Oleh Zubairi Hasan, Guru dan Jurnalis
Pertama kali mendengar nama “Boramae”, bunyinya asing, hampir seperti nama karakter dalam film. Ternyata kata itu berasal dari bahasa Korea yang berarti “Elang Muda”. Nama seekor burung yang perkasa, belum dewasa sepenuhnya, walakin sudah siap terbang jauh.
Dari kata itu cerita pesawat tempur KF-21 Boramae dimulai. Sebuah proyek yang mengedepankan kemandirian teknologi dirgantara.
Secara teknis, KF-21 adalah jet tempur generasi 4.5. Ia berada di antara dua dunia: lebih maju dari F-16, tetapi belum sepenuhnya masuk kategori stealth seperti F-35. Awalnya proyek ini dikenal sebagai KF-X, singkatan dari Korean Fighter eXperimental. Setelah prototipe mulai terbentuk, ia berganti nama menjadi KF-21.
Nama “Boramae” sendiri lahir dari proses yang menarik. Pada 2018, Otoritas Pertahanan Korea Selatan membuka sayembara publik. Lebih dari dua ribu usulan masuk. Setelah seleksi, nama itu menang karena dianggap paling mewakili karakter pesawat: muda, cepat, tajam, dan agresif. Bahkan secara simbolik, ia terhubung dengan tim aerobatik Angkatan Udara Korea Selatan, Black Eagles, yang juga menggunakan identitas “Elang”.
Indonesia Ikut Serta
Selanjutnya, Indonesia ikut menjadi pemain dalam cerita besar ini. Melalui skema kerja sama, negeri di garis katulistiwa ini memperoleh jatah partisipasi produksi sekitar 50 unit varian ekspor dengan kewajiban menanggung sekitar 20 persen biaya pengembangan.
Sejarah tidak berjalan linier. Dalam perkembangan terbaru, sebagaimana dilaporkan media Korea, kontribusi Indonesia turun menjadi 600 Miliar Won atau sekitar 6–8 persen dari total biaya program, sehingga pesawat untuk Indonesia akan jauh lebih sedikit dari rencana awal. Meski begitu, keterlibatan teknis dari Indonesia dalam proyek kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun tetap tercatat dengan tinta emas.
Di balik angka-angka itu, ada struktur kerja yang jauh lebih penting daripada sekadar persentase. Korea Selatan, melalui Korea Aerospace Industries (KAI), memegang kendali utama pengembangan. Mereka menguasai seluruh rantai teknis: desain aerodinamika, struktur airframe, integrasi avionik, uji terbang, hingga sertifikasi akhir. Infrastruktur seperti wind tunnel, simulator penerbangan, dan laboratorium avionik menjadikan Korea bukan hanya produsen, tetapi juga pusat pembelajaran.
Di sisi lain, Indonesia hadir sebagai pemain kawakan. Melalui PT Dirgantara Indonesia, keterlibatan Indonesia mencakup pendanaan, pengiriman insinyur, dan partisipasi dalam proses rekayasa. Sekitar seratus insinyur Indonesia pernah bekerja langsung di Korea Selatan. Mereka terlibat dalam analisis struktur, simulasi komputer, integrasi sistem, hingga dokumentasi teknis. Semuanya menjadi pelatihan panjang guna membangun industri dirgantara yang sesungguhnya.
Yang sering dilupakan adalah bahwa Indonesia mempunyai fondasi industri dirgantara sendiri. Sejarah N-250, CN-235, dan NC-212i menunjukkan bahwa kemampuan desain dan produksi pesawat bukan hal baru. Dari pengalaman itulah Indonesia bisa duduk sebagai mitra teknis, bukan sekadar pembeli. Walaupun skala industri berbeda, kemampuan dasar itu menjadi modal untuk masuk dalam proyek yang jauh lebih kompleks.
Saling Menguntungkan
Jika dilihat lebih dalam, KF-21 mempunyai posisi strategis. Korea Selatan mendapatkan mitra, pembagian beban biaya, serta akses pasar di Asia Tenggara. Rasanya mustahil menguasai pasar Asia Tenggara tanpa melewati “pemimpin” kawasan itu, yakni Indonesia. Sebaliknya, keuntungan Indonesia adalah mendapatkan transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengalaman langsung dalam pengembangan jet tempur modern.
Di titik ini, hubungan keduanya menjadi saling membutuhkan, meskipun tidak harus selalu seimbang.
Hal yang membuat proyek ini istimewa adalah tingkat keterbukaannya. Dalam industri pertahanan, transfer teknologi biasanya sangat tertutup. Negara produsen cenderung menjual produk jadi tanpa membuka proses di baliknya. Namun dalam KF-21, sebagian proses desain hingga pengujian dapat diakses oleh insinyur Indonesia. Walaupun teknologi paling sensitif tetap berada di bawah kontrol Korea, ruang belajar yang tersedia tetap bernilai tinggi.
Untuk memahami posisi KF-21, perbandingan dengan jet lain membantu memberi konteks. Dibanding F-16, KF-21 menawarkan mesin ganda, jangkauan lebih jauh, dan sistem avionik yang lebih modern. Dibanding Rafale, ia memiliki keunggulan pada ukuran, kapasitas bahan bakar internal, dan potensi pengembangan stealth di masa depan. Sementara Rafale unggul dalam perang elektronik, KF-21 lebih menonjol pada fleksibilitas platform dan ruang evolusi teknologi.
Dari sini mulai terlihat arah strategi TNI AU. F-16 dipertahankan untuk operasi harian yang efisien. Rafale digunakan untuk misi dengan kompleksitas tinggi. KF-21 diproyeksikan sebagai tulang punggung masa depan, terutama jika produksi dan sebagian perakitan dapat dilakukan di Indonesia melalui PT DI. Struktur ini bukan sekadar pengadaan alutsista, tetapi pembangunan ekosistem bertahap.
Kita dapat membayangkan tiga pesawat itu seperti tiga generasi karakter. F-16 adalah pekerja lama yang efisien. Rafale adalah spesialis yang presisi. KF-21 adalah generasi baru yang masih belajar, tetapi punya ruang tumbuh paling luas.
What Next?
Bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa transfer teknologi dalam proyek ini bersifat fragmentatif, terpisah-pisah dalam berbagai kepingan kecil. Ia berbentuk serpihan pengetahuan yang tersebar di dokumen teknis, dalam diskusi insinyur, simulasi, hingga dalam cara berpikir rekayasa yang dipraktikkan di pabrik.
Karena itu, insinyur Indonesia harus mengembangkan kemampuan menyerap (absorptive capacity), yaitu kemampuan memahami, mengulang, lalu mengembangkan kembali teknologi yang dipelajari. Tanpa kapasitas ini, kehadiran insinyur Indonesia di Korea hanya menjadi pengalaman individual, bukan lompatan institusional.
Masalah berikutnya adalah industri pertahanan Indonesia selama ini sering bergerak dalam pola proyek-per-proyek, bukan dalam ekosistem yang saling terhubung. Padahal, proyek seperti KF-21 hanya akan bermakna jika hasilnya tersambung dengan industri lain: avionik, material komposit, simulasi, manufaktur presisi, hingga rantai pasok kecil di dalam negeri. Artinya, yang perlu dibangun bukan sekadar “keterlibatan PT DI”, tetapi jaringan industri dirgantara nasional yang lebih luas. Tanpa itu, teknologi yang dipelajari akan berhenti di satu titik institusi dan tidak menyebar menjadi kemampuan nasional.
Namun, di atas semua itu, ada satu hal yang sering luput perhatian, yaitu kesinambungan politik dan kebijakan industri. Proyek pertahanan berdurasi panjang seperti KF-21 melampaui satu periode pemerintahan. Tanpa konsistensi arah kebijakan, partisipasi Indonesia mudah kehilangan momentum. Banyak negara berkembang gagal karena tidak mampu menjaga komitmen lintas waktu. Dalam konteks ini, proyek KF-21 jelas-jelas menuntut disiplin negara dalam menjaga visi industri jangka panjang.
Akhirnya, yang paling penting Indonesia harus mampu menjadikan KF-21 sebagai batu loncatan menuju kemandirian teknologi yang nyata, bukan sekadar menghasilkan pengalaman, tetapi tidak mampu membangun kedaulatan teknologi yang berkelanjutan.
KF-21 Boramae memang proyek pertahanan berteknologi tinggi. Dalam jangka pendek, ia tidak akan memberi keuntungan finansial langsung, walakin dalam jangka panjang akan melahirkan manusia yang mampu berpikir dan mengelola teknologi yang penuh kompleksitas dalam sebuah ekosistem yang saling terkait dan saling mendukung.
