Jakarta, Energindo.co.id – Kepala Pusat Riset Geoinformatika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), M. Rokhis Khomarudin, memaparkan pemanfaatan teknologi satelit dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan. BRIN berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam pengembangan teknologi satelit untuk mendukung pemantauan tersebut. Model satelit yang dikembangkan dioperasikan oleh BMKG.
“Teknologi satelit kita mampu memprediksi potensi kekeringan sebagai peringatan dini risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi lokasi titik panas (hotspot). Hasil pemantauannya disajikan secara real time dan dapat diakses melalui tautan hotspot.brin.go.id,” kata Rokhis, dalam webinar BRIGHTS (BRIN Talks About Geoinformatics’ Hot Topics) Seri #4 dengan tema “Dari Informasi ke Kebijakan: Peran Geoinformatika dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan”, Rabu (26/8/2026).
Selain itu, teknologi satelit dimanfaatkan untuk memetakan dan menghitung luas area yang terdampak kebakaran menggunakan citra satelit, seperti Landsat dan Sentinel. Analisis dilakukan setiap bulan dan hasilnya disampaikan ke Kementerian Kehutanan untuk mendukung penyediaan informasi publik.
Pemanfaatan geoinformatika dan informasi geospasial semakin berperan dalam mendukung pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi hutan dan lahan, menyediakan informasi secara berkala, hingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Webinar ini mengangkat isu yang tengah menjadi perhatian, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung respons serta pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.
Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik, Kementerian Kehutanan RI, Agus Yasin, menjelaskan pengelolaan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan informasi geospasial. Hampir seluruh keputusan di bidang kehutanan memiliki dimensi keruangan sehingga membutuhkan informasi mengenai lokasi dan perubahan yang terjadi di suatu wilayah.
Menurut Agus, informasi geospasial dapat menjawab berbagai pertanyaan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari lokasi terjadinya kebakaran dan perubahan kawasan hingga aktivitas pemanfaatan lahan. Informasi tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam proses pengambilan keputusan.
Perkembangan teknologi membuat pemantauan hutan dapat dilakukan lebih cepat dan berkala. Jika sebelumnya pembaruan data membutuhkan waktu empat hingga enam tahun, kini perkembangan teknologi memungkinkan pemantauan dilakukan dengan interval yang lebih singkat, bahkan mendekati kondisi aktual.
“Perkembangan berbagai teknologi penginderaan jauh membuat data semakin melimpah, mulai dari Landsat, Sentinel, data hotspot, informasi prediksi cuaca, survei lapangan, inventarisasi, hingga laporan masyarakat dan informasi dari media sosial,” kata Agus.
Namun, meningkatnya ketersediaan data juga menghadirkan tantangan baru. Menurutnya, tantangan pengelolaan informasi kehutanan saat ini tidak lagi sekadar mengenai ketersediaan data.
Tantangan berikutnya adalah menentukan data yang paling relevan, akurat, dan dapat dipercaya untuk kebutuhan analisis tertentu. “Tidak ada satu jenis data yang dapat menjawab seluruh kebutuhan pengelolaan kehutanan,” tegasnya.
Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) juga menghadirkan tantangan dalam memastikan kualitas informasi. Kemudahan menghasilkan dan menyebarkan informasi membuat masyarakat perlu semakin cermat dalam membedakan informasi yang valid, misinformasi, dan hoaks.
Perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat lokal, media, citizen science, hingga berbagai platform digital turut berperan dalam menghasilkan dan menyebarkan informasi kepada publik.
Kondisi tersebut memperluas sumber informasi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap mekanisme validasi. Informasi yang digunakan untuk mendukung kebijakan perlu memiliki dasar data yang jelas, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.
“Geoinformatika menjadi peran pendukung dasar kebijakan ketika informasi yang digunakan akurat, tepat waktu, relevan, kontekstual, dan memiliki kredibilitas. Kualitas informasi menjadi faktor penting agar hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” bebernya.
Dalam konteks perubahan iklim, sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) menjadi salah satu komponen penting dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, bersama sektor energi, industri, limbah, dan pertanian.
“FOLU merupakan komponen krusial dengan target net sink pada 2030. Selain mereduksi emisi dari sektor FOLU, sektor ini juga berperan sebagai reduktor emisi dari empat komponen lain yang tercatat dalam NDC,” ujar Peneliti Ahli Muda PRG BRIN, Edy Trihatmoko saat memoderatori webinar.
Pemanfaatan teknologi perlu berjalan bersama dengan pemilihan data yang tepat, analisis yang komprehensif, serta komunikasi informasi yang dapat dipercaya. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan informasi geoinformatika dapat diterjemahkan menjadi dasar kebijakan dan keputusan yang tepat dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.
Selain itu, pemanfaatan geoinformatika tidak berhenti pada pemantauan kebakaran. Teknologi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi deforestasi, menginventarisasi sumber daya hutan, serta menganalisis biodiversitas kawasan hutan.
