Jakarta, Energindo.co.id – Pelemahan mata uang Rupiah terus berlanjut hingga sepekan terakhir. Untuk menguat sedikit saja masih terasa ngos-ngosan, energi yang dipunyai belum cukup kuat untuk mengerek loyonya Rupiah ke posisi yang aman.
Pada Jumat (15/5/2026) pekan lalu, berdasarkan data Bloomberg, posisi rupiah berada di level Rp 17.606 per satu dolar AS, melemah 77 poin atau 0,44%. Hingga hari Senin (18/5) rupiah ditutup melemah sebesar 1,12% ke level Rp17.655 per dolar AS. Angka ini tentu makin menjauh dari target nilai tukar rupiah 2026 yang dipatok Rp 16.500 per dolar AS.
Pelemahan mata uang Garuda sebetulnya bukan sendirian, tetapi juga diikuti sejumlah mata uang Asia lainnya yang mengalami depresiasi terhadap dolar AS. Ringgit Malaysia, misalnya, mengalami pelemahan terhadap dolar AS sebesar 0,63%, diikuti Peso Filipina melemah 0,09%, rupee India turun sebesar 0,33%. Yen Jepang terhadap dolar AS juga melemah 0,11%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, serta dolar Taiwan terhadap dolar AS melemah 0,10%.
Kecuali mata uang Yuan China mengalami penguatan terhadap dolar AS sebesar 0,11%, dolar Singapura dan won Korea sama-sama menguat sebesar 0,04%, dan baht Thailand menguat 0,15%.
Pelemahan masih berlanjut hingga Selasa (19/5), posisi rupiah tercatat menembus angka Rp 17.730 per dolar AS, terlemah sepanjang sejarah. Level ini melampaui rekor-rekor pelemahan sebelumnya, termasuk saat krisis moneter 1998 yang sempat mencapai kisaran Rp 16.800 per dolar AS.
Kondisi ini disinyalir didorong oleh kombinasi faktor global dan domestik, seperti kondisi ekonomi AS yang sedang kuat, kebijakan suku bunga The Fed, dan terjadinya konflik atau perang Iran-AS/Israel di Timur Tengah. Sedangkan faktor domestik, antara lain sentimen pasar, tekanan di pasar saham, serta lonjakan biaya impor.
Loyonya Rupiah ini tentu berdampak pada banyak sektor dan komoditi, terutama pada kenaikan harga kebutuhan pokok atau komoditi utama, seperti bahan bakar minyak non-subsidi, minyak goreng, tepung, tahu dan tempe, juga plastik, dan komoditi lainnya yang sangat bergantung pada bahan baku impor.
Selain itu juga pelemahan Rupiah berdampak pula pada sektor Kesehatan, utamanya pada kenaikan harga obat-obatan impor atau yang menggunakan bahan baku impor. “Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak,” kata Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi, SE, M Sc, Ph D, dikutip dari laman UGM, Minggu (17/5/2026).
Ia menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat beban subsidi energi meningkat dan nilai pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah membesar. “Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas,” ucapnya.
Meski terjadi pelemahan rupiah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Hefrizal Handra, melihat bahwa fundamental ekonomi dan sektor riil Indonesia masih relatif terjaga. Namun, ia mengingatkan, situasi saat ini harus direspons dengan menjaga stabilitas nilai tukar, kredibilitas fiskal, dan penguatan struktur ekonomi agar tidak berkembang menjadi krisis. “Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis,” ujarnya.
Upaya yang Dilakukan Pemerintah
Pemerintah melalui Bank Indonesia sebetulnya tidak tinggal diam, sudah banyak langkah yang dilakukan untuk menyetop laju depresiasi rupiah. Setidaknya sudah ada tujuh langkah strategis BI untuk menormalisasi atau meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 miliar dolar AS menjadi 146 miliar dolar AS. Lalu SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek, sudah dikerek menjadi 6,41%.
Berikutnya, BI juga telah membeli SBN (Surat Berharga Negara), yaitu instrumen investasi berupa surat utang yang diterbitkan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebesar Rp332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tahun 2026 ditambah Rp133 triliun lagi.
Selain itu, BI juga melakukan pengetatan batas pembelian mata uang dolar AS tanpa underlying (dokumen pendukung) yang diperketat menjadi maksimal 25.000 dolar AS per pelaku per bulan mulai Juni 2026 guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
“Batas pembelian dolar yang semula 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS mulai April, nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi 25.000 dolar AS,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026) kemarin.
Namun demikian, Harris Turino Kurniawan, anggota Komisi XI DPR-RI dari F-PDIP, dalam Rapat tersebut mengajukan pertanyaan kritis, “Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?”
Menurutnya, kemungkinan penyebabnya adalah tekanan global yang sangat besar, sebagaimana juga dikatakan Gubernur BI dalam presentasinya. Tetapi lebih dari itu, katanya, harus jujur diakui bahwa ada masalah serius di domestik. Seperti ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit current account, lalu ada arus modal keluar dalam jumlah besar, serta ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Karena itu Harris mempertanyakan klaim Gubernur BI bahwa rupiah relatif stabil dibandingkan dengan negara yang lain. “Persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga-harga juga mulai meningkat/naik dan persepsi ekonomi ini melemah,” cetusnya.
Klaim rupiah stabil itu juga disoroti Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dakhiri dari F-PKB. Padahal, kata dia, realita di lapangan tidak demikian. “Definisi stabil menurut BI itu apa pak? Karena kalau di persepsi publik kan memang rupiahnya justru dianggap melemah secara signifikan,” tutur dia.
Ia juga mengingatkan jangan sampai Bank Indonesia terlihat baik, tetapi realita di lapangan berbeda. “Kita intinya jangan sampai institusi ini terlihat bagus di atas sementara di publik terasa berat. Ini kan jadi agak-agak mirip ekonomi kita Pak. Wajah makro dengan wajah mikronya beda,” tegas dia beranalogi.
Sementara anggota Komisi XI DPR lainnya Primus Yustisio dari F-PAN memberikan kritik lebih tajam. “Yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%, tetapi nilai tukar Rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. lndeks kita juga habislah, merosot turun. Padahal indeks saham dunia sudah rebound, bahkan sudah plus, sedangkan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%,” tutur Primus.
Karena itu Primus meminta Gubernur BI untuk secara gentle mengundurkan diri. “Pak Perry yang saya hormati, kadang-kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan Pak. Saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu. Tidak ada salahnya,” lanjut dia.
Harris kembali mengingatkan bahwa menjaga rupiah itu jadi tanggung jawab Bank Indonesia. “Tetapi bagaimanapun juga Pak, ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting, beda dengan Singapura, BI menganut inflation targeting,” imbuh dia.
Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk memperkuat rupiah, yaitu menerbitkan global bond atau surat utang global berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS). Targetnya sebesar US$2-3 miliar.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penerbitan ini akan menambah pasokan dolar AS di dalam negeri dan turut memperkuat nilai tukar rupiah. “US$2-3 miliar dolar itu tambahan supply dolar,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di kantornya, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Diketahui surat utang yang diterbitkan tenor 5 tahun dengan prakiraan kupon 5,3% dan 10 tahun sebesar 5,9%. Hingga saat ini global bond masih dalam tahapan lelang. Purbaya mengatakan, melalui skema itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat dalam waktu dekat, karena adanya pasokan dolar yang besar di tanah air.
Keyakinan itu juga sama dilontarkan oleh Gubernur BI. Perry meyakini posisi rupiah akan berada dalam rentang rerata tahunannya. Rentang rerata tahunan nilai tukar rupiah, yaitu Rp 16.200 per dolar AS hingga Rp 16.800 per dolar AS, dengan nilai fundamental Rp 16.500 per dolar AS.
Dia memprediksi posisi rupiah akan kembali “normal” mulai Juli hingga September 2026. “Kami lihat dengan keyakinan, April, Mei, Juni memang demamnya tinggi, tapi mulai Juli, Agustus, September, rupiah akan menguat,” kata dia.
Resep Habibie Stabilkan Kurs Rupiah
Terlepas dari apakah betul bahwa rupiah akan bisa menguat lagi mulai bulan Juli, Agustus dan September 2026 nanti juga belum ada jaminan pasti. Lontaran itu hanya sebatas harapan para pejabat negara, seperti biasanya. Itu bisa betul juga salah, hanya waktu yang akan membuktikannya.
Yang pasti, rakyat/masyarakat sudah mulai skeptis dengan klaim-klaim apapun yang dilontarkan para pejabat negara kita. Rakyat menginginkan pemerintah segera bertindak cepat, tanpa banyak basa-basi atau omon-omon. Mereka menginginkan pemerintah saat ini bisa meniru cara Presiden BJ Habibie dahulu dalam menstabilkan kurs rupiah.
Hampir tiga dekade silam, tepatnya pada 1998, Bacharuddin Jusuf Habibie yang saat itu sebagai Wakil Presiden dilantik oleh MPR menjadi Presiden RI ke-3, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah terjadi people power.
Ketika B.J. Habibie naik beliau dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar membumbung tinggi. Harga pangan, bahan bakar minyak dan kebutuhan lainnya juga naik yang membuat masyarakat bergejolak.
Situasi politik pun tak menguntungkan, tarik-menarik kepentingan mulai terjadi dan situasi keamanan cenderung tak terkontrol terutama di Jakarta dan beberapa kota yang sempat terjadi kerusuhan. Saat itu tidak semua elite politik bisa menerima Habibie sebagai presiden.
Tapi berbekal tingkat kecerdasan (IQ) yang di atas rata-rata, pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 itu ternyata mampu mengatasi situasi itu semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Habibie mulai membenahi satu-persatu persoalan Indonesia, meski beliau menjadi presiden tanpa wakil presiden.
Pelaku ekonomi pasti ingat, Habibie merupakan sosok penyelamat rupiah. Setelah resmi dilantik menjadi presiden, Habibie langsung gerak cepat untuk mengatasi depresiasi rupiah yang saat itu berada pada level Rp 11.200/US$ dari sebelumnya hanya Rp 2.500/US$.
Beberapa pekan kemudian, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level Rp 16.800/US$ pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk saat itu di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya.
Habibie pun tak tinggal diam, dia langsung bekerja keras dengan tim Kabinet Reformasi Pembangunan bentukannya untuk meredam gejolak rupiah. Bahkan, konon kabarnya, saat menjabat presiden beliau hanya tidur 2-4 jam setiap hari. Gambaran keseriusan beliau untuk segera membenahi kondisi negara saat itu.
Hasilnya, dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, kurang dari 2 tahun, rupiah tercatat menguat 34,1%, dari Rp 11.200/US$ (20 Mei 1998) menjadi Rp 7.385/US$ (20 Oktober 1999). Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia, yakni pada level Rp 6.550/US$ AS (28 Juni 1999).
Habibie mampu meyakinkan pasar global dan menjinakkan tekanan atas rupiah meski tanpa dukungan intervensi Bank Indonesia, yang kala itu belum memiliki kewenangan stabilisasi rupiah. Berbeda dengan saat ini, dimana Gubernur BI punya kewenangan untuk mengintervensi rupiah berkat UU No.23 tahun 1999 tentang BI yang diteken oleh Habibie.
Lalu, apa yang dilakukan Habibie ketika beliau membenahi nilai tukar Rupiah yang mengalami turbulensi? Yang pasti, Habibie tidak “menguatkan rupiah” hanya dengan satu langkah ajaib, tetapi melalui kombinasi kebijakan ekonomi, politik, dan psikologi pasar. Beberapa “resep” pentingnya antara lain:
Pertama, Menenangkan situasi politik dan keamanan
Pasar uang sangat sensitif terhadap ketidakstabilan politik. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia penuh ketidakpastian. Maka, Habibie mempercepat transisi demokrasi, membuka kebebasan pers, menyiapkan pemilu, dan mengurangi ketegangan politik. Akibatnya, kepercayaan pasar perlahan pulih. Investor mulai melihat Indonesia punya arah yang jelas.
Kedua, Restrukturisasi perbankan
Banyak bank saat itu bangkrut atau nyaris kolaps. Maka Pemerintah Habibie menutup bank bermasalah, merekapitalisasi bank, membentuk lembaga penyehatan perbankan (BPPN/IBRA), serta menjamin simpanan nasabah agar masyarakat tidak panik menarik uang. Ini penting karena mata uang sulit kuat kalau sistem perbankannya rusak.
Pemerintahan Habibie mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menutup atau menggabungkan bank-bank yang sakit (bangkrut). Empat bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabung menjadi satu entitas kuat yang dikenal dengan nama Bank Mandiri.
Ketiga, Bekerja sama dengan IMF
Pemerintah melanjutkan program dengan International Monetary Fund (IMF). Walau kontroversial, kerja sama ini memberi sinyal kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius memperbaiki ekonomi dan disiplin fiskal.
Keempat, Menjaga disiplin anggaran dan inflasi
Pemerintah Habibie berusaha mengendalikan inflasi, menata APBN, dan mengurangi kepanikan ekonomi. Sedangkan Bank Indonesia menjaga kebijakan suku bunga dan moneter agar rupiah tidak terus terjun bebas.
Saat itu, BI menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga tinggi untuk menarik kembali minat masyarakat menabung, sehingga peredaran uang dapat dikendalikan dan inflasi turun. Selain itu, pemerintahan Habibie menerbitkan UU No. 23 Tahun 1999 yang memisahkan Bank Indonesia dari intervensi pemerintah agar kebijakan moneter berjalan obyektif dan independen.
Kelima, Memulihkan kepercayaan pasar
Ini faktor yang sering dianggap paling penting. Nilai mata uang bukan cuma soal cadangan devisa, tetapi juga: apakah investor percaya, apakah pemerintah dianggap kompeten, apakah negara stabil, juga apakah hukum berjalan?
Pemerintah Habibie menjaga harga kebutuhan vital seperti BBM dan listrik agar tidak melonjak di tengah krisis, sehingga kestabilan ekonomi makro tetap terjaga. Alhasil, pada masa Habibie, kepercayaan yang sempat runtuh berangsur-angsur mulai pulih kembali.
Sejarah mencatat, dengan menerapkan langkah-langkah berani tersebut, dalam waktu singkat (sekitar 17 bulan) pemerintahan Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunannya mampu dan berhasil mengembalikan kepercayaan investor global dan pasar terhadap ekonomi Indonesia dari keterpurukan.
Bisakah RI Ulang Cara Habibie Pulihkan Rupiah?
Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, menilai sulit bagi rupiah kembali seperti era Habibie. Dia mengatakan, rupiah telah menuju keseimbangan baru. “Kalau ini kayaknya nggak mungkin turun sejauh itu. Rupiah sudah bergerak menuju normal baru,” katanya dikutip dari detikcom.
Apalagi, kata dia, kala itu dolar bergerak dari angka Rp 2.500-an. Bukan seperti sekarang yang bergerak dari angka Rp 15.000. Dia mengatakan, dolar kala itu bisa jinak karena Habibie mengikuti saran IMF sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menerangkan, tak bisa disamakan pergerakan rupiah saat ini dengan era BJ Habibie. Dia mengatakan, di era Habibie rupiah dari Rp 2.500 per dolar AS ke Rp 16.000. Artinya, rupiah telah kehilangan nilainya hingga 85%. Sementara, saat ini rupiah melemah dari Rp 15.800 ke Rp 16.200 per dolar AS.
“Tidak bisa disamakan rupiah di zaman Habibie dengan posisi rupiah sekarang. Pelemahan yang terjadi ketika itu dari posisi Rp 2.500 ke Rp 16.000. Rupiah kehilangan nilainya sekitar 85% dalam hitungan bulan. Saat ini Rp melemah dari Rp 15.800 ke Rp 16.200, melemah sekitar 2,5%,” terangnya.
Menurutnya, pergerakan mata uang tidak dilihat dari nominalnya, tapi dari persentase perubahan pelemahannya. Jadi amat mustahil rupiah bisa menguat ke level Rp 6.500, seperti di era Pak Habibie !!
