Jakarta, Energindo.co.id – Profesionalisme seorang CEO atau Direktur BUMD Migas sangat diperlukan agar bisa link macht dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pencapaian target produksi Migas Nasional Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Aris Aruna, pengamat migas.
Menurut Aris seorang CEO dalam menjalankan kebijakan sebuah Perusahaan yang sedang tidak sehat, baik dari sisi finance, operation dan lainnya harus mampu men-creat team task force Business Development Executive atau team think tank yang kuat. Selain itu selayaknya memiliki kemampuan baik secara knowledge, technical, pengalaman di lapangan dan mengerti bisnis aktifitasnya. “Kalau tidak memiliki ini alamat kapal akan tenggelam,” katanya pada Energindo, Rabu (4/3/2026).
Seorang CEO, lanjutnya, harus memiliki talenta sense of business, mengerti dan paham atas bisnis aktifitas yang dijalani dan mampu men-deliver dengan baik dan tempat sasaran dengan membuat resumption plan yang terukur dan teruji.
Menurut Aris, tugas utama Business Development Executive (BDE) atau think tank adalah mendorong pertumbuhan perusahaan melalui identifikasi existing activity and creat continues improvement serta creat peluang opportunity baru dengan membangun hubungan strategis dengan mitra atau klien, dan menyusun strategi untuk meningkatkan profitabilitas BDE atau TT berfokus pada prospek jangka panjang, mencari kemitraan, dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan
Diketahui, tahapan seleksi calon direksi 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Riau segera dimulai. Surat keputusan penetapan Panitia Seleksi (Pansel) calon bos BUMD telah diteken oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Sri Irianto menerangkan, SK Pansel telah terbit. “SK Tim Pansel udah keluar,” terang Sri Irianto seperti dikutip SabangMerauke News pada Selasa (24/2/2026).
Menurut Sri Irianto, Pansel akan mengumumkan tahapan Uji Kepatutan dan Kelayanan (UKK) mulai pekan depan. “Pekan depan dilakukan UKK,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, 3 pejabat eselon dua Pemprov Riau ditunjuk menjadi Ketua Pansel calon direksi 4 BUMD.
Adapun Ketua Pansel untuk calon direksi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Jamkrida Riau, yakni M Job Kurniawan. Job saat ini merupakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Riau.
Sementara, Ketua Pansel calon direksi PT Riau Petroleum adalah Yan Dharmadi yang merupakan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Riau, Indra ditunjuk menjadi Ketua Pansel calon direksi PT Permodalan Ekonomi Riau (PER). Indra pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau dan sempat ditunjuk sebagai Pj Sekdaprov Riau pada Maret 2024 lalu.
Sumber Pendapatan Daerah
Sebelumnya diwartakan, Pemerintah Provinsi Riau akan menggelar seleksi calon direksi pada 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aksi ‘cuci gudang’ pengurus BUMD milik Pemprov Riau akan dilakukan dalam pekan depan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Sri Irianto menjelaskan, seleksi calon direksi dilakukan sebagai berdasarkan hasil evaluasi kinerja manajemen BUMD. Penilaian dilakukan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Riau selaku pemegang saham.
Menurut Sri Irianto, keberadaan BUMD masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah..
“Apalagi, saat ini kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, BUMD ke depan harus bisa diandalkan memberikan dukungan pada keuangan daerah melalui dividen. Semestinya BUMD harus naik kelas,” tegasnya.
Sri melanjutkan, Pansel akan diisi oleh sejumlah elemen yang berkompeten. Meliputi unsur pejabat Pemprov Riau, akademisi dan kalangan profesional.
Seleksi calon direksi 4 BUMD Pemprov Riau ini berlangsung di tengah tekanan keuangan daerah yang kuat, pasca kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Pemprov Riau berada dalam bayang-bayang defisit fiskal, memacu efisiensi sejumlah kegiatan pemerintahan daerah.
Pekan lalu, Pemprov Riau mulai memberlakukan sistem blokir belanja anggaran yang dikendalikan oleh Sekdaprov Riau Syahrial Abdi. Sejumlah pos belanja diblokir sebelum ada persetujuan pelaksanaan. Blokir anggaran ini terjadi pada sejumlah kegiatan terutama perjalanan dinas, belanja makin minum, alat tulis kantor dan kegiatan seremonial pemerintahan.
Keberadaan PT Riau Petroleum sendiri saat ini menjadi sorotan menyusul anjloknya penerimaan Dana Participating Interest (PI) dari blok migas wilayah Kerja Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sejak Januari 2025 lalu, Riau Petroleum melalui anak usahanya PT Riau Petroleum Rokan (RPR) hanya menerima dana PI sebesar 1 USD per bulan. Jumlah tersebut sangat jomplang bila dibandingkan penerimaan Dana PI periode 2021-2023 mencapai Rp 3,5 triliun. Saat ini, Direktur PT Riau Petroleum dijabat oleh Prof Dr Husnul Kausarian. Ia menjabat sudah hampir 5 tahun lamanya.
