Jakarta, Energindo.co.id – Dunia kini sedang tidak baik-baik saja akibat tekanan ekonomi global diawal tahun 2026. Alhasil pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak mudah dengan menambah utang yang sifatnya sementara. Di sisi lain, efesiensi di berbagai sektor menjadi keniscayaan. Demikian diungkapkan oleh DR. H. Efri Jhonly S. H.,M.H.,M.M., M. Kn, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya (IKA Jayabaya).
Jamak diketahui target pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh kisaran 5,5 – 6 persen di tahun 2026. Hal ini tersebut berdasarkan APBN yang dipatok 5,4 persen.
Menurut Efri Jhonly pertumbuhan ekonomi negara kita cukup baik setelah kebijakan stimulus ekonomi dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau melihat prospek ekonomi Indonesia di masa yang akan datang akan cukup baik dan memuaskan. Karena Pemerintahan dibawah komando Presiden Prabowo – Gibran ini mulai berbenah secara fundamental, ” ujar Efri Jhonly S. H.,M.H.,M.M., M. Kn selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya (IKA Jayabaya), kepada media, di Jakarta, Minggu (22/02/2026).
Dikatakan Efri Jhonly fundamental itu yaitu pertama selamanya ini banyak kebocoran- kebocoran di instansi manapun juga di kementrian – kementrian manapun juga sampai ke desa – desa banyak kebobrokan- kebobrokan.
“Maka dengan banyaknya kebobrokan- kebocoran ini tentunya alokasi anggaran pembangunan mau- tak mau otomatis terganggu,” tegasnya.
Lebih lanjut Efri Jhonly menjelaskan Presiden Prabowo sudah mulai ada wibawanya dimulai dari dalam negeri sebagai contohnya musibah bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
“Pemerintahan Prabowo memberikan bantuan secara berdikari artinya negara kita bisa berdiri dikaki sendiri, karena negara kita tidak minta warning bencana alam walaupun banyak suatu resiko baik resiko politik maupun perbincangan negatif tapi semua itu dianggap lumrah bisa diantisipasi, “urainya.
Tak sampai disitu tambah Efri Jhonly bahwa tertib administrasi dilintas sektoral yang sekarang ini ada sinergi dengan baik antar lintas departemen sudah mulai nyambung tidak saling menyalahkan maupun tidak saling tumpang tindih lagi artinya sekarang ini masing-masing kementrian sudah berbenah diri.
“Sebagai contoh kita melihat dengan dibubarkannya BUMN, kemudian dibentuknya Danantara, menciptakan lapangan kerja dari MBG walaupun masih ada kekurangannya itu wajar karena kalau enggak dimulai dari sekarang kapan lagi,” tuturnya.
Efri Jhonly bilang Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa 1 juta lapangan kerja timbul karena adanya Program MBG, kemudian keseriusan Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran ini ingin mencari uang dengan efisiensi dan melihat celah sekarang.
“Sekarang sudah mulai ditertibkan dengan melihat hutan – hutan di seluruh Indonesia ini banyak hutan milik pemerintah yang ditebang dijadikan kebun- kebun yang dinikmatin oleh pihak – pihak tertentu saja contohnya kebon sawit tidak resmi sehingga income dianggap masuk ke kantong pribadi, karena tidak tercatat dan tidak terdeteksi sebanyak 400.000 hektar yang seharusnya masuk ke pemerintah,”ungkapnya.
Ditambahkan Efri Jhonly harapan kita dengan sudah mulai ditertibkannya ini kembali kepada pemerintah, tentunya ada pengelolaan yang secara profesional dengan hitungan idealnya adalah 60:40, pemerintah 60 dan 40 persennya pihak pengelola, pasalnya yang mengetahui riwayat tanah tersebut kan orang pendahulu yang telah lama mengelola, jangan dikelola dengan dibentuk- bentuk lagu kelompok pengelola baru,
“Sebaiknya diserahkan kepada pengelola yang semula, dengan catatan secara transparan bahwa lahan ini milik pemerintah yang mengelola pengusaha yang telah berpengalaman di bidang kehutanan dengan cara bagi hasil untuk mendapatkan Income bagi pemerintah demi mensejahterakan rakyat.,” tegasnya.
Alhasil, menurut Efri Jhonly saat inikan kita lihat pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mulai agak membaik diangka target 5,8 sampai 6 persen ini sangat bagus.
“Maka dengan dimulai niat yang untuk membenahi semua di lintas sektoral ini yang mana ladang – ladang gemuk itu bisa dinetralkan Insya Allah ekonomi semakin baik, tapi harapan saya ada punishment terhadap perusahaan- perusahaan nakal maka harus ditutup dan cabut izin usahanya tanpa pilih bulu siapapun pemiliknya seperti perusahaan pertambangan ilegal karena kita harus mencontoh yang baik harus kita tiru yang jelek ya jangan kita tiru seperti di negara Cina pemerintahnya menindak tegas perusahaan yang nakal, “imbuhnya.
Seperti diketahui menurut Efri Jhonly di Indonesia ini kalau enggak ada ketegasan sulit berkembang, karena umumnya negara berkembang itu ladang korupsi itu terbuka karena pembangunan menganga berjalan terus jadi pemerintah perlu memonitor secara jeli dan tajam.
“Sekarang Alhamdulillah antara penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan KPK bersinergi terus bergerak, karena tonggak keberhasilan pondasi di suatu negara itu ekonomi berhasil, ” terangnya
Dikatakan Efri Jhonly tonggak keberhasilan suatu negara ditentukan oleh ekonomi, namun ingat keberhasilan harus menjadi tanggung jawab kita semua, harus ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha kemudian juga buruh.
“Terkadang saya katakan kepada teman buruh di Bekasi kalau UMR makin tinggi akhirnya perusahaan pindah ke daerah lainnya, akibat sering demo minta kenaikan UMR, alhasil pengusaha juga takut, hal ini sangat tidak bagus iklim dunia usaha di Indonesia, karena kalau sering demo bikin pengusaha merasa berbahaya atas usahanya, dengan asumsi orang usaha mengeluarkan modal artinya mau aman secara investasi maupun hukum, “ucapnya.
Untuk itu, lanjut Efri Jhonly diharapkan bahwa sinkronisasi antara lintas sektoral kemudian sinkronisasi dengan karyawan (SPSI) harus ikut andil didalam pertumbuhan ekonomi, kalau kebanyakan demo ekonomi malah mandek dan Investasi juga akan lari.
“Saran saya kepada pemerintah BUMN- BUMN yang tidak menghasilkan harus ditutup saja, kalau harus menggaji orang yang tidak bisa kerja.
“Kalau perusahaan negara tidak menghasilkan mendingan sumbangkan saja untuk anak – anak yatim lebih berkah, ” harapnya.
Terkait keterlibatan TNI dalam koperasi merah putih meski pro kontra, namun bagi Efri Jhonly mengapresiasi pemerintah melibatkan TNI mengenai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Hasil efisiensi anggaran/penyesuaian dana desa tahun 2026 sebesar 58,03 persen atau Rp 34,57 trilliun akan dialokasikan ke (Kopdes) Merah Putih supaya ekonomi masyarakat tumbuh, ” terangnya.
Efri Jhonly melihat di era Presiden Soeharto ada namanya AMD ( ABRI Masuk Desa), sekarang TNI, itu antara TNI dan masyarakat menyatu, jadi TNI sekarang tidak lagi di barak karena tugas TNI, itu untuk mengamankan negara dan rakyatnya.
“Contohnya sekarang yang kerja membersihkan dan memperbaiki fasilitas infrastruktur yang terkena bencana alam di Sumut, Sumbar dan Aceh itu siapa lagi kalau bukan TNI yang membantunya, ” ungkapnya.
Karena itu tambah Efri Jhonly kalau TNI turun kerja pasti beres karena yang punya kinerja disiplin tinggi dan punya etos kerja cuma TNI, oleh karena itu TNI kasih naik gaji jangan di barak lagi karena TNI itu disamping pertahanan negara juga pertahanan untuk masyarakat.
“Makanya kita jangan masalahkan lagi dengan adanya TNI ini, kita sangat bersyukur dengan adanya Anggota TNI di fungsikan atau karyakan untuk kepentingan rakyat, ” tambahnya.
Efri Jhonly juga menghimbau kepada rekan- rekan kita kritis terhadap pemerintah untuk menyudahi mengganggu stabilitas nasional.
“Mudah – mudahan di tahun 2026 ini ekonomi negara kita tumbuh sampai 6 persen, “tegasnya.
Disinggung mengenai hubungan dagang Indonesia-AS, Efri Jhonly menyebut tim loby ekonomi kita cukup baik bahkan Presiden Prabowo dimata Internasional kini sudah mulai diperhitungkan (power).Hal ini terbukti dengan kesepakatan baru terkait ekpos dari Indonesia ke AS yang dikenai tarif resiprokal 19 persen yang semula 32 persen, kecuali untuk produk-produk tertentu yang akan menerima tarif timbal balik 0 persen.
“Artinya tarif – tarif yang tadinya melonjak bisa distabilkan dengan berkat usaha keras Presiden Prabowo tarif sudah menjadi 0 persen, ” tandasnya. (s handoko)
