Jakarta, Energindo.co.id – Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran vs AS-Israel telah memicu meroketnya harga minyak dunia hingga di atas US$ 100 per barrel. Pada 20 Maret 2026, harga minyak Brent mencapai US$ 112.19 per barrel.
Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi, sebagai net importer, meroketnya harga minyak dunia pasti berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
“Dampak tersebut diantaranya: membengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada APBN, menyulut kenaikan imported inflation, diperkirakan pada Maret 2026 sekitar 3,07% – 4,8% year-on-year yang menurunkan daya beli rakyat, dan melemahkan kurs rupiah yang sempat tembus Rp 17.000 per satu US Dollar,” kata Fahmy pada Energindo, Minggu (22/3/2026).
Jamak diketahui, untuk meminimkan resiko dan dampak kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah merencanakan menerapkan serangkaian kebijakan efisiensi. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan setelah Lebaran adalah Work From Home Satu Hari (WFH-1) dalam satu minggu bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Tujuannya adalah untuk memangkas membengkaknya subsidi BBM. Kalau WFH-1 efektif diterapkan bagi seluruh ASN dan pekerja swasta secara konsekwen, menurut hitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa penghematan konsumsi BBM bisa mencapai 20 persen.
“Masalahnya, tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH-1 secara konsekuen karena menyangkut perubahan perilaku kerja. Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ungkap Fahmy.
Saat pandemi Covid-19, imbuhnya, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular Covid-19. Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH-1. “Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH-1 bisa diterapkan secara konsekuen,” tandas Fahmy.
Selain itu, lanjutnya, WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya.
“Mewajibkan WFH-1 bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufaktur juga akan menurunkan produktivitas kerja yang merugikan bagi sektor manufaktur,” tandasnya. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1.
“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost),” terangnya.
