Jakarta, Energindo.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penanganan sampah perkotaan kini menjadi prioritas yang dipantau langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri ESDM Yuliot saat memberikan sambutan pada Roundtable Discussion dengan tema Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Ini boleh dibilang di beberapa kota besar ini krisis sampah, krisis penanganan sampah. Jadi kita juga akan memprioritaskan, karena tanggung jawab dari Kementerian ESDM, bagaimana untuk sampah menjadi energi atau waste to energy itu bisa dilakukan,” kata Yuliot.
Menurutnya, adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dinilai sebagai instrumen untuk memecah kebuntuan pengelolaan sampah yang selama ini hanya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Untuk memastikan proyek ini berjalan, Yuliot menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam Perpres ini adalah kepastian mekanisme finansial. Hal ini mencakup besaran biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) dan harga jual listrik yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar terkini guna menarik minat investor.
“Ya harga jual listrik itu kan sudah naik, itu sekitar 20 sen dolar,” jelas Yuliot, mengindikasikan adanya insentif tarif yang jauh lebih kompetitif dibandingkan regulasi sebelumnya.
Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk menutupi selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan dengan harga keekonomian proyek PSEL. Yuliot memastikan perhitungan subsidi ini akan dilakukan secara cermat agar tidak membebani anggaran negara namun tetap menjamin kelayakan bisnis proyek.
“Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, berapa kapasitas yang tersedia, kemudian dari HPP, PLN berapa, kemudian selisihnya itu akan dihitung sebagai subsidi,” tambahnya.
Mulai Beroperasi di Tahun 2027
Dalam peta jalan Kementerian ESDM, proyek PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ini ditargetkan memiliki kapasitas terpasang yang signifikan sebagai bagian dari bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Meski target operasi penuh berjalan bertahap hingga 2034, Yuliot memastikan langkah awal akan segera dimulai tahun 2026 ini.
“Dari groundbreaking kan biasanya penyesuaian sekitar 1,5 tahun-2 tahun apabila lahannya sudah tersedia. Diharapkan itu nanti sekitar 2027 sudah ada (PSEL) yang mulai beroperasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pengeloaan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.
Persoalan sampah, menurut Prabowo, telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Dalam taklimatnya, Kepala Negara memaparkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028.
“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Selain pembangunan proyek, Presiden menekankan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sampah.
“Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi segera berfungsi,” kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
