Jakarta, Energindo.co.id – Pengamat politik Sumatera Selatan, M. Haekal Al-Haffafah, menyampaikan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, khususnya dalam merespons persoalan banjir dan layanan publik yang belakangan menjadi sorotan. Menurutnya, sikap proaktif kepala daerah yang turun langsung ke lapangan memang patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar pendekatan tersebut tidak bergeser menjadi pola populis dan reaktif, yang justru mengaburkan fungsi strategis seorang wali kota sebagai kepala pemerintahan.
Ia menyampaikan, Jujur kita kagum wali kota yang proaktif, tetapi walikota itu kepala pemerintahan daerah bukan dokter keliling.
Haekal menegaskan bahwa tugas utama wali kota tidak berhenti pada respons cepat di lapangan, melainkan arah pembangunan kota berjalan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.
Dalam konteks ini, publik dinilai berhak mendapatkan kejelasan mengenai target pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta transparansi dalam pengelolaan APBD.
Haekal menilai kehadiran kepala daerah di lapangan mestilah dibarengi dengan penjelasan yang komprehensif kepada publik tentang apa yang ingin dicapai, berapa kapasitas anggaran yang tersedia, serta bagaimana strategi penyelesaiannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Haekal memandang bahwa amanat undang-undang menempatkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Lebih lanjut Haekal mengatakan, pendekatan kepemimpinan tidak boleh terjebak pada penyelesaian persoalan teknis harian, mestilah kemudian levelnya naik ke kebijakan struktural yang menyentuh akar persoalan.
Ia juga menyoroti pentingnya posisi wali kota sebagai kepala pemerintahan yang membawahi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan lagi sebagai figur politik yang berada dalam arena kontestasi elektoral.
Menurutnya, gaya komunikasi dan pendekatan yang masih berorientasi pada pencitraan atau perolehan simpati publik justru berisiko menggeser fokus utama pemerintahan. “Wali kota itu kepala pemerintahan, bukan lagi peserta pilkada yang sibuk mencari followers atau mengejar faedah elektoral,” ujarnya.
Jika pola ini terus dipertahankan, Haekal menilai ada potensi kebijakan menjadi jangka pendek, orientasi kinerja bergeser sebatas dilevel pencitraan.
