Jakarta, Energindo.co.id – Bencana banjir bandang yang melanda Sumatra Utara (Sumut) tidak saja melenyapkan nyawa manusia tetapi menggerus keberadaan satwa, seperti orang utan Tapanuli dan Harimau Sumatra. Dalam tenggat 10 tahun terakhir ribuan hutan dalam kondisi rusak parah. Akar penyebabnya, Pemerintah dengan seenak udelnya mengubah status hutan ke non hutan.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Rianda Purba dalam konferensi pers secara online pada Senin (1/12/2025).
“Ada 2000 hektar lebih hutan rusak akibat beroperasinya beberapa perusahaan,” tegas Rianda. Dia juga membantah klaim Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang menyebut cuaca ekstrim sebagai penyebab utama timbulnya banjir bandang.
Menurut Rianda, tahun 2014 terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan di Sumut. Khususnya wilayah ekosistem Batang Toru Tapanuli Selatan. “Ini seenaknya saja diubah dari hutan statusnya menjadi non-hutan,” ujarnya.
“Dari situ kemudian banyak investasi di wilayah ekosistem tersebut. Misalnya satu adalah PLTA Batang Toru dan tambang emas Martabe,” tambahnya.
Lebih jauh Rianda juga menampik klaim bahwa kebiasaan masyarakat adat yang membuka lahan turut berkontribusi terjadinya banjir. “Mereka punya kesadaran alam sebagai tempat bergantung hidupnya. Karenanya mereka sangat menjaga ekosistem dan lingkungan hutan. Kendati demikian, dia berharap ada partisipasi warga lokal untuk turut aktif menjaga kelestarian hutan.
Oleh sebab itu, Walhi, dulu menolak pembangunan PLTA Batang Toru. Sebab beroperasinya pembangkit tersebut tidak saja merusak aliran Sungai Garoga tetapi juga merusak badan-badan sungai.
Sebagai informasi, PLTA Batang Toru dikembangkan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan. Pemilik saham terbesar di NSHE adalah PT Dharma Hydro Nusantara, sedangkan perusahaan lain di dalam konsorsium ini termasuk PT Fareast Green Energy dan PT Pembangkitan Jawa–Bali (PJBI) yang merupakan anak usaha PLN.
