Jakarta, Energindo.co.id – Pemerintah, melalui Kemnterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merencanakan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Asing akan dilakukan satu pintu, hanya melalui PT Pertamina (Persero). Pemerintah tampaknya akan mengembalikan tata kelola di sektor hilir dari liberalisasi kembali ke kebijakan regulated. Demikian diungkapkan oleh Fahmy Radhi, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Semula, lanjut Fahmy, Perusahaan Asing awalnya bersedia investasi di SPBU BBM karena tata-kelolanya liberal. “Perusahaan Asing bebas mendirikan SPBU di seluruh wilayah Indonesia, bebas melakukan pengadaan BBM sesuai quota ditetapkan, bebas dalam menetapkan harga jual ke konsumen sesuai mekanisme pasar,” beber Fahmy pada Energindo, Senin (15/9/2025).
Dengan pengadaan impor BBM Satu Pintu, tambah Fahmy, SPBU Asing tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM. Padahal, salah satu sumber margin SPBU Asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara impor dengan harga yang paling murah dan melakukan efisensi biaya pengadaan impor BBM. “Dalam Impor BBM Satu Pintu, SPBU Asing tidak dapat lagi impor dengan harga yang paling murah, tetapi harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga ditetapkan oleh Pertamina,” ungkapnya.
Dalam kondisi tersebut, kata Fahmy, margin SPBU Asing akan semakin kecil, bahkan pada saatnya SPBU Asing akan merugi. Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU Asing akan tumbang hingga menutup SPBU. Pada saat seluruh SPBU Asing hengkang dari Indonesia, pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina. “Hengkangnya SPBU Asing akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya investasi sektor migas saja tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” papar Fahmy.
“Memburuknya iklim investasi sudah pasti akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen per tahun,” tandasnya. Oleh karena itu, saran Fahmy, Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan Impor BBM Satu Pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder.
