Jakarta, Energindo.co.id – Megaproyek nasional yang diperkirakan menelan biaya super jumbo sebesar US$80 miliar atau setara Rp1.360 triliun, yaitu pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) di kawasan pesisir/pantai utara Jawa (pantura) sepanjang 575 kilometer dari Serang Banten hingga Gresik, Jawa Timur, akan segera direalisasikan.
Pemerintah ngotot meneruskan rencana pembangunan GSW, bahkan telah memasukkannya ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025. Pada Ratas Kabinet 12 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa tidak akan ditunda lagi realisasinya bahkan ingin dipercepat. Apalagi proyek itu sudah masuk dalam perencanaan Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 1995 di era Presiden Soeharto. “Ini adalah proyek yang sangat vital. Sudah direncanakan sejak tahun 1995, hampir 30 tahun lalu. Tapi sekarang, tidak ada lagi penundaan. Kita akan mulai,” tegas Presiden Prabowo.
Pemerintah menilai, kehadiran GSW sangat penting untuk mengatasi berbagai ancaman di wilayah Pantura Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Pantura Jawa saat ini memprihatinkan karena menghadapi kondisi yang parah akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Kawasan Pantura Jawa disebut mengalami penurunan permukaan tanah 15-20 cm per tahun. Selain itu, kata AHY, Pantura Jawa juga menghadapi kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari pemanasan global yang mengakibatkan air laut naik 0,8 cm hingga 1,2 cm per tahun. Kenaikan permukaan air laut juga mengakibatkan banjir rob yang menghancurkan properti, merusak rumah warga, dan lainnya. Tanpa penanganan serius, pada 2050 kondisi Pantura Jawa bisa lebih parah.
Pantura Jawa juga disebut mengalami krisis air, di mana masyarakat semakin sulit mendapatkan air bersih. Jika tidak segera ditangani, maka akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Tahun 2025, Pantura Jawa tercatat berkontribusi hingga 27,53% atau sekitar 368,37 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, banjir rob membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di Pantura, sekaligus mengancam kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Ia memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.
Untuk merealisasikan proyek ini, Presiden Prabowo pada Agustus 2025 membentuk Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Wakil Menteri KKP Didit Heriawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Lembaga ini secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan dan percepatan proyek strategis nasional tersebut. Selanjutnya, pada 4 Mei 2026 dilaksanakan Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang membahas rencana pembangunan GSW Pantura Jawa.
Cuma dari mana sumber dana untuk mendanai proyek ini di tengah defisit APBN yang meningkat akibat risiko fiskal keuangan, pemerintah tidak menjelaskan. Yang jelas, Presiden telah membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan internasional dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, hingga Timur Tengah untuk terlibat. Namun demikian Presiden menegaskan bahwa dengan atau tanpa partisipasi asing proyek akan tetap berjalan.
Dalam pelaksanannya, GSW akan dibangun dalam 15 segmen. Jakarta dan Semarang mendapat penanganan lebih awal karena penurunan muka tanah yang lebih cepat dibandingkan kota-kota lainnya. Selain itu, dua kota ini juga disebut memiliki lebih banyak aset ekonomi yang perlu dilindungi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Tahun 2020, pembangunannya dilanjutkan bersama Pemprov DKI dengan panjang tambahan 33,54 km. Kementerian PU kini sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya.
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah merampungkan survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta hingga perairan Semarang sebagai dasar penyusunan desain teknis tanggul laut. Hasil survei tersebut mencakup pemetaan kedalaman laut, analisis arus dan gelombang, hingga kualitas air, yang akan menjadi fondasi ilmiah dalam pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir.
Pembangunan GSW Berisiko?
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta melalui Juru Kampanyenya, Muhammad Aminullah, melihat kengototan untuk meneruskan proyek GSW menunjukkan pemerintah tak peka. Pemerintah, tidak mempertimbangkan berbagai dampak atau risiko dan mengabaikan suara penolakan dari masyarakat bawah.
Lebih dari itu, dirinya juga melihat proyek tersebut sebagai upaya memperluas pembangunan ke arah laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pembangunan GSW diharapkan dapat menekan ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut di kawasan pesisir.
“Ini tidak berbeda dengan reklamasi 17 pulau beberapa tahun lalu, bungkusannya saja yang berbeda, memanfaatkan kebutuhan penahan rob. Yang jadi pertanyaan kan itu, mengapa bentuk tanggulnya harus kawasan reklamasi?” ucapnya.
Menurut Aminullah, pemerintah seharusnya berupaya mencegah supaya Jakarta tidak tenggelam dengan menghentikan penurunan muka tanah. “Jadi, kalau pun GSW berlanjut, persoalan utama yaitu permukaan tanah yang terus turun tidak akan terhenti. Itu berarti rob akan terus terjadi,” lanjutnya.
Hal ini juga diamini oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Mereka menyebut GSW sebagai solusi palsu untuk mengatasi banjir rob.
Bahkan Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja menyebut dalam jangka panjang GSW justru dapat menimbulkan banjir yang lebih besar, yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih sengsara. Ia juga menilai proyek ini bisa mengalihkan anggaran kesejahteraan.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, juga menilai rencana pembangunan GSW untuk bertahan dari ancaman kenaikan permukaan laut merupakan respons kebijakan yang salah arah.
“Tanggul laut tidak menyelesaikan akar masalah dari ancaman kenaikan air laut yang dihadapi kawasan pesisir, bahkan berpotensi membuat krisis ekologis pesisir menjadi lebih parah dan juga berpotensi menghancurkan sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir,” tuturnya.
Dengan memusatkan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura yang mengalami penurunan permukaan tanah, dalam pandangan Koalisi Masyarakat Sipil, justru akan menambah beban serta meningkatkan kebutuhan air. Sebagian besar kebutuhan air di kawasan tersebut dipenuhi lewat ekstraksi air, yang memperparah amblesan.
Yusuf menjelaskan, respons kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada kelompok miskin seharusnya lebih berfokus pada upaya memperbaiki akar masalah (corrective measures) yang berdampak jangka panjang. “Seperti melarang ekstraksi air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah, menjadikan daerah pesisir sebagai kawasan cagar alam dan melarang aktivitas yang konflik dengan pelestarian alam pesisir, menjaga daerah aliran sungai, hingga penanaman kembali mangrove,” kata dia.
Pemerintah juga diingatkan risiko kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi bagi masyarakat dari rencana Pembangunan GSW di pantai utara Jawa. Dampak dari proyek besar itu bahkan dikhawatirkan sama buruk dengan reklamasi. Dosen Ekonomi Sumber Daya Alam di Universitas Trilogi Jakarta, Muhammad Karim memperkirakan kalau proyek GSW pada akhirnya pasti akan menggusur masyarakat pesisir.
“GSW bukan sekedar membangun suatu penghalang atau mitigasi dari perubahan iklim dan abrasi di pesisir. Karena ketika membangun itu, dampaknya secara ekologi bagi ekosistem di wilyayah pesisir di Pantura Jawa dampaknya akan parah. Juga akan menggusur masyarakat pesisir,” kata Karim.
Karim berpandangan kalau proyek GSW berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk supply ikan-ikan untuk nelayan. Akibatnya aktivitas penangkapan ikan di area pantura Jawa itu bisa terganggu.
Sementara itu Dosen Fakultas Geografi UGM, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin menyebut pembangunan tanggul laut raksasa tidak bersifat darurat. Dengan karakteristik geografis Pantura yang didominasi dataran alubial yang landai dan terlindungi, ia menyebut ada opsi lain yang lebih masuk akal. Misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah. Ia mengungkapkan kekhawatiran proyek ini hanya “efek plasebo”, sebuah keyakinan ada perbaikan signifikan yang sedang dilakukan, padahal belum tentu menyelesaikan akar masalah.
Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW), Luthfian Haekal juga melihat berbagai masalah sudah terlihat dalam pembangunan tanggul laut di Jakarta sebelumnya. Survei dari DFW menunjukkan 56,2% masyarakat tidak setuju GSW karena khawatir dampak lingkungan dan mata pencaharian hilang, terutama di kalangan nelayan.
Berbeda dengan mereka, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan, proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa dibangun agar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur perlindungan pesisir, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.
Proyek strategis tersebut diharapkan memberikan manfaat optimal, baik dari sisi perlindungan wilayah pesisir maupun peningkatan investasi nasional. Sehingga bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun GSW ini. “Urgensi pembangunan Giant Sea Wall adalah untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,37 miliar dolar AS,” tandasnya memungkasi.
