Jakarta, Energindo.co.id – Pihak PT GKP (Gema Kreasi Perdana) selalu membangun komunikasi terbuka dan koordinatif dengan semua pihak, termasuk pihak DPRD Kab. Konawe Kepulauan dan masyarakat setempat. Demikian diungkapkan oleh Hendry Drajat-Manager Strategic Communication PT GKP kepada Energindo, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, sebagai perusahaan yang beroperasi secara sah dan telah memperoleh izin yang sesuai, PT GKP berkomitmen untuk terus mematuhi segala regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk yang terkait dengan pertambangan, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kebetulan hari ini, kami melaksanakan RDP dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Konawe Kepulauan juga. Kami percaya bahwa dialog yang konstruktif dan berbasis data yang objektif sangat penting dalam menangani setiap isu yang timbul, dan kami selalu terbuka untuk berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, termasuk DPRD dan masyarakat setempat,” katanya.
Dia menambahkan, “Kami berharap dapat melanjutkan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta program-program keberlanjutan yang telah kami jalankan selama ini di Kab. Konawe Kepulauan”.
Melansir pemberitaan media editorindonesia.com, Wakil Ketua DPRD Konawe Kepulauan (Konkep), Sahidin, menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran dua perusahaan tambang, yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan PT Bumi Konawe Minerina (BKM), dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dua kali diundang oleh DPRD Konkep.
“Kami sudah menyurat secara resmi yang kedua kalinya untuk mengundang PT GKP dan PT BKM dalam RDP, namun mereka tidak pernah hadir. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa mereka dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum (APH) dan oknum pejabat di Sulawesi Tenggara,” ujar Sahidin,
Dia menambahkan ketidakhadiran tersebut mengindikasikan tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan polemik pertambangan di Pulau Wawonii, yang dikenal sebagai pulau kecil dengan ekosistem rentan.
