Malam belum terlalu larut ketika antrean kendaraan mulai mengular di sejumlah SPBU di berbagai wilayah di Indonesia. Di sudut lain Indonesia, para nelayan mulai menghitung ulang ongkos melaut, sementara pengusaha logistik mengeluhkan biaya operasional yang terus naik. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang tidak naik, tapi sering habis lebih cepat.
Akhirnya, masyarakat terpaksa membeli BBM non-subsidi, dengan harga yang naik tajam, setajam silet yang merobek kantong dengan cepat. Beberapa waktu lalu, krisis energi global mungkin terdengar seperti isu geopolitik yang jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi kini perlahan menghampiri setiap keluarga, bahkan juga setiap individu.
“Krisis ekonomi sudah terasa sampai tenggorokan, karena gorengan yang biasa menjadi santapan bersama kopi di pagi hari juga sudah naik,” ungkap Arman Mugi, seorang pekerja bangunan di Kota Bekasi.
Harga minyak dunia masih melonjak tinggi. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebenarnya sudah dipatok sebesar US$70 per barel. Namun kenyataannya, harga minyak dunia kini bergerak di kisaran US$100 hingga US$115 per barel. Selisih yang sangat lebar ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia mulai menggerus ruang fiskal negara secara nyata.
“Dengan harga seperti sekarang ini, kemampuan keuangan Pertamina untuk penyediaan BBM kemungkinan hanya cukup beberapa bulan saja,” ungkap Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, di sela diskusi Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, pertengahan April 2026.
Pernyataan itu bukan basa basi, bukan juga alarm biasa. Itu adalah peringatan sangat serius.
Anggota Dewan Energi Nasional, Muhammad Kholid Syeirazi, bahkan menyebut Indonesia tengah menghadapi krisis energi yang dapat berdampak sistemik terhadap kondisi fiskal dan moneter nasional. Tahun ini saja, subsidi energi diperkirakan mencapai Rp210 triliun dan hampir pasti membengkak akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Di saat yang sama, ruang gerak pemerintah juga semakin sempit. Ekonom Universitas Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengingatkan bahwa defisit APBN per Maret 2026 sudah mencapai 0,92 persen atau hampir sepertiga dari batas maksimal tahunan sebesar 3 persen. Ironisnya, belanja negara melonjak 31,4 persen year on year, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan negara yang hanya 10,5 persen.
“Indonesia rentan terpeleset ke dalam krisis ekonomi,” ujarnya mengingatkan.
Meski sempat terjadi gencatan senjata di kawasan Timur Tengah, pasar minyak belum benar-benar tenang. Ketika Iran membuka kembali Selat Hormuz beberapa waktu lalu, harga minyak memang turun, tetapi sangat lambat. Pasar tampaknya belum percaya situasi benar-benar aman. Dunia sedang gelisah, dan Indonesia berada di tengah pusaran itu.
Di tengah kondisi seperti ini, publik mulai bertanya: siapa yang bisa membantu pemerintah menjaga ketahanan energi nasional? Salah satu jawabannya adalah IPA (Indonesian Petroleum Association).
Selama ini IPA dikenal sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan migas di Indonesia. Namun dalam situasi krisis, peran IPA seharusnya bisa melampaui sekadar forum industri. IPA dapat menjadi motor koordinasi nasional untuk menjaga pasokan energi tetap aman.
Langkah pertama yang paling realistis adalah mempercepat produksi domestik. Dalam kondisi darurat energi, setiap barel minyak menjadi sangat berarti. IPA dapat mendorong para anggotanya untuk meningkatkan lifting secepat mungkin, termasuk mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sebelumnya ditutup sementara atau dianggap kurang ekonomis.
Lapangan-lapangan strategis seperti Banyu Urip di Bojonegoro, Blok Rokan di Riau, hingga Mahakam di Kalimantan bisa menjadi tulang punggung tambahan pasokan nasional. Tujuannya sederhana tetapi sangat penting: mengurangi ketergantungan impor sebelum tekanan menjadi semakin berat.
Selain itu, IPA juga memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan kebijakan darurat kepada pemerintah. Dalam situasi luar biasa, pendekatan biasa sering kali tidak lagi cukup. Proses perizinan pengeboran dapat dipercepat, insentif fiskal bisa diperluas, dan lapangan-lapangan non-ekonomis mungkin perlu dibuka kembali dengan skema khusus selama harga minyak tinggi.
Di balik layar, tantangan lain sebenarnya tidak kalah rumit: logistik energi.Tak banyak yang tahu bahwa anggota-anggota IPA memiliki jaringan infrastruktur yang sangat besar, mulai dari kapal tanker, terminal LNG, pipa, hingga fasilitas kilang. Dalam kondisi krisis, sinergi antar-infrastruktur ini bisa menjadi penentu apakah distribusi energi tetap berjalan lancar atau justru tersendat.
Bayangkan jika salah satu kilang mengalami kekurangan pasokan crude tertentu. Melalui koordinasi yang cepat, pasokan bisa dialihkan dari lapangan lain di dalam negeri. Kolaborasi semacam ini mungkin tidak terlihat publik, tetapi dampaknya bisa dirasakan langsung oleh jutaan masyarakat yang membutuhkan BBM setiap hari.
Tidak hanya itu, kekuatan IPA juga terletak pada jejaring global yang dimilikinya. Ketika pasokan dari Timur Tengah terganggu, anggota IPA dapat membantu membuka akses pasokan alternatif dari Angola, Nigeria, Meksiko, hingga shale oil Amerika Serikat. Jalurnya memang lebih jauh dan biaya logistiknya lebih mahal, tetapi dalam situasi krisis, keamanan pasokan jauh lebih penting.
Bahkan skema swap deal juga bisa menjadi solusi kreatif. Misalnya, Indonesia mengirim LNG ke Jepang, lalu Jepang menyalurkan crude oil dari cadangan strategisnya untuk Indonesia. Dalam dunia energi modern, diplomasi dan fleksibilitas sama pentingnya dengan cadangan minyak itu sendiri.
Namun di atas semuanya, krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk berpikir lebih jauh ke depan.
Selat Hormuz mungkin akan kembali normal suatu hari nanti. Harga minyak bisa saja turun. Tetapi pertanyaan besarnya adalah: apakah Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali dunia bergejolak?
Karena itu, IPA bersama pemerintah perlu mulai menyiapkan langkah mitigasi jangka menengah dan panjang. Investasi eksplorasi di Indonesia Timur harus dipercepat. Proyek CCS/CCUS perlu didorong lebih serius. Pengembangan gas Natuna tidak bisa terus tertunda.
Krisis energi hari ini bukan hanya tentang harga BBM atau subsidi yang membengkak. Ini adalah ujian besar tentang seberapa siap Indonesia membangun ketahanan dan kedaulatan energinya sendiri.
Dan waktu untuk memulainya adalah sekarang!
