Ada sebuah ungkapan yang sering dikutip ketika orang membicarakan sejarah: history is written by the victors —sejarah ditulis oleh para pemenang.
Ungkapan ini mengandung peringatan bahwa sejarah bukan sekadar catatan mengenai apa yang terjadi pada masa lalu. Sejarah juga merupakan pergulatan tentang siapa yang berhak menceritakan masa lalu, peristiwa mana yang dianggap penting, siapa yang dikenang sebagai pahlawan, dan siapa yang namanya perlahan menghilang dari ingatan kolektif.
Pemenang memiliki keunggulan. Mereka dapat menguasai pemerintahan, menyimpan arsip, menentukan kurikulum, mendirikan monumen, dan menetapkan hari peringatan. Mereka memiliki sumber daya untuk menjadikan versi sejarahnya sebagai cerita yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Namun, apakah sejarah selalu menjadi milik pemenang? Dan ketika sebuah bangsa menetapkan siapa yang layak dikenang, apakah bangsa itu sedang melengkapi sejarahnya atau justru berisiko menyempitkan ingatannya?
Pertanyaan tersebut dapat kita renungkan melalui dua peristiwa di Eropa dan satu kebijakan di Indonesia. Ketiganya berbeda secara mendasar, tetapi dapat membantu kita memahami hubungan antara kekuasaan dan ingatan sejarah.
Morisco: Ketika Perbedaan Menjadi Alasan Pengusiran
Pada 1609, Raja Philip III dari Spanyol memulai pengusiran kaum Morisco, keturunan Muslim yang secara resmi telah berpindah ke agama Kristen, sebagian melalui kebijakan konversi paksa pada abad sebelumnya. Pengusiran berlangsung bertahap hingga 1614. Perkiraan jumlah orang yang terusir berbeda-beda, tetapi sering disebut mencapai sekitar 300.000 jiwa.
Penguasa membenarkan kebijakan tersebut dengan alasan kegagalan asimilasi agama, kecurigaan terhadap kesetiaan kaum Morisco, dan dugaan hubungan mereka dengan kekuatan Muslim di luar Spanyol. Di balik alasan resmi itu terdapat persoalan identitas, politik, ekonomi, dan keamanan yang saling berkelindan.
Bagi penguasa, pengusiran dapat dibingkai sebagai upaya menyatukan kerajaan. Bagi mereka yang terusir, peristiwa itu berarti kehilangan rumah, tanah, harta, hubungan sosial, dan tempat yang selama beberapa generasi telah mereka anggap sebagai tanah air.
Di sinilah kita perlu berhati-hati membaca sejarah. Dokumen resmi tidak otomatis bohong, tetapi alasan yang tercatat dalam dokumen negara tidak selalu menggambarkan seluruh pengalaman orang yang menjadi korban kebijakan.
Penguasa memiliki kesempatan lebih besar untuk menjelaskan mengapa sebuah keputusan dianggap perlu. Sementara itu, mereka yang terusir harus berjuang agar pengalaman dan penderitaan mereka tidak lenyap dari ingatan.
Inilah salah satu persoalan dalam ungkapan sejarah ditulis pemenang: bukan berarti setiap catatan resmi pasti palsu, melainkan bahwa apa yang tercatat dan diwariskan dapat lebih banyak mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki kuasa.
Lucera: Ketika Perlindungan Berakhir
Pada abad ke-13, Kaisar Frederick II memindahkan ribuan Muslim dari Sisilia ke Lucera, Italia selatan. Jumlah mereka diperkirakan mencapai puluhan ribu. Di sana, komunitas Muslim menjalankan kegiatan pertanian, kerajinan, dan perdagangan, sekaligus membayar pajak kepada penguasa.
Keberadaan mereka memberi manfaat ekonomi dan politik bagi kerajaan. Mereka memperoleh ruang untuk menjalankan kehidupan komunitasnya, meskipun tetap berada dalam struktur kekuasaan Kristen.
Namun, perlindungan itu tidak berlangsung selamanya. Pada 15 Agustus 1300, di bawah pemerintahan Charles II dari Napoli, komunitas Muslim Lucera dihancurkan. Banyak penduduk ditangkap dan dijual sebagai budak, masjid dihancurkan, dan kota itu diubah namanya menjadi Civitas Sanctae Mariae.
Peristiwa ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu motif. Kepentingan keuangan kerajaan, kebutuhan politik, dan kebijakan keagamaan saling berkelindan. Penjualan tawanan dapat menghasilkan pendapatan, sementara penghancuran komunitas Muslim sejalan dengan kebijakan penguasa untuk mengakhiri keberadaan mereka sebagai kelompok yang terorganisasi.
Lucera memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan ketika nasib suatu komunitas bergantung pada keputusan penguasa. Ketika komunitas itu masih berguna, keberadaannya dapat ditoleransi. Ketika kepentingan politik berubah, perlindungan dapat berakhir.
Namun, Lucera bukan contoh langsung tentang pemerintah yang menetapkan narasi sejarah. Peristiwa ini terutama memperlihatkan kekuasaan yang menentukan nasib suatu komunitas. Hubungannya dengan persoalan ingatan sejarah muncul kemudian: ketika institusi, tempat ibadah, dan kehidupan sosial sebuah kelompok dihancurkan, siapa yang masih memiliki ruang untuk menceritakan pengalaman mereka?
Penghancuran bukan hanya dapat menghilangkan keberadaan fisik suatu komunitas, melainkan juga melemahkan kemampuan komunitas tersebut untuk mempertahankan ingatannya sendiri.
Morisco dan Lucera tentu bukan peristiwa yang sama. Namun, keduanya mengingatkan kita bahwa kekuasaan dapat menentukan bukan hanya siapa yang hidup dalam suatu masyarakat, tetapi juga kondisi yang memungkinkan pengalaman mereka dikenang atau dilupakan.
Dari Eropa ke Indonesia: Hari Santri dan Ingatan Nasional
Di Indonesia, persoalan ingatan kolektif dapat direnungkan melalui penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, pada masa pemerintahan Joko Widodo, negara menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Santri. Penetapannya berkaitan dengan Resolusi Jihad yang diasosiasikan dengan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari kembalinya kekuasaan kolonial.
Penetapan Hari Santri merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi ulama, santri, dan pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa. Kontribusi tersebut memang layak mendapat tempat dalam ingatan nasional. Sejarah Indonesia tidak lengkap apabila peran pesantren dan jaringan ulama diabaikan.
Karena itu, kritik terhadap cara negara membentuk ingatan sejarah tidak boleh serta-merta diartikan sebagai penolakan terhadap Hari Santri. Mengakui kontribusi santri merupakan hal yang berbeda dari mempertanyakan bagaimana negara menentukan bentuk pengakuan sejarah.
Justru karena pengakuan itu penting, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana suatu peristiwa memperoleh tempat dalam kalender nasional, sementara peristiwa lain yang juga berpengaruh terhadap perjalanan bangsa tidak selalu memperoleh pengakuan dengan bentuk dan jangkauan yang sama?
Ketika Pengakuan Sejarah Bertemu dengan Kekuasaan Politik
Penetapan Hari Santri pada masa pemerintahan Jokowi membuka pertanyaan yang lebih luas daripada sekadar penting atau tidaknya tanggal 22 Oktober. Ia mengajak kita melihat bagaimana kekuasaan negara menentukan bentuk pengakuan terhadap masa lalu.
Pengakuan terhadap peran KH Hasyim Asy’ari, para ulama, dan kaum santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan hal yang sah dan patut dihargai. Namun, pengakuan itu juga mengingatkan kita bahwa sejarah nasional tidak hanya terdiri atas peristiwa yang kemudian memperoleh hari peringatan resmi. Ada banyak kontribusi lain yang tetap penting meskipun tidak memperoleh panggung simbolik yang sama.
Di sinilah hubungan antara sejarah dan kekuasaan perlu diperiksa secara kritis. Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan peringatan nasional, sedangkan organisasi kemasyarakatan memiliki ingatan, tradisi, dan narasi tentang kontribusinya sendiri. Ketika suatu narasi memperoleh pengakuan resmi, narasi itu berpeluang menjadi lebih menonjol dalam ruang publik.
Apakah penetapan Hari Santri merupakan pengakuan yang terlambat terhadap kontribusi pesantren? Sangat mungkin demikian. Apakah kebijakan itu sekaligus mencerminkan hubungan politik pemerintah dengan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)? Pertanyaan tersebut layak diteliti, tetapi tidak boleh dijawab hanya dengan dugaan. Kita memerlukan bukti mengenai proses penetapan, pertimbangan pemerintah, dan dinamika politik yang menyertainya.
Kedekatan politik, apabila ada, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebuah kebijakan dibuat untuk menguntungkan organisasi tertentu. Sebaliknya, adanya manfaat simbolik bagi suatu kelompok juga tidak berarti bahwa pengakuan sejarah tersebut kehilangan legitimasi. yang perlu diuji adalah dampaknya terhadap cara bangsa memahami masa lalunya.
Pengakuan kepada NU tidak perlu dipertentangkan dengan pengakuan kepada Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, kelompok nasionalis, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Organisasi-organisasi tersebut memiliki perjalanan, kontribusi, dan corak perjuangan yang berbeda. Sejarah Indonesia terlalu luas untuk dipadatkan menjadi kisah satu organisasi atau satu kelompok.
Bahaya muncul bukan ketika negara mengangkat satu bagian sejarah, melainkan ketika bagian yang diangkat itu kemudian dianggap sebagai gambaran lengkap dari keseluruhan sejarah bangsa.
Dalam keadaan demikian, kekuasaan tidak harus menghapus sejarah kelompok lain secara terang-terangan. Cukup dengan memberikan ruang jauh lebih besar kepada satu narasi, sementara narasi lain terus berada di pinggir ingatan publik.
Inilah pertanyaan yang patut diajukan kepada setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan Jokowi: apakah pengakuan sejarah yang dibangun memperluas ingatan kolektif bangsa, atau justru membuat bangsa semakin terbiasa melihat masa lalunya melalui satu jendela saja?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa Jokowi dan NU sengaja menulis ulang sejarah demi kepentingan politik. Tanpa bukti yang memadai, kesimpulan seperti itu akan menjadi spekulasi. Yang patut diperiksa ialah mekanisme kekuasaan yang memungkinkan suatu narasi memperoleh pengakuan resmi, jangkauan luas, dan pengulangan terus-menerus.
Sebab, kekuasaan tidak selalu bekerja dengan menghapus cerita lain. Kadang-kadang, kekuasaan cukup menentukan cerita mana yang paling sering diulang.
Pengakuan Sejarah Tidak Cukup Berhenti pada Simbol
Peringatan nasional dapat memperbaiki ketimpangan pengakuan sejarah. Namun, pengakuan simbolik seharusnya tidak berhenti pada upacara, pidato, dan seremoni tahunan.
Jika Hari Santri dimaksudkan untuk menghormati pesantren dan santri, penghormatan itu semestinya juga tercermin dalam peningkatan mutu pendidikan, fasilitas belajar, kesempatan mengakses ilmu pengetahuan, dan penguatan kemampuan ekonomi masyarakat pesantren.
Pada saat yang sama, penghormatan terhadap satu tradisi tidak seharusnya mengurangi ruang bagi tradisi lain. Negara dapat mengakui kontribusi NU tanpa mengecilkan peran Muhammadiyah. Negara dapat menghormati Resolusi Jihad tanpa mengabaikan perjuangan kelompok nasionalis, organisasi Islam lainnya, dan berbagai komunitas yang ikut mempertahankan kemerdekaan.
Pengakuan sejarah bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling berjasa. Ia merupakan upaya memahami bagaimana banyak unsur masyarakat, dengan jalan dan latar belakang berbeda, ikut membentuk bangsa.
Karena itu, kurikulum, penelitian sejarah, arsip, museum, dan peringatan nasional perlu membuka ruang bagi keragaman pengalaman. Sejarah tidak cukup hanya mengulang narasi yang telah memperoleh tempat resmi. Ia juga harus memberi kesempatan kepada penelitian dan kesaksian baru untuk menguji, melengkapi, bahkan mengoreksi pemahaman yang telah mapan.
Pemenang Tidak Selalu Memegang Kata Terakhir
Meskipun demikian, ungkapan history is written by the victors tidak boleh diterima sebagai kebenaran mutlak. Jika semua sejarah dianggap sekadar propaganda pemenang, kita kehilangan dasar untuk membedakan klaim yang didukung bukti dari klaim yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
Sejarah yang bertanggung jawab memerlukan dokumen, kesaksian, perbandingan sumber, dan keterbukaan terhadap koreksi. Kesaksian pihak yang kalah perlu didengar, tetapi tetap harus diperiksa secara kritis. Menjadi korban tidak otomatis membuat seluruh ingatan seseorang lengkap atau bebas dari kekeliruan.
Standar yang sama berlaku bagi pemenang. Jabatan, status pahlawan, dan kehormatan resmi tidak boleh membuat siapa pun kebal terhadap pertanyaan sejarah.
Masyarakat yang terbuka dapat memperluas arsip, memberi ruang kepada suara yang terpinggirkan, dan mengoreksi narasi lama berdasarkan bukti. Namun, keterbukaan semacam itu tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan kemauan politik, kebebasan penelitian, dan kesediaan menerima bahwa sejarah bangsa mungkin lebih rumit daripada cerita yang selama ini diwariskan.
Tugas kita bukan sekadar membalik posisi pemenang dan pihak yang kalah, lalu menganggap pihak yang kalah selalu benar. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menetapkan kebenaran sejarah tanpa mempertanggungjawabkan klaimnya kepada bukti.
Sejarah yang Layak Diwariskan
Morisco memperlihatkan bagaimana alasan resmi penguasa dapat menutupi kompleksitas kepentingan dan penderitaan manusia. Lucera memperlihatkan bagaimana politik, ekonomi, dan agama dapat berkelindan dalam penghancuran sebuah komunitas. Hari Santri memperlihatkan bagaimana pengakuan resmi dapat mengembalikan kontribusi suatu kelompok ke dalam ingatan nasional, sekaligus mengundang pertanyaan tentang keluasan representasi sejarah bangsa.
Ketiganya tidak setara. Pengusiran dan penghancuran komunitas tidak dapat disamakan dengan kebijakan pengakuan sejarah. Menjaga perbedaan itu justru membuat perbandingan kita lebih kuat. Hubungan ketiganya bukan terletak pada kesamaan akibat, melainkan pada pertanyaan tentang kekuasaan, suara, dan ingatan.
Masalahnya bukan ketika sebuah bangsa mengenang pahlawannya. Masalah muncul ketika penghormatan kepada satu bagian sejarah dianggap cukup untuk mewakili seluruh sejarah bangsa.
Kita tidak perlu mengurangi penghormatan terhadap santri untuk memberi ruang kepada organisasi Islam lainnya. Kita juga tidak perlu mencurigai setiap kebijakan sejarah hanya karena negara ikut membentuknya. Yang diperlukan adalah kemauan untuk terus memeriksa, melengkapi, dan memperluas ingatan kolektif berdasarkan bukti.
Sejarah yang sehat bukan sejarah tanpa pemenang, pahlawan, atau hari peringatan. Sejarah yang sehat adalah sejarah yang tidak berhenti pada versi mereka yang memiliki kekuasaan untuk merayakan dirinya sendiri.
Sejarah memang sering ditulis oleh pemenang. Namun, sejarah yang layak diwariskan kepada generasi berikutnya harus memberi ruang bagi mereka yang kalah, menguji klaim mereka yang menang, dan mengakui bahwa pengalaman sebuah bangsa selalu lebih luas daripada satu narasi.
Sebab, bangsa yang hanya mengingat kejayaannya mungkin mewariskan kebanggaan. Tetapi bangsa yang juga berani memeriksa siapa yang terlupakan sedang mewariskan sesuatu yang lebih penting: kemampuan untuk memahami dirinya sendiri.
