Jakarta, Energindo.co.id – Pemanfaatan IPTEK dalam kebijakan memerlukan ekosistem riset dan inovasi yang terkelola secara terintegrasi dan kolaboratif. Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional mensyaratkan adanya sinkronisasi, integrasi, dan kolaborasi dalam perencanaan kajian kebijakan, riset, dan inovasi lintas kementerian/lembaga (K/L).
Kepala BRIN, Arif Satria menyampaikan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Nasional menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun keselarasan antar aktor dalam ekosistem riset dan inovasi nasional. Transformasi BRIN, lanjutnya, diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas kelembagaan riset, tetapi juga pada perbaikan tata kelola layanan, integrasi agenda riset, serta peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.
“Melalui peran tersebut, BRIN diharapkan menjadi jembatan atau hub strategis antara penghasil pengetahuan dan perumus kebijakan. Hal ini untuk mewujudkan kebijakan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK, berorientasi pada keberlanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Arif Satria.
Menurut Arif, perencanaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan keterbatasan koordinasi berpotensi mengurangi relevansi serta dampak hasil riset terhadap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, FKRI ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan menyepakati kebutuhan kajian kebijakan, riset, dan inovasi K/L secara kolaboratif.
“Proses identifikasi kebutuhan yang terkoordinasi diharapkan dapat menghindari duplikasi riset, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta memastikan bahwa agenda riset dan inovasi nasional benar-benar menjawab prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” tandas Arif.
Maka dari itu, lanjut Arif, penguatan ekosistem riset dan inovasi juga harus sejalan dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional, yaitu RPJPN, RPJMN, dan RKP, serta mendukung pencapaian Fokus Riset Strategis Nasional. Melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Nasional, BRIN mendorong penyelarasan agenda riset dan inovasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mengintegrasikan arahan Presiden dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan riset dan inovasi untuk meningkatkan relevansi dan dampak.
“Transformasi BRIN dan penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional diharapkan mampu memperkuat koordinasi, kepercayaan, dan kolaborasi antar aktor pemerintah dalam penyelenggaraan riset dan inovasi. Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wahana konsolidasi kebijakan dan komitmen bersama untuk mewujudkan kebijakan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Arif.
