Jakarta, Energindo.co.id – Sejumlah tantangan krusial yang tengah dihadapi sektor hulu migas nasional baik tantangan teknis maupun non teknis. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyisir salah satu tantangan terbesar yang kini sedang dihadapi industri hulu migas nasional adalah sistem fiskal serta persaingan dalam memperebutkan modal.
Desti Melanti, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) selain menyoroti persaingan modal global tingginya biaya pengelolaan lapangan tua juga jadi faktor utama yang mempengaruhi iklim investasi.
Menurut Desti, sistem fiskal industri hulu migas saat ini dihadapkan pada persaingan ketat dalam memperebutkan alokasi modal global agar investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. “Penyesuaian skema yang lebih ramah investasi dinilai sangat menentukan daya saing nasional,” ungkap Desti disela panel diskusi pada hari pertama Forum Ekonomi (FOREK) Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Selanjutnya adalah hambatan Non-Teknis dan Perizinan. Menurut Desti proses perizinan yang lambat serta kendala pembebasan lahan berpotensi kuat menunda realisasi proyek. Penundaan ini tak hanya membengkakkan biaya pengembangan proyek, tetapi juga merintangi pencapaian target produksi migas nasional.
Pengelolaan Lapangan Tua (Mature Field) menjadi salah satu tantangan yang paling sering ditemui di industri migas nasional apalagi dengan umur lapangan-lapangan di Indonesia yang sudah berumur puluhan tahun. “Lapangan migas yang semakin tua membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasi yang tinggi untuk menahan laju penurunan produksi (decline rate),” ujar Desti.
Sebagai gambaran dinamika lapangan tua, efisiensi perolehan migas per sumur tercatat mengalami penurunan signifikan di sejumlah area operasi. Misalnya di SLO Rokan pada tahun 1977, tingkat produksi setara dapat ditopang oleh satu sumur, sedangkan pada tahun 2017 membutuhkan hingga 12 sumur.
Di Peciko Mahakam pada tahun 2001, perolehan minyak dan gas dicapai hanya melalui 1 sumur, tetapi meningkat drastis menjadi 45 sumur pada tahun 2015 untuk menjaga output.
Guna menjaga ketahanan energi nasional, penyederhanaan birokrasi perizinan serta dukungan insentif fiskal yang memadai diharapkan dapat segera terealisasi demi mendorong daya pikat investasi hulu migas Tanah Air.
Sinergi kebijakan, akselerasi investasi, dan peningkatan lifting untuk menuju target bersama dipastikan tidak bisa sendiri. Desti juga menekankan adanya perubahan paradigma. Jika memang sekarang fokusnya kepada ketahanan energi, maka ada sesuatu yang memang harus dikorbankan.
Jika memang split sudah tidak menarik lagi, karena investor butuh tambahan split untuk bisa menjalankan keekonomian lapangan, maka satu-satunya cara adalah kita memberikan satu konsep yang menarik bagi investor.
“Pertama adalah kemudahan dalam mereka melakukan investasi, dan yang kedua adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan, dan kemudahan dalam memperoleh perizinan. Jadi, itu akar masalah kita,” ungkap Desti.
Marjolijn Wajong Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) mengungkapkan bahwa cerita tentang Indonesia yang masih memiliki potensi migas besar bukan cerita baru dan saat ini yang dibutuhkan adalah untuk eksekusi membuktikannya. Agar pelaku usaha bertindak guna membuktikannya maka diperlukan kepastian usaha.
“Kontrak migas itu kan kontrak jangka panjang, 30 tahun bisa diperpanjang sehingga jadi 50 tahun. Dan di atas perjanjian atau kontrak itulah akan dilakukan perencanaan untuk eksplorasi atau pengembangan lapangan. Jadi penting bahwa kontrak ini dipegang dan dihormati secara jangka panjang,” jelas Marjolijn.
Sementara itu, Azmir Head of Resource Exploration at Malaysia Petroleum Management (MPM), Upstream, PETRONAS menilai ada kemiripan kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia dan Malaysia yakni sama-sama telah mature. Untuk itu PETRONAS bergerak cukup masif mengincar cadangan migas baru.
“Jadi kalau kita bergantungkan terus kepada mature basin ini, lama-lama produksi di Malaysia akan menurun, jadi di PETRONAS melalui MPM kita juga memperkembangkan activity untuk mengaktifkan kita punya frontier basin yang masih belum ada produksi,” ujar Azmir.
Selain itu percepatan dalam mengeksekusi proyek terus dikejar di Malaysia. Menurut Azmir, dulu waktu dari temuan ke produksi rata-rata 100 bulan.
“Bagi kami persoalan ini tidak bisa diterima. Tidak bagus untuk MPM, tidak bagus untuk investor, dan semuanya. Jadi kita sekarang ini telah set satu target untuk mencapai akselerasi waktu from temuan to produksi pertama antara 50 bulan,” ungkap. Azmir.
