Jakarta, Energindo.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Zainal Arifin menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta sistem pengawasan yang kuat menjadi faktor kunci dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia, termasuk dalam aspek pengelolaan limbah nuklir yang aman dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Zainal saat memberikan pemaparan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Akselerasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama” yang digelar di Gedung B.J. Habibie, Selasa (10/3/2026).
Menurut Zainal, pembangunan PLTN tidak hanya berfokus pada teknologi reaktor, tetapi juga pada kesiapan SDM yang memiliki kompetensi khusus, mulai dari rekayasa nuklir, proteksi radiasi, hingga pengelolaan limbah radioaktif. “Keberhasilan pembangunan PLTN bukan semata soal teknologinya saja, tetapi soal kesiapan manusia dan kelembagaannya. Jika SDM tidak disiapkan sekarang, Indonesia hanya akan menjadi pengguna, bukan pengendali teknologi,” ujarnya.
Dalam konteks keselamatan nuklir, Zainal menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan limbah radioaktif yang dihasilkan dari kegiatan nuklir. Pengelolaan limbah nuklir, menurutnya, membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi khusus serta pengalaman lapangan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pembelajaran teoritis.
Ia mencontohkan bahwa pengawasan radiasi sering kali menghadapi kondisi nyata yang kompleks di lapangan, sehingga diperlukan tenaga pengawas yang memiliki pengalaman teknis sekaligus kemampuan koordinasi lintas lembaga. Saat ini, jumlah pengawas radiasi utama di BAPETEN masih sangat terbatas.
“Saat ini pengawas radiasi utama di BAPETEN hanya enam orang, dan beberapa di antaranya akan segera memasuki masa pensiun. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pengawasan keselamatan nuklir,” ungkapnya.
Kebutuhan SDM Lintas Disiplin
Zainal mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan generasi tenaga ahli nuklir. Jumlah insinyur nuklir berpengalaman masih terbatas, sementara pengalaman dalam proyek nuklir berskala besar juga relatif minim.
Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengelolaan pengetahuan (knowledge management) agar pengalaman para ahli senior dapat ditransfer kepada generasi baru sebelum memasuki masa pensiun. “Kalau semua tenaga kerja baru direkrut tanpa ada proses transfer pengalaman dari para ahli senior, maka pengoperasian PLTN akan sulit berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman operasional yang dimiliki lembaga penelitian nuklir sebelumnya perlu dilanjutkan agar tidak terjadi putusnya kompetensi nasional dalam bidang teknologi nuklir. Selain ahli nuklir, pembangunan dan pengoperasian PLTN juga membutuhkan SDM dari berbagai disiplin ilmu seperti geoteknik, termohidrolika, metalurgi, serta proteksi fisik.
Menurut Zainal, pembangunan PLTN merupakan proyek kompleks yang melibatkan rantai pasok global dan berbagai komponen teknologi dari banyak negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan pada sistem nuklir, tetapi juga pada peralatan non-nuklir yang menjadi bagian dari instalasi.
“Barang yang digunakan dalam pembangunan PLTN tidak hanya berasal dari satu negara. Karena itu, kemampuan inspeksi terhadap berbagai komponen menjadi sangat penting,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BAPETEN mendorong penyusunan strategi nasional pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi, mulai dari pendidikan tinggi, program pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi. Dalam jangka pendek hingga panjang, strategi tersebut mencakup rekrutmen tenaga ahli, program pelatihan intensif, serta kerja sama internasional untuk memperkuat kapasitas nasional.
Selain itu, BAPETEN juga menekankan pentingnya sinergi antara regulator, lembaga riset, operator PLTN, dan kementerian terkait dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan yang mendukung pembangunan PLTN.
Di sisi lain, Zainal menegaskan bahwa pembangunan PLTN merupakan bagian dari upaya Indonesia menuju energi bersih dan target net zero emission. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan SDM dan sistem pengawasan yang kuat.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi nuklir, tetapi harus mampu berpartisipasi dalam pengembangan teknologi, industri komponen, serta rantai pasok global. “Kalau kita hanya membeli reaktor, maka kita hanya menjadi operator. Tetapi kalau kita membangun kemampuan desain dan industri komponennya, maka kita bisa menjadi bagian dari penyedia teknologi,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap hasil FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk pembentukan program nasional pengembangan SDM nuklir serta penguatan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam membangun dan mengoperasikan PLTN secara aman dan berkelanjutan. (jml)
