Jakarta, Energindo.co.id – Mencermati berita di media on line baru-baru ini oleh Bupati Siak – Afni Zukifli, beliau mengeluarkan statement tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan Dirut PT. Bumi Siak Pusako. Penegasan ini sangat tepat karena akan dilakukan oleh lembaga profesional. Namun Bupati Siak sebagai pemegang saham mayoritas di BSP sekitar 72,29%, Bupati Siak harus melakukan intervensi dalam kriteria karena punya tanggung jawab penuh atas keberlangsungan operasi PT. Bumi Siak Pusako ( BSP ) kedepan. Demikian diungkapkan oleh Aris Aruna, ST,
profesional Migas.
Menurutnya, PT Bumi Siak Pusako (BSP), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Riau, mulai mengelola Blok CPP (Coastal Plain Pekanbaru) secara penuh ( 100% ) mulai tanggal 9 Agustus 2022. Sebelumnya, Blok CPP dikelola bersama antara BSP dan Pertamina Hulu dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB) selama 20 tahun.
“Saat ini PT. Bumi Siak Pusako ( BSP ) telah mendapatkan SP2 dari SKK Migas (lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perusahaan operator dalam mengoperate blok tersebut). SKK Migas punya tanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan operator dalam mengelola lapangan tersebut,” kata Aris pada Energindo, Minggu (15/6/2025).
Saat ini, terang Aris, BSP sedang terjadi kebocoran di pipa-pipa transportation Hydrokarbon karena terjadi pembekuan minyak ( Congeal ) sehingga produksi sangat terganggu. Ditambah lagi terjadinya terus penurunan produksi dan tentu ini sangat berpengaruh kepada PAD dan tentu SKK Migas akan menjadikan ini untuk bahan evaluasi untuk dijadikan justifikasi untuk mengganti dengan perusahaan operator baru.
“Atas kejadian hal yang mendasar ini semua, maka Bupati Siak harus melakukan intervensi terhadap kriteria orang-orang yang akan dipilih yang mampu menyelamatkan aset daerah ini untuk 20 tahun kedepan,” tegas Aris.
Diketahui, imbuh Aris, sumur-sumurnya sudah mature dan facilities yang ada juga sudah berumur tentu harus segera mendapat peremajaan atau extra re-maintenance agar kinerja base business dapat dipantau dengan baik dengan melakukan Business Matching yang terintegrasi satu sama lainnya agar dapat menentukan dengan tepat business line kinerja yang diharapkan.
“Ini semua biaya tinggi, resiko tinggi ,sumber daya terampil dan technology tepat guna.
Apalagi saat ini pemerintah mempunyai target swasembada energi dan akan melakukan percepatan pencapaian target produksi nasional oil pada 1 juta barrel oil per hari.
Lebih jauh Aris menyatakan, sebagai pemegang saham mayoritas kabupaten Siak di PT. BSP blok Siak, tentu pemerintah pusat berharap banyak kepada Bupati Siak sebagai pemegang saham mayoritas di BSP dapat melakukan sesuatu dengan menempatkan orang’-orang yang tepat sesuai harapan Bupati Siak dan pemegang saham lainnya kedepan.
Dengan begitu, kata Aris,
keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cepat dan dapat sebagai sumber PAD yang potential sebagai salah satu driver terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 8% di masa depan. “Harapannya dapat menjadikan PT. Bumi Siak Pusako ( BSP ) sebagai BUMD oil company profesional dengan memiliki Company Competency dan SDM Competency yang siap bersaing di Global Market kedepan dan dapat memenuhi janji-janji politiknya saat masa kampanye,” tandas Aris.
Sepeti diketahui, Bupati Dr Afni M.Si menegaskan, proses pemilihan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako (BSP) akan dilakukan terbuka dan transparan melalui mekanisme fit and proper test yang ketat.
Hal itu disampaikan Afni kepada wartawan, Kamis (12/6/2025) malam di ruang kerjanya.
Afni memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam pemilihan direktur perusahaan daerah tersebut, meski Pemkab Siak merupakan pemegang saham mayoritas PT BSP.
“Pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme fit and proper test. Tidak ada penunjukan langsung. Prosesnya akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” tegasnya, seperti dikutip fokusriau.com
