Jakarta, Energindo.co.id – Krisis energi global akibat konflik di Iran dan terganggunya jalur distribusi energi dunia karena penutupan Selat Hormuz, menunjukkan betapa rentannya negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Percepatan transisi menuju energi bersih dipandang sebagai langkah strategis yang harus dilakukan, untuk melindungi ekonomi domestik dari lonjakan harga energi global, sekaligus memperkuat keamanan energi jangka panjang.
Laporan terbaru Komisi Transisi Energi (Energy Transitions Commission/ETC) bertajuk Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis: How Accelerating the Clean Energy Transition Builds Resilience Against Future Price Shocks menyebut, perbedaan utama antara krisis energi kali ini dan krisis sebelumnya, terletak pada upaya pemerintah di berbagai negara, dalam menyiapkan sistem energi alternatif yang mudah diterapkan. Mempercepat penerapan energi alternatif dapat mengurangi permintaan minyak dan gas lebih dari 20% pada tahun 2035.
Ini tercermin dari kebijakan Pemerintah Spanyol yang menerapkan 57% energi terbarukan untuk sistem kelistrikan, hanya terkena dampak paling rendah di Uni Eropa dengan kenaikan harga US$50 per megawatt-hour (MWh). Sementara negara lainnya seperti Singapura dengan pembangkit listrik yang 95% bergantung pada gas, menghadapi tekanan harga yang tinggi – di atas US$200 per MWh.
“Krisis saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan bahan bakar fosil tidak hanya merupakan risiko iklim tetapi juga kerentanan ekonomi dan strategis. Sistem energi bersih lebih terdistribusi, lebih efisien dan kurang terpapar guncangan harga yang diciptakan oleh ketergantungan terus menerus pada bahan bakar yang diperdagangkan,” kata Adair Turner, Co-Chair ETC.
Krisis energi saat ini menyebabkan efek paling besar bagi negara berkembang dan negara yang bergantung pada impor. Laporan ini mencatat, penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pengiriman 18,4 juta barel minyak per hari, dan 110 miliar meter kubik LNG per hari. Sekitar 84% minyak mentah dan lebih dari 80% LNG yang transit di Hormuz ditujukan untuk pasar Asia.
Harga minyak acuan Asia naik dari sekitar US$70 per barel menjadi US$90-120 per barel pada bulan Maret.
Sementara harga LNG naik dari sekitar US$10-12 per MMBtu sebelum krisis menjadi di atas US$25 per MMBtu. Harga minyak dan gas yang lebih tinggi langsung masuk ke transportasi, makanan, energi rumah tangga dan biaya industri. ETC memperkirakan jika krisis ini berlanjut, kontribusi pengeluaran bahan bakar terhadap ekonomi global akan membengkak sebesar US$1-2 triliun di 2026.
“Selama beberapa dekade kami telah membangun sistem energi yang boros, tidak aman, dan mudah berubah. Tiga perempat populasi dunia bergantung pada bahan bakar yang tidak mereka kendalikan, dihargai di pasar yang tidak mereka pengaruhi, rentan terhadap guncangan yang tidak dapat mereka cegah. Pertanyaan yang menentukan sekarang adalah apakah pemerintah bertindak untuk membangun sistem yang lebih tangguh atau untuk mempertahankan sistem yang sudah rentan terhadap gangguan,” ujar Jules Kortenhorst, Co-Chair ECT. Beberapa negara di Asia mulai merespons krisis melalui berbagai kebijakan efisiensi penggunaan energi. Indonesia termasuk negara yang telah membatasi pembelian BBM untuk kendaraan pribadi, sebagai langkah mengendalikan konsumsi energi.
Sebelumnya, demi mengamankan pasokan, Pemerintah Indonesia telah mencari sumber minyak dan gas dari negara lain seperti Rusia. Namun, M. Dwiki Mahendra, Policy Strategist CERAH, menyayangkan langkah yang diambil Pemerintah hanya berfokus sebagai respons jangka pendek. Dwiki menilai, Indonesia perlu mendorong kemitraan yang secara spesifik mengarah pada alih teknologi energi terbarukan, skema pembiayaan berbunga rendah, dan pengembangan kapasitas industri hijau dalam negeri. “Seharusnya pendekatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan dapat pula diterapkan lebih gencar oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong proses transisi ke energi terbarukan, terkhusus dalam situasi krisis saat ini. Melalui langkah tersebut, percepatan energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTS atap, serta elektrifikasi rumah tangga dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang harganya sangat fluktuatif,” kata Dwiki.
Sementara di tingkat multilateral -forum seperti G20, ASEAN, dan mekanisme pendanaan iklim maupun skema serupa- harus dimanfaatkan secara aktif, untuk menarik pembiayaan hijau. Termasuk untuk mendukung ambisi Pemerintah Indonesia membangun 100 gigawatt (GW) energi surya sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. “Krisis Hormuz telah membuktikan bahwa energi fosil rentan terhadap situasi geopolitik yang membentuk ketergantung terhadap rute pasok yang stabil. Kerentanan tersebut hanya dapat dijawab secara permanen oleh transisi energi,” Dwiki menambahkan.
Lebih lanjut, laporan ETC menyebut, mempertahankan sistem energi fosil yang sangat tergantung dengan aliran komoditas, akan membuat biaya yang ditanggung ke depan lebih besar. Sebaliknya, 70-90% dari biaya energi bersih digunakan untuk modal di awal. Setelah sistem terbangun -tenaga surya, angin, baterai, dan jaringan listrik- akan menghasilkan energi selama bertahun-tahun, dan terlepas dari gangguan pasar.
