Jakarta, Energindo.co.id – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi respon pemerintah mengantisipasi krisis dengan mendorong transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendorong efisiensi energi dan melakukan diversifikasi pasokan minyak untuk mencegah krisis pasokan yang lebih parah. Demikian diungkapkan oleh
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer, Institute for Essential Services Reform (IESR).
Fabby memandang pernyataan jaminan ketersediaan BBM memang tepat untuk meredam panic buying, namun kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis. “Masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap kesenjangan antara klaim resmi dan realitas di lapangan; oleh karena itu, komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Fabby dalam keterangan tertulisnya yang diterima Energindo.co.id pada Senin (6/4/2026).
Di tengah lonjakan harga minyak Brent yang menyentuh US$ 115/barel, kata Fabby, Pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas, mengingat setiap kenaikan US$ 1 per barel menimbulkan defisit APBN hingga Rp 6,7 triliun. “Simulasi IESR menunjukkan risiko pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 460 triliun tahun ini jika harga rata-rata tertahan di angka US$ 94/barel, sebuah angka yang dapat melumpuhkan kesehatan APBN. Narasi kebijakan harus mulai mengelola ekspektasi publik bahwa ruang fiskal memiliki batas, terutama saat asumsi ICP US$ 70/barel dalam APBN sudah tidak lagi relevan dengan gejolak pasar global saat ini,” paparnya.
Dia juga mengatakan subsidi energi harus segera digeser dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung tepat sasaran bagi rumah tangga miskin untuk menghentikan kebocoran anggaran yang tidak efisien. “Kita menyarankan agar peta jalan reformasi ini dimulai secara bertahap pada tahun 2027, dengan memprioritaskan sektor kelistrikan terlebih dahulu guna meminimalkan guncangan langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat,” tandas Fabby, Langkah ini bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan transformasi struktural agar ketahanan energi nasional tidak terus-menerus tersandera oleh volatilitas harga komoditas dunia.
Selain kenaikan harga minyak, tambah Fabby, terdapat kenaikan biaya pengadaan BBM yang berasal disebabkan oleh kenaikan insurance premium dan kenaikan biaya transportasi karena pengadaan minyak dari Amerika Serikat (AS), Brazil dan Rusia sebagai alternatif dari Timur Tengah. Masyarakat perlu mengetahui konsekuensi kenaikan harga minyak dan kenaikan biaya pengadaan BBM akibat disrupsi pasokan yang sedang terjadi karena mereka pula yang akan menanggung biaya itu secara tidak langsung.
