Jakarta, Energindo.co.id – Bagaimana agama dan politik berhubungan dalam kehidupan politik di Indonesia? Inilah pertanyaan Dr Idris Thaha, M.S.i saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Agama dan Politik Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah (Syahid) Jakarta pada Rabu (30/9/2026) di Auditoriun Harun Nasution Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mantan jurnalis Koran Republika ini membacakan pidato pengukuhannya yang berjudul “Agama di Arena Kekuasaan
Nilai, Aktor, dan Akomodasi: Pengalaman Politik di Indonesia.
Menurut pengalaman yang dia telusuri menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui pertanyaan apakah agama dan politik harus dipisahkan atau disatukan. “Agama telah hadir dalam kehidupan politik melalui berbagai bentuk: sebagai sumber nilai, identitas, jaringan sosial, organisasi, aspirasi dan sumber legitimasi,” tandas alumnus PondokbPesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.
Dia menambahkan, kehadiran tersebut dibawa dan diartikulasikan sebagai sumber nilai, identitas, jaringan sosial, organisasi, aspirasi, lasikan oleh aktor yang beragam, melalui institusi dan jaringan yang berbeda, serta berhadapan dengan kepentingan politik yang tidak selalu sama.
Karena itu, lanjut Idris, sapaan akrabnya, persoalan agama dan politik bukan terutama ter-letak pada ada atau tidak adanya agama dalam politik, melainkan pada bagaimana hubungan tersebut berlangsung.
Bagaimana nilai keagamaan ditafsirkan? Siapa yang mengartikulasikannya? Melalui institusi apa aspirasi tersebut memperoleh ruang? Bagaimana ia dinegosiasikan dengan kepentingan lain? Dan, sejauh mana proses tersebut menghasilkan akomodasi dalam organisasi mau-pun kebijakan negara?
“Dari sini saya merumuskan tesis yang menjadi refleksi perjalanan keilmuan saya: hubungan agama dan politik lebih tepat dipahami sebagai proses penerjemahan, artikulasi, negosiasi, dan akomodasi dalam arena kekuasaan,” papar Idris. Nilai keagamaan tidak masuk ke dalam politik dengan sendirinya.
Ia, kata Idris, dibawa oleh aktor, bergerak melalui institusi dan jaringan, dipertemukan dengan kepentingan yang beragam, dan pada akhirnya dapat memperoleh, mengalami perubahan, atau tidak memperoleh ruang dalam keputusan politik.
Lebih jauh Idris mengutarakan, terdapat sebuah ironi dalam hubungan agama dan politik. “Ketika politik membutuhkan legitimasi, agama sering dipanggil ke panggung. Nama ulama disebut. Simbol agama dipasang. Ayat dan hadis dikutip,” ujarnya. Bahkan, kadang-kadang, kesalehan menjadi bagian dari strategi kampanye.
Τetapi ketika kekuasaan harus mempertanggungjawabkan tindakannya, lanjut mantan jurnalis Majalah UMMAT ini, agama sering diminta kembali ke tempat semula. Ia dimasukkan ke kotak.
“Agama dipanggil ketika suara umat diperlukan. Agama ditinggalkan ketika suara kritik terdengar. Dalam politik, agama kadang diperlakukan seperti stempel. Ia dicari ketika dokumen kekuasaan membutuhkan pengesahan, lalu disimpan kembali setelah urusan selesai. Ia lagi-lagi dimasukkan ke kotak,” tegas eks jurnalis Detak ini.
