Sebuah bencana tidak selalu dimulai dengan ledakan besar atau gempa bumi. Kadang-kadang, ia bermula dari sebuah keputusan teknis, sebuah lubang pengeboran, atau sebuah kegiatan ekonomi yang perhitungannya tidak memasukkan seluruh risiko yang mungkin ditimbulkannya.
Namun, persoalan yang jauh lebih besar muncul setelah bencana terjadi: siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menanggung kerugian, dan sampai kapan masyarakat harus membayar harga dari sebuah pembangunan yang tidak mereka kendalikan?
Pertanyaan itu kembali relevan ketika pada November 2026 semburan air dan gas terjadi di kawasan Walantaka, Serang, setelah kegiatan pengeboran untuk rencana pembangunan pabrik es. Peristiwa tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan penyelidikan lebih lanjut. Karena itu, kita tidak boleh menyamakannya begitu saja dengan tragedi Lapindo. Akan tetapi, Serang patut menjadi peringatan bahwa kegiatan ekonomi yang menyentuh kondisi geologis bawah tanah membutuhkan kajian, pengawasan, dan prosedur keselamatan yang serius.
Indonesia pernah mengalami sebuah tragedi yang jauh lebih besar. Lumpur Lapindo Porong.
Porong: kota yang pernah hidup
Sebelum 29 Mei 2006, Porong bukanlah kawasan kosong yang tidak memiliki arti. Ia adalah kota yang hidup. Pasar Porong, terminal, stasiun, jalan raya, jalur kereta api, kawasan pertanian, perkebunan tebu, sawah, dan tambak membentuk denyut ekonomi masyarakat.
Porong juga menyimpan sejarah panjang. Candi Pari dari masa Majapahit, yang dibangun pada 1371, menjadi salah satu penanda warisan kebudayaan kawasan tersebut. Menara air peninggalan kolonial tahun 1924 menjadi bagian lain dari ingatan sejarahnya.
Seorang warga pernah menggambarkan kehidupan sebelum bencana dengan kalimat sederhana: hidup memang tidak mewah, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kalimat itu penting. Sebab, yang kemudian hilang bukan sekadar bangunan dan bidang tanah. Yang tenggelam adalah sebuah ruang kehidupan: tempat orang bekerja, berdagang, bersekolah, beribadah, membangun keluarga, dan mewariskan ingatan kepada anak-anaknya.
Pada 29 Mei 2006, semburan lumpur panas muncul di sekitar lokasi pengeboran Banjarpanji-1 yang dikerjakan PT Lapindo Brantas. Sejak itu, kehidupan Porong berubah secara dramatis.
Perdebatan mengenai penyebab semburan berlangsung panjang. Sejumlah ahli mengaitkannya dengan persoalan teknis pengeboran, termasuk perlindungan sumur, sementara pihak perusahaan pernah mengemukakan gempa Yogyakarta sebagai penjelasan alternatif. Perdebatan teknis dan proses hukum harus dibicarakan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Namun, satu kenyataan tidak terbantahkan: masyarakat menanggung akibat yang luar biasa besar.
Ribuan rumah dan puluhan fasilitas umum terendam. Sekitar 25.000 orang harus meninggalkan tempat tinggalnya. Aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah dan tempat ibadah hilang, sementara jaringan sosial masyarakat tercerai-berai.
Porong yang dahulu hidup kemudian dikenal sebagai kota yang mati.
Bencana yang tidak berhenti ketika lumpur berkurang
Hampir dua dekade berlalu. Semburan memang jauh berkurang dibandingkan masa awal, tetapi persoalan Lapindo belum selesai. Lumpur masih harus dikelola, tanggul memerlukan pemeliharaan, penurunan tanah dan rembesan tetap menjadi perhatian, sementara keselamatan infrastruktur di sekitarnya tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, persoalan kompensasi belum sepenuhnya tuntas. Masih ada warga yang memperjuangkan haknya, sementara perbedaan pandangan mengenai berkas dan cakupan wilayah terdampak terus menjadi sumber persoalan.
Tetapi ada dimensi lain yang sering luput dari pembicaraan: dampak psikologis dan sosial.
Pengalaman Chernobyl dan Fukushima memperlihatkan bahwa dampak bencana dapat bertahan jauh melampaui ancaman fisiknya. Di Chernobyl, kecemasan, trauma, dan keterputusan kehidupan sosial menjadi persoalan berkepanjangan. Di Fukushima, stigma terhadap pengungsi, kehilangan identitas, dan melemahnya ikatan komunitas menjadi tantangan pemulihan.
Tentu, bencana nuklir tidak sama dengan semburan lumpur Lapindo. Namun, ada pelajaran kemanusiaan yang relevan: ketika masyarakat kehilangan kampung halaman, yang hilang bukan hanya rumah dan mata pencaharian. Sejarah keluarga, hubungan sosial, ruang kebudayaan, dan rasa memiliki terhadap suatu tempat ikut terancam.
Karena itu, pemulihan Porong tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang diganti atau nilai kompensasi yang dibayarkan. Ada kehidupan manusia yang tidak bisa dihitung hanya dengan angka.
Ketahanan warga yang membangun pekerjaan baru, membuka usaha kecil, membuat kerajinan, atau mempertahankan tradisi seperti Sambang Buyut patut dihormati. Namun, jangan sampai kemampuan korban untuk bertahan justru dijadikan alasan untuk menganggap persoalan mereka telah selesai.
Masyarakat yang mampu bangkit tetap berhak mendapatkan keadilan.
Pelajaran dari Ukraina dan Jepang
Ukraina dan Jepang memberikan pelajaran lain: tanggung jawab negara tidak berhenti ketika keadaan darurat berlalu.
Ukraina terus merencanakan penonaktifan fasilitas nuklir Chernobyl dan mengupayakan pendanaan untuk menjaga keselamatan serta memulihkan struktur pelindung yang rusak akibat perang. Jepang, setelah Fukushima, membentuk Nuclear Regulation Authority sebagai regulator independen dan menjalankan program dekomisioning serta pemulihan wilayah yang membutuhkan waktu puluhan tahun.
Keduanya memperlihatkan pentingnya perencanaan jangka panjang, pendanaan, pengawasan independen, dan perhatian terhadap masyarakat terdampak.
Kita tentu tidak sedang meminta Indonesia meniru kebijakan teknis penanganan bencana nuklir. Karakter bencananya berbeda. Yang perlu dipelajari adalah prinsipnya: negara harus hadir secara konsisten, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan masyarakat tidak ditinggalkan setelah perhatian publik beralih.
Bencana besar seharusnya menjadi momentum pembenahan kelembagaan, bukan sekadar peristiwa yang ditangani sampai berita tentangnya menghilang.
Korporasi, negara, dan tagihan pembangunan
Di sinilah persoalan Lapindo harus dilihat lebih tajam.
Korporasi memiliki tanggung jawab atas kegiatan usahanya. Tanggung jawab itu tidak hanya menyangkut kewajiban membayar kompensasi sesuai ketentuan, tetapi juga keselamatan operasi, penanganan dampak lingkungan, pemulihan yang menjadi kewajibannya, serta pertanggungjawaban hukum apabila unsur pelanggaran terbukti.
PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat diperlakukan seolah-olah persoalan ini semata-mata urusan pemerintah. Keuntungan dari kegiatan ekonomi dinikmati oleh pelaku usaha, sehingga kewajiban yang melekat pada kegiatan tersebut tidak boleh begitu saja dialihkan kepada masyarakat dan negara.
Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Negara adalah regulator yang harus mencegah risiko, pengawas yang harus memastikan standar keselamatan dipatuhi, pelindung warga yang harus menjamin hak korban, dan penegak hukum yang harus bekerja tanpa pandang bulu.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 menjadi salah satu pijakan penting dalam pembicaraan mengenai tanggung jawab konstitusional negara terhadap korban Lapindo. Negara memang dapat menggunakan anggaran publik untuk memastikan masyarakat tidak terus menunggu ketika kebutuhan dasar dan hak mereka belum terpenuhi.
Namun, ada perbedaan mendasar antara negara menolong korban dan negara mengambil alih seluruh kewajiban korporasi.
Dana talangan atau pembiayaan sementara dapat dibenarkan demi kepentingan masyarakat, tetapi harus disertai mekanisme pertanggungjawaban, transparansi, dan penagihan kembali kepada pihak yang memang berkewajiban. Jangan sampai uang pembayar pajak menjadi penyelesaian permanen atas kewajiban yang seharusnya ditanggung pelaku usaha.
Keuntungan pembangunan dapat dinikmati korporasi, tetapi ketika pembangunan berubah menjadi bencana, jangan sampai kerugiannya diwariskan kepada masyarakat dan tagihannya dibebankan kepada negara.
Pertanyaan kita bukan hanya mengapa persoalan Porong belum selesai setelah sekian lama. Kita juga perlu bertanya: bagaimana pengawasan anggaran dilakukan, siapa yang memastikan seluruh kewajiban dipenuhi, dan apakah kebijakan negara benar-benar melindungi korban tanpa mengaburkan tanggung jawab korporasi?
Kepastian hukum bagi dunia usaha memang penting. Kadin dan kalangan pengusaha beralasan bahwa persoalan yang tidak kunjung selesai dapat merusak kepercayaan investasi. Tetapi kepastian hukum tidak boleh hanya berarti kepastian bagi investor. Ia juga harus berarti kepastian bahwa warga tidak akan ditinggalkan ketika kegiatan ekonomi menimbulkan kerugian besar.
Iklim investasi yang sehat bukanlah iklim yang membuat perusahaan bebas dari risiko tanggung jawab. Justru sebaliknya: investasi yang sehat membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang kredibel, dan penegakan hukum yang adil.
Jangan biarkan Serang menjadi Porong berikutnya
Peristiwa Serang seharusnya mengingatkan kita bahwa pencegahan jauh lebih murah daripada pemulihan. Sebelum pengeboran dilakukan, kajian geologi, identifikasi risiko, prosedur penutupan lubang, dan pengawasan teknis harus benar-benar dijalankan. Ketika insiden terjadi, informasi kepada masyarakat, pemeriksaan independen, dan langkah keselamatan tidak boleh ditunda.
Kita tidak boleh menunggu sebuah kawasan berubah menjadi wilayah bencana baru untuk menyadari bahwa pengawasan kegiatan ekonomi sangat penting.
Porong mengajarkan bahwa harga sebuah kelalaian dapat dibayar oleh masyarakat selama puluhan tahun. Chernobyl dan Fukushima mengingatkan bahwa pemulihan membutuhkan kesabaran, sumber daya, dan tanggung jawab negara yang berkelanjutan. Serang memberi kesempatan kepada kita untuk belajar sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
Pembangunan memang membutuhkan investasi, keberanian mengambil risiko, dan kegiatan ekonomi. Tetapi tidak ada pembangunan yang layak disebut berhasil jika keuntungan terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara kerugian diwariskan kepada masyarakat dan akhirnya dibayar oleh negara.
Bencana boleh datang dari bawah permukaan bumi. Tetapi ketidakadilan setelah bencana jangan sampai lahir dari permukaan kekuasaan.
Jangan sampai Serang menjadi awal persoalan baru, dan jangan sampai Porong hanya dikenang sebagai harga yang harus dibayar masyarakat ketika kekuasaan ekonomi tumbuh jauh lebih cepat daripada tanggung jawabnya.














































































