Ketika Ijazah Menjadi Pertanyaan, Kaesang Akan Lebih Aman Dicapres/wapreskan Jokowi
Ada satu pertanyaan yang mungkin lebih penting daripada apakah Gibran Rakabuming Raka masih aman sebagai Wakil Presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi 6 Oktober 2026.
Jika Gibran ingin maju lagi pada 2029, dokumen apa yang akan diletakkan di atas meja untuk membuktikan syarat pendidikannya?
Pertanyaan ini menjadi menarik setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Namun, harus dicatat utuh: MK tidak mendiskualifikasi Gibran.
Permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing. MK juga menilai Gibran sudah bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.
Jadi, sederhana saja: Gibran tetap Wakil Presiden. Tetapi ada bagian lain dari putusan MK yang mungkin lebih panjang umurnya daripada perkara Pemilu 2024.
MK mengatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Dokumen yang muncul dalam persidangan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades—yang dinilai bukan bukti kelulusan atau tamat.
Di sinilah persoalannya berubah. Bukan lagi semata-mata apakah Gibran dapat dicopot sekarang. Melainkan: apa yang terjadi jika namanya kembali berada di atas surat pendaftaran pasangan calon pada 2029?
Dumas ARM: Bukan Putusan, Tetapi Persoalan Belum Mati
Sehari setelah putusan MK, persoalan ini mendapat jalur baru. Pada 7 Oktober 2026, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran dan Kemendikdasmen ke Bareskrim terkait dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak benar dalam persoalan dokumen penyetaraan pendidikan.
Penting dicatat: pengaduan tersebut diterima sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas), bukan otomatis laporan polisi yang berarti perkara sudah masuk penyidikan. Dumas bukan putusan pengadilan. Bukan pula bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Tetapi Dumas menunjukkan bahwa persoalan dokumen tersebut belum mati. Ada pihak yang meminta aparat menelusurinya kembali.
Dengan demikian, putusan MK tidak otomatis mengakhiri seluruh perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ada dua jalur yang harus dibedakan.
Pertama, status Gibran sebagai Wakil Presiden hasil Pemilu 2024. Dalam perkara ini, MK tidak mendiskualifikasinya. Kedua, kemungkinan Gibran kembali menjadi peserta pemilu pada masa mendatang. Ini persoalan berbeda. Dan di sinilah 2029 menjadi menarik.
Satu Lembar di Meja KPU
UU Pemilu mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat. Memang, kita tidak tahu apakah aturan itu akan tetap sama pada 2029. DPR dapat mengubah undang-undang. Mekanisme pembuktian juga dapat berubah. Tetapi selama syarat minimal SLTA atau sederajat tetap berlaku, setiap calon harus dapat membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat berdasarkan hukum yang berlaku saat pencalonan.
Di sinilah persoalan Gibran menjadi sensitif. Jabatan Wakil Presiden tidak dengan sendirinya menggantikan dokumen pendidikan.
Pengalaman sebagai kepala daerah tidak menggantikannya. Bahkan pendidikan tinggi pun tidak otomatis menjawab persoalan pembuktian apabila aturan yang berlaku mensyaratkan dokumen tertentu.
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang pernah memberikan ketentuan khusus bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ketentuan inilah yang menjadi bagian dari perdebatan dalam perkara Gibran. Karena itu, apabila ia kembali maju, pertanyaan publik akan sangat sederhana: Dokumen apa yang membuktikan syarat pendidikan itu terpenuhi? Bukan opini. Bukan asumsi.Bukan karena seseorang pernah menjadi Wakil Presiden: Dokumen.
Lalu Muncul Nama Kaesang
Di titik ini, nama Kaesang Pangarep menjadi menarik. Bukan karena sudah ada kepastian Jokowi akan mencalonkannya pada 2029. Belum ada dasar untuk menyatakan itu sebagai fakta. Tetapi mari kita gunakan sebuah kemungkinan politik: Bagaimana jika pada 2029 keluarga Jokowi harus memilih: Gibran atau Kaesang?
Kaesang memiliki rekam pendidikan yang berbeda. Ia dilaporkan menyelesaikan pendidikan di Anglo-Chinese School (International) di Singapura dan memperoleh sertifikat International Baccalaureate. Artinya, jika suatu hari Kaesang maju, persoalan pendidikan tidak serta-merta membawa beban kontroversi yang sama dengan yang kini melekat pada Gibran.
Tentu, Kaesang tidak otomatis memenuhi seluruh syarat pencalonan 2029. Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden jauh lebih banyak daripada pendidikan.
Tetapi politik juga mengenal istilah risiko. Satu persoalan yang sudah pernah menjadi kontroversi dapat menjadi biaya politik. Karena itu, jika suatu hari Kaesang benar-benar menjadi pilihan keluarga Jokowi, keputusan itu dapat dibaca bukan hanya sebagai regenerasi politik keluarga, tetapi juga sebagai strategi menghindari titik lemah yang sudah pernah menjadi masalah.
Politik Bukan Hanya Soal Siapa yang Lebih Kuat
Bayangkan situasinya. Pada 2029 ada dua nama. Gibran: lebih berpengalaman, sudah menjadi Wakil Presiden, tetapi membawa persoalan dokumen pendidikan yang pada 2026 kembali muncul di MK dan kemudian masuk jalur Dumas.
Kaesang: lebih muda, memiliki kendaraan politik, dan—jika seluruh dokumennya memenuhi ketentuan yang berlaku—tidak membawa kontroversi pendidikan yang sama.
Maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi: Diapa yang lebih berpengalaman? Melainkan: Siapa yang membawa risiko paling kecil untuk melewati gerbang pencalonan?
Dalam politik elektoral, itu pertanyaan yang rasional. Sebab pencalonan tidak dimulai ketika kampanye dimulai. Ia dimulai ketika syarat diperiksa. Dokumen diverifikasi. Keabsahan dipertanyakan. Dan setiap celah administratif dapat menjadi senjata politik lawan. Gibran Tidak Jatuh Hari Ini. Tetapi 2029 Cerita Lain
Putusan MK 6 Oktober 2026 tidak menjatuhkan Gibran dari kursi Wakil Presiden. Dumas 7 Oktober juga tidak menjadikannya tersangka. Dua hal itu harus ditegaskan agar kita tidak melompat pada kesimpulan. Tetapi kedua peristiwa tersebut membuat satu hal sulit diabaikan: dokumen pendidikan Gibran telah menjadi persoalan publik yang memiliki jejak hukum.
Jejak itu bisa kembali muncul apabila namanya diajukan dalam kontestasi nasional.
Di sinilah Kaesang menjadi menarik. Jika suatu hari Jokowi atau kekuatan politik keluarganya harus menentukan pilihan untuk 2029, Kaesang mungkin memiliki satu keunggulan sederhana: mengurangi satu persoalan yang sudah lebih dahulu menjadi kontroversi.
Bukan jaminan menang. Bukan jaminan memenuhi semua syarat. Tetapi mungkin lebih aman. Sebab dalam politik, kadang yang dicari bukan calon yang paling sempurna. Melainkan calon yang paling sedikit membawa bom waktu administratif. Dan setelah putusan MK 6 Oktober serta Dumas 7 Oktober 2026, pertanyaan tentang Gibran bukan lagi sekadar: “Apakah ia punya ijazah?” Pertanyaan yang lebih besar adalah:
“Jika 2029 datang dan namanya kembali didaftarkan, dokumen apa yang akan diletakkan di atas meja?”
Jika jawabannya belum benar-benar terang, mungkin Jokowi—jika kelak ingin meneruskan pengaruh politik keluarganya—akan mempunyai alasan strategis untuk melihat kepada nama yang lain: Kaesang.
Bukan karena Gibran pasti tidak bisa maju. Tetapi karena dalam pertarungan menuju 2029, menghindari satu persoalan yang sudah pernah meledak bisa jadi lebih aman daripada mencoba menjelaskan persoalan yang sama untuk kedua kalinya.
Itu skenario mereka. Bagaimana dengan kita, yang konon adalah pemilik kedaulatan? Tanya kenapa?
