Jakarta, Energindo.co.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengendalian stok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional guna memastikan kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 tetap terpenuhi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, pengawasan dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung ke lapangan.
“Kami melakukan kontrol ketat ketersediaan dan penyaluran BBM selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1447 H. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, insyaAllah stok BBM aman dan terkendali,” kata Wahyudi saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Bali, Senin (23/2/2026).
Secara nasional, hingga 19 Februari 2026, realisasi minyak tanah dalam 50 hari berjalan adalah sekitar 12,84% dari kuota. Realisasi minyak solar tercatat sekitar 13,22%, sementara pertalite sekitar 12,19% dari kuota. Angka tersebut dinilai masih dalam koridor perencanaan distribusi awal tahun.
Penguatan koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan mobilitas selama periode mudik dan libur Idulfitri. Jalur utama dan alternatif, kawasan tol, hingga destinasi wisata menjadi perhatian dalam skema mitigasi lonjakan konsumsi.
“Peningkatan konsumsi BBM diprediksi terjadi di sejumlah klaster utama, antara lain Klaster Trans Jawa di mana konsumsi di jalur tol diperkirakan naik 25-30% dibandingkan hari biasa. Titik spesifik yang harus diwaspadai yaitu Koridor Cipali (Subang-Indramayu), Ruas Semarang-Solo (Boyolali) dan titik pertemuan Solo-Yogyakarta (Colomadu),” paparnya.
Selain Klaster Trans Jawa, perhatian juga diarahkan pada Klaster Penyeberangan seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, serta Klaster Tujuan Akhir meliputi Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya, Malang Raya, Banyumas, dan Bandung. Strategi pengendalian disiapkan untuk mencegah kelangkaan maupun antrean panjang.
Sebagai langkah antisipatif, Pertamina menyiapkan penguatan stok di depot penyangga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) modular di jalur tol dan kawasan wisata, serta layanan motoris untuk menjangkau kendaraan di titik kemacetan. Pemerintah juga berencana mengaktifkan Posko Nasional Ramadan dan Idulfitri mulai 12 hingga 31 Maret 2026.
“Untuk mengawal keandalan pasokan, Kementerian ESDM akan mengaktifkan Posko Nasional Ramadan dan Idulfitri mulai 12 hingga 31 Maret 2026. Posko ini melibatkan berbagai sektor, termasuk BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas bumi, kelistrikan, hingga antisipasi kebencanaan geologi,” imbuhnya.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyebut Kunjungan Kerja Reses ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. “Kami ingin ada jaminan pasokan yang andal bagi masyarakat di dalam masa Ramadan dan Idulfitrii ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Turut hadir, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto dan Hasbi Anshory, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, serta Anggota Komisi XII Sigit Kurniawan Yunianto, Jamaludin Malik, Beniyanto, Ramson Siagian, Syarif Fasha, Ratna Juwita Sari, Iyeth Bustami, Jalal Abdul Nasir, Aqib Ardiansyah, dan Sartono, serta Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas KESDM Hendra Gunawan, dan Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jafee Arizon Suardin.
