena semua pemimpinnya selalu benar. Bangsa menjadi besar ketika lembaga-lembaganya mampu menemukan kesalahan, masyarakatnya berani mengungkapkan kebenaran, dan para pemimpinnya bersedia mempertanggungjawabkan keputusan.
Rahasia kejahatan terhadap bangsa tidak akan terbongkar dengan sendirinya. Diperlukan keberanian orang dalam untuk berbicara, ketekunan pers mencari fakta, kebebasan masyarakat untuk bertanya, dan lembaga hukum yang independen dari tekanan kekuasaan.
Warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah barisan orang yang selalu membelanya. Warisan terbesar adalah budaya keberanian yang ditinggalkannya: keberanian mengakui kebenaran, mengoreksi kesalahan, dan tidak mengorbankan kepentingan bangsa demi menyelamatkan seseorang.
Jangan mewariskan kepada anak cucu sebuah bangsa yang rakyatnya hanya berani mengatakan benar ketika yang benar adalah kelompoknya sendiri.
Wariskanlah Indonesia yang rakyatnya berani berkata benar sekalipun tidak menyenangkan; berani mengakui kesalahan sekalipun dilakukan orang yang mereka cintai; dan tidak mengukur keadilan berdasarkan siapa kawan dan siapa lawan.
Katakan yang benar itu benar. Katakan yang salah itu salah. Itulah warisan yang seharusnya kita tinggalkan untuk Indonesia.











































































