Jakarta, Energindo.co.id – Pengelolaan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tidak mungkin dilakukan sendiri. Indonesia membutuhkan investor untuk mengelola kekayaan sumber migas. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar operasi diharapkan mensupport keberadaan perusahaan yang sedang mengeksplorasi tambang migas. Pasalnya, daya saing Indonesia di industri migas boleh dibilang tidak bagus-bagus amat. Demikian salah satu pokok bahasan yang diulas oleh Hario Santano, Pengawas Internal SKK Migas dalam diskusi publik bertajuk Optimalisasi Potensi Migas di Madura untuk Ketahanan Energi Nasional” pada Jumat (4/7/2025) di Jakarta. Acara diskusi diselenggarakan oleh Koalisi Mahasiswa Madura di Jabodetabek.
Bila bicara investor, lanjut Hario, saingannya bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di negara-negara lain.
“Daya saing Indonesia di industri migas boleh dibilang tidak bagus-bagus amat juga. Jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia berada di posisi 9 dari 14 negara,” terangnya. Indonesia lebih baik dari Vietnam tetapi kalah dari Thailand, Malaysia dan Jepang.
Kondisi ini diperparah dengan belum disahkannya RUU Migas hingga kini. Karena itu, imbuh Hario, posisi SKK Migas bersifat ad hoc alias sementara.
“Kalau tiba-tiba (RUU Migas) berubah, tentu akan sangat mengganggu investor. Investor perlu kepastian hukum,” tandas Hario.
Sementara Faris, Ketua Umum Koalisi Mahasiswa Madura dalam sambutan menyampaikan bahwa “Madura adalah tanah yang diberkahi”. Dari daratan Sumenep hingga pesisir Bangkalan, dari tambak garam hingga ladang gas, tanah Madura sesungguhnya menyimpan kekuatan ekonomi yang sangat besar. “Pertanyaan mendasarnya adalah: sudah sejauh mana potensi itu diolah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Apakah kekayaan alam Madura benar-benar telah menjadi sumber kesejahteraan, atau justru menjadi kutukan bagi warganya?” gugat Faris.
Menurutnya, pada titik ini peran dunia kampus menjadi krusial, bukan hanya sebagai menara gading yang mengamati, tetapi sebagai agen perubahan yang berpihak pada keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan.
Ketua pelaksana diskusi publik Koalisi Mahasiswa Madura, Musa menyampaikan bahwa sudah saatnya masyarakat Madura, terutama generasi muda, aktif mengawal tata kelola migas agar lebih adil, transparan, dan berpihak pada daerah penghasil.
“Kita ingin memastikan bahwa potensi migas tidak hanya menjadi berkah bagi pusat, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Madura. Termasuk soal distribusi DBH, lingkungan hidup, dan keterlibatan BUMD lokal,” ujarnya.
Koalisi Mahasiswa Madura mendorong adanya keterbukaan akses terhadap informasi eksplorasi dan eksploitasi migas, termasuk melalui platform CIVD (Cost Recovery Information & Vendor Database), sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan partisipasi publik. Mahasiswa juga menyampaikan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dan BUMD, agar pengelolaan sumber daya tidak terjebak pada praktik elitis dan tidak akuntabel.
Forum diskusi yang dihadiri oleh Hario Santano, dari Pengawas Internal SKK Migas, Thirafi dari Pertamina Hulu Energi,
Bambang Hermansyah, Akademisi Kaprodi UIC dan Aristia Adiwanjaya, Tenaga Ahli Komisi 12 DPR RI juga menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, yaitu:
Pertama, mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pemenuhan hak PI 10% untuk Madura.
Kedua, menuntut kejelasan dan keterbukaan skema DBH agar manfaat migas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketiga, mendorong DPR RI dan pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Migas dengan pendekatan yang lebih desentralistis dan berkeadilan.
Keempat, memperkuat literasi energi dan tata kelola SDA di kalangan mahasiswa agar menjadi mitra kritis dalam pengawasan kebijakan publik.
Dengan semangat ilmiah dan keterlibatan konstruktif, Koalisi Mahasiswa Madura berharap bahwa potensi migas yang dimiliki wilayah ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda energi nasional, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Madura.
