Jakarta, Energindo.co.id – Kajian Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) FMIPA Universitas Indonesia (UI) mengungkap terdapat sekitar 1.572 titik longsor di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025.
Peneliti I-SER UI, Dr. Eko Kusratmoko, mengatakan mayoritas titik longsor berada di kawasan hutan dengan kondisi lereng curam hingga sangat curam. Berdasarkan pemetaan citra satelit dalam kajian tersebut, sekitar 81 persen dari 1.572 titik longsor berada di wilayah lahan hutan.
“Dari 1.572 titik, 81 persen ada di wilayah lahan hutan dengan lereng curam sampai sangat curam,” ujar Eko saat dihubungi, Minggu (16/8/2026).
Menurut Eko, longsoran di wilayah hulu menjadi persoalan serius ketika terjadi hujan dengan intensitas ekstrem. Material longsoran yang terbawa aliran air kemudian dapat menyumbat saluran sungai hingga memicu limpasan besar ke wilayah hilir.
“Hujan yang ekstrem ini menimbulkan longsoran hebat di hulu dan kemudian aliran debris lumpur akan menutup di saluran, jebol dan terjadilah banjir bandang,” katanya.
Kajian I-SER UI menggunakan pemodelan hidrologi dan hidrodinamik untuk menganalisis karakteristik banjir Garoga. Hasil pemodelan menunjukkan curah hujan harian saat kejadian mencapai 229,7 milimeter, sementara akumulasi curah hujan selama sepekan lebih dari 600 milimeter.
Intensitas hujan tersebut disebut setara dengan kejadian berulang 300 tahun. Kondisi ekstrem tersebut menyebabkan tekanan besar terhadap sistem DAS, terutama di kawasan hulu yang memiliki topografi curam.
Temuan tersebut, menurut Eko, menunjukkan pentingnya pemerintah dan masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan banjir ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi di kawasan hulu serta mengatur kembali pemanfaatan ruang di wilayah rawan.
I-SER UI merekomendasikan adanya penataan ruang yang lebih jelas untuk menentukan kawasan yang aman maupun tidak aman bagi permukiman. Pemerintah juga perlu menetapkan lokasi yang dapat digunakan sebagai titik evakuasi apabila terjadi bencana serupa.
“Kami beri batas aman mana yang boleh ditinggali, mana yang bisa jadi tempat evakuasi. Tata ruang perlu kesepakatan Pemda dengan masyarakat,” kata Eko.
Menurut dia, penerapan rekomendasi tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan pemerintah. Penataan kawasan permukiman di lokasi rawan bencana perlu dibahas bersama masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan tersebut.
Di sisi lain, kajian juga menemukan adanya perubahan penggunaan lahan di DAS Garoga dalam periode 1990-2026, terutama perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Namun, Eko menyebut perubahan tersebut mencakup sekitar 10 persen dari total luas DAS Garoga yang mencapai 445 kilometer persegi dan sebagian besar berada di bagian bawah DAS.
Kajian I-SER UI juga menyimpulkan aktivitas pertambangan di kawasan Aek Pahu tidak berada dalam sistem aliran yang menjadi lokasi utama banjir Garoga. Posisi Aek Pahu berada di sebelah selatan dan alirannya menuju bagian hilir yang sudah mendekati laut.
Dengan temuan tersebut, I-SER UI menilai mitigasi bencana Garoga perlu diarahkan pada penguatan pengelolaan DAS, pemantauan kawasan rawan longsor, serta penataan permukiman dan jalur evakuasi.
Hasil kajian tersebut telah mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tahapan berikutnya diharapkan dapat mempertemukan pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menentukan langkah penataan ruang yang dapat mengurangi risiko korban dan kerugian apabila bencana serupa kembali terjadi.
