Pukul tiga dini hari di Laut Arafura, selatan Papua, hujan turun menusuk buritan kapal seperti anak panah pasukan Sriwijaya menghujam musuhnya. Gelombang setinggi beberapa meter menghantam lambung anjungan pengeboran hingga ruang kendali bergetar pelan. Di layar monitor, data tekanan sumur terus bergerak. Asep Saifuddin, seorang insinyur muda asal Bandung dengan “berbantal ombak dan berselimutkan angin” menatap grafik itu dengan tajam. Di daratan, lebih dari 280 juta rakyat Indonesia masih tertidur pulas, tanpa pernah tahu bahwa lampu rumah, bahan bakar kendaraan, gas untuk masak, hingga denyut industri sedikit banyak bergantung pada aktivitas di kesunyian malam di tengah lautan.
Dari Asep yang berada di anjungan di tengah lautan, kita beralih pada situasi energi di dunia global. Kini, rantai pasok energi sangat rentan terhadap gejolak geopolitik mengakibatkan kenaikan harga, bahkan juga kelangkaan barang.
“Dalam situasi tertentu, konsumen siap membeli, tapi barangnya tidak ada atau tidak tersedia,” ungkap Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, di sela diskusi Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, pertengahan April 2026
“Indonesia perlu mengantisipasi hal ini dengan memperkuat produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong, dalam acara Press Conference – Road to IPA Convex 2026, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam situasi global yang rentan krisis, produksi minyak Indonesia pada 2026 berada di kisaran 580 ribu barel per hari, jauh di bawah konsumsi domestik yang sudah melampaui 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, sekitar 70 persen kebutuhan minyak nasional harus impor, termasuk dari kawasan Timur Tengah yang harus melewati Selat Hormuz.
Seperti halnya minyak, persoalan gas juga mulai menghadapi kerumitan baru. Konsumsi gas domestik meningkat rata-rata 4–5 persen per tahun, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik, industri pupuk, petrokimia, dan smelter hilirisasi mineral. Pemerintah bahkan memperkirakan permintaan gas domestik dapat melampaui 7 BSCFD sebelum 2030 seiring percepatan industrialisasi dan transisi energi. Sementara itu, sampai akhir 2025, produksi gas berada di kisaran 6,9 BSCFD. Dalam soal gas, pasokan dan kebutuhan terlihat berimbang, walakin masih sangat mengkuatirkan. Kenapa? Karena sebagian gas produksi dalam negeri masih terikat kontrak jangka panjang untuk ekspor. Wal hasil, tanpa penemuan lapangan baru, Indonesia berpotensi mengalami defisit gas di beberapa wilayah industri utama mulai awal dekade 2030-an.
Berdasarkan kenyataan itulah, maka eksplorasi Migas lepas pantai menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. “Tanpa pasokan dari dalam negeri sendiri, Indonesia bisa terjebak dalam krisis energi, lalu dalam krisis ekonomi,” lanjut Marjolijn Wajong, penuh wanti-wanti.
Raksasa Energi Lepas Pantai
Fakta menjelaskan bahwa Indonesia adalah raksasa energi lepas pantai. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki salah satu potensi Migas lepas pantai terbesar di Asia Pasifik. Data SKK Migas menyajikan bahwa sampai 2026 ini, Indonesia sekurang-kurangnya memiliki 128 cekungan migas, namun baru sekitar 20 titik saja yang berproduksi aktif. Sebanyak 68 cekungan bahkan masih tergolong underexplored dan unexplored. Sebagian besar berada di lepas pantai dan/atau laut dalam Indonesia Timur, Selat Makassar, Laut Natuna Utara, hingga Papua.
Penemuan gas di Blok Andaman (Provinsi Aceh) dan di Blok Natuna (Provinsi Kepulauan Riau) yang memiliki potensi sekitar 11 triliun kaki kubik (TCF) gas menunjukkan bahwa potensi Migas di lepas pantai Indonesia sangat besar. Bukti lainnya, temuan Geng North di Selat Makassar yang menjadi salah satu sumber gas terbesar di dunia dengan potensi 5-8 TCF memperkuat kesimpulan betapa kayanya alam Nusantara.
Migas Lepas Pantai
Eksplorasi Migas lepas pantai membutuhkan investasi raksasa bahkan sebelum satu tetes minyak dialirkan. Biaya pengeboran satu sumur lepas pantai dapat mencapai US$80 juta hingga US$150 juta. Sementara satu unit rig laut dalam generasi terbaru memiliki biaya operasi harian sekitar US$250 ribu hingga US$500 ribu per hari. Biaya akan tambah membengkak lagi jika eksplorasi migas itu berada di laut dalam.
Di sisi lain, investor global sangat selektif dalam mengucurkan fulusnya. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) 2026, kucuran dana investasi Migas telah bergeser ke proyek-proyek dengan risiko rendah, waktu pengembalian cepat, plus kepastian regulasi yang terjamin. Negara-negara seperti Guyana, Brasil, Qatar, hingga Namibia berhasil menarik arus modal baru karena menawarkan sistem fiskal kompetitif dan proses perizinan yang sangat sederhana.
Berbagai sumber di SKK Migas atau merujuk sumber lain yang dipublikasikan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kontraktor Migas di Indonesia harus mengurus sekitar 341 jenis perizinan dari 17 institusi berbeda, mulai dari izin lingkungan, kehutanan, tata ruang laut, pelayaran, penggunaan wilayah pesisir, hingga persetujuan teknis lintas kementerian. Urusan dengan Pemerintah Daerah berikut organisasi masyarakat lokal yang liar juga cukup merepotkan. Pada 2025 lalu, Pemerintah mulai memangkas jumlah izin menjadi sekitar 140 perizinan, walakin investor tetap menilai proses perizinan eksplorasi Indonesia relatif lebih rumit, bagai ular yang sangar melingkar-lingkar di atas pagar.
Makna Baru “Energy Partnership”
Dengan begitu, pemikiran tentang “50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth” yang menjadi tagline IPA di tahun 2026, mencerminkan perubahan cara pandang sektor energi Indonesia terhadap tantangan ekonomi, geopolitik, transisi energi, dan kebutuhan investasi jangka panjang.
Secara historis, istilah “Energy Partnership” dahulu identik dengan hubungan bisnis antara pemerintah dan perusahaan minyak. Namun dalam konteks IPA, maknanya bergeser menjadi kemitraan multidimensi yang melibatkan pemerintah, investor global, perusahaan teknologi, akademisi, komunitas energi, bahkan juga generasi muda.
Dulu, kemitraan energi lebih bersifat transaksional: eksplorasi, produksi, dan pembagian hasil migas. Kini IPA menempatkan partnership sebagai kolaborasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ketua Panitia IPA Convex 2026, Teresita Listyani, mengamini pandangan itu. Menurutnya, IPA Convex 2026 menjadi jembatan strategis untuk membahas masa depan ketahanan energi Indonesia agar tidak terombang ambing di tengah ketidakpastian global. “IPA Convex menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, hingga generasi muda dalam mendukung ketahanan energi nasional dan menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif,” ujar Teresita.
Terjemahan praktisnya dan dikaitkan dengan bahasan utama dalam tulisan ini adalah IPA harus membantu memastikan bahwa eksplorasi lepas pantai merupakan kekuatan masa depan untuk membangun ketahanan dan kedaulatan energi. Karena di situlah kekuatan energi bangsa dan negara berpijak. Walakin, nilai instrinsiknya bukan pada energi itu sendiri, melainkan pada kemampuan dan kemandirian rakyat Indonesia untuk mengolahnya menjadi sumber kemandirian energi di tengah dunia yang semakin carut marut.
