Jakarta, Energindo.co.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri launching dan groundbreaking program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (Gigawatt peak) tahap pertama. Jamak diketahui, Prabowo mentargetkan PLTS 100 GWp itu harus selesai dalam waktu tiga tahun secara bertahap. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 30 GWp, pada 2027 sebesar 17 GWp, pada 2028 sebesar 18 GWp, dan pada 2029 sebesar 30 GWp.
Menurut pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi, target pembangunan PLTS 100 GWp Prabowo dalam tiga tahun tampaknya sangat ambisius. “Target itu mustahil dapat dicapai tepat waktu,” kata Fahmy pada Energindo.co.id Rabu (26/8/2026). Hingga April 2026 akumulasi kapasitas terpasang PLTS Indonesia baru mencapai sekitar 1,5 GWp, sehingga dalam 3 tahun harus dibangun 98,5 GWp atau sekitar 32,82 GWp per tahun.
“Coba bandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia hanya mampu membangun PLTS rata-rata sebesar 10 GWp per tahun. Terlalu berat bagi Indonesia untuk bisa membangun tiga kali lipat kemampuan negara-negara berkembang Asia dalam membangun PLTS,” paparnya.
Umum diketahui, PLTS merupakan pembangkit listrik yang padat modal dan padat teknologi. PLTS 100 GWp membutuhkan total dana investasi sebesar Rp. 1.140 Triliun. “Kebutuhan dana sebesar itu hampir tindak mungkin dibiayai dari APBN selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan PLN sekali pun hampir tidak mampu membiayai investasi itu dari dana internal PLN, kecuali melalui penerbitan surat hutang,” tambah Fahmy. Satu-satunya sumber dana yang realistis bisa digunakan berasal dari investor.
Masalahnya, imbuh Fahmy, selama ini investor kurang tertarik untuk investasi di PLTS Indonesia. Paling tidak ada dua masalah utama yang membuat investor belum berminat investasi di PLTS Indonesia.
“Pertama, skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) kurang menarik bagi investor karena adanya kewajiban transfer kepemilikan aset setelah masa konsesi berakhir,” ujarnya.
Kedua, lanjut Fahmy, harga jual listrik yang ditetapkan Pemerintah dari pembangkit swasta (Independent Power Producer) ke PLN yang berkisar antara US$0,12 hingga 0,15 per kWh dinilai belum mencapai harga keekonomian.
“Selama kedua masalah tersebut belum ada solusinya, jangan harap investor bersedia invstasi di PLTS Indonesia,” tegas Fahmy. Karena itu, target PLTS 100 GWp Prabowo tidak akan pernah tercapai kecuali hanya sekedar launching dan groundbreaking saja.
