Sejak 10 Februari 2025, masyarakat Indonesia harus bersyukur karena mendapatkan hadiah ulang tahun dari Presiden Prabowo Subianto berupa cek kesehatan gratis (CKG). Pada mulanya, masyarakat bisa melakukan CKG sesuai dengan ulang tahunnya, kecuali bagi ibu hamil, pelajar, dan yang berulang tahun sebelum peluncuran CKG.
Warga masyarakat yang melewati 30 hari dari ulang tahunnya juga masih bisa mendapatkan layanan tersebut. Kini, siapapun bisa melakukan CKG kapan saja, selama kuota masih tersedia. Kuota CKG setiap Puskesmas adalah 30 orang perhari. Hal ini diberlakukan untuk mencegah antrian yang panjang.
Manfaat CKG
Manfaat CKG sangat banyak, antara lain deteksi dini penyakit sebelum bergejala, pencegahan penyakit kronis, pemantauan kondisi kesehatan bagi yang sudah sakit, serta mendorong kesadaran untuk hidup lebih sehat. CKG juga bisa mengurangi biaya pengobatan jangka panjang dan membantu klaim asuransi. Golongan rentan seperti anak-anak, lanjut usia, atau individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah dapat memperoleh imunisasi terbaru untuk perlindungan lebih baik.
Sementara itu, manfaat CKG bagi Pemerintah antara lain adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nasional, mengurangi beban biaya kesehatan nasional, mencegah penyakit kronis, dan menghasilkan data kesehatan nasional. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengubah paradigma kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan. “konsep kesehatan yang benar adalah menjaga orang tetap sehat bukan mengobati orang sakit,” demikian ungkap Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada Kuliah Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, pada Sabtu (11/11/2025). Pernyataan serupa dipertegas lagi kepada wartawan yang hadir, termasuk kepada www.energindo.co.id, saat diwawancarai secara door stop.
Modal untuk Big Data Kesehatan
Sampai awal November 2025, lebih dari 50,5 juta masyarakat Indonesia telah mengikuti program CKG. Angka ini mencakup 34,3 juta peserta umum dan 16,2 juta pelajar yang mengikuti program CKG di sekolah.
Adapun jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia sampai November 2025 mencapai 10.300 unit. Ini berarti setiap Puskesmas secara rata-rata sudah melayani 3 ribu peserta CKG. Hari kerja efektif dalam memberikan pelayanan CKG dari 10 Februari 2025 sampai 31 Oktober 2025 sekitar 200 hari kerja. Artinya, secara rata-rata setiap Puskesmas melayani sekitar 15 peserta. Padahal, ditargetkan setiap hari setiap Puskesmas melayani 30 peserta setiap hari. “Setiap Puskesmas mendapatkan 30 kuota peserta per-hari, untuk mencegah antrean pemeriksaan,” tandas Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi dalam konferensi pers saat peluncuran Program CKG di bulan Februari 2025.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sampai November 2025, jumlah seluruh penduduk Indonesia mencapai 278,6 juta jiwa. Jika dikurangi 50,5 juta, berarti masih ada sekitar 223,6 juta jiwa yang belum melakukan CKG.
Jurnalis www.energindo.co.id mencoba melakukan survei terbatas di area terbatas kepada warga masyarakat Cisoka, Kab. Tangerang, yang belum melakukan CKG. Alasannya beragam: ada yang mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan apalagi layanan CKG hanya dari Senin-Jumat saja. Ada juga yang merasa kerepotan dengan persoalan teknis seperti aplikasi atau nomor hotline service, sebagaimana juga ada yang merasa takut pada kondisi kesehatannya, sehingga ia meras lebih nyaman untuk tidak mengetahuinya. Ada juga karena takut sakit saat diambil contoh darahnya. Ada juga alasan yang cukup unik: memeriksakan kesehatan dianggap sebagai langkah menentang takdir Allah. Wah, kalau sudah membawa alasan agama, urusannya menjadi agak repot.
Apapun alasannya, data yang terkumpul layak untuk menjadi modal pengembangan Big Data Kesehatan Masyarakat. Big data itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, melalui prediksi, deteksi dini, pengawasan yang lebih baik, dan personalisasi perawatan. Dengan menganalisis data yang sudah tersedia, maka proses identifikasi tren penyakit, pengelolaan sumber daya secara optimal, pemantauan penyebaran wabah secara real-time, serta pengembangan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran menjadi lebih cepat dan akurat.
Masih Perlu Integrasi Data
Data tentang kesehatan masyarakat Indonesia tercecer di berbagai tempat. Ada sekitar 50,5 data warga yang tersebar di Puskesmas di seluruh Indonesia yang dikumpulkan melalui program CKG. Ada juga data kesehatan yang terkumpul melalui aplikasi Satu Sehat yang mengklaim sudah digunakan oleh 100 juta pengguna.
Selain itu, data kesehatan masyarakat juga tersebar pada rumah sakit dan Puskesmas di seluruh Indonesia. Sampai September 2025 jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 3.270 unit, dan jumlah Puskesmas mencapai 10.300 unit. Jadi, selain hasil CKG dan aplikasi Satu Sehat, data kesehatan masyarakat juga tersebar pada 13.570 titik.
Jumlah itu sangat memadai untuk membentuk dan mengembangkan Big Data Kesehatan Masyarakat Indonesia. Hanya saja, semua data itu perlu segera diidentifikasi ulang, diklasifikasi, lalu didigitalisasi menjadi sebuah Big Data.
Tentu saja yang menjadi “Komandan” untuk pengembangan Big Data ini adalah Pemerintah yang mempunyai wewenang secara yuridis untuk meminta data-data dari berbagai titik dan mengumpulkannya dalam satu sistem digital.
Setelah Big Data Kesehatan masyarakat terbentuk, maka Pemerintah harus mengizinkan bagi rumah sakit atau Puskesmas untuk mengaksesnya sesuai kebutuhan pasien melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dengan sistem ini maka rumah sakit dan Puskesmas dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengintegrasikan semua data yang tersedia.
Dengan cara itulah, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dalam bidang kesehatan, karena pelayanan kesehatan berlangsung dengan efektif, efisien, dan pasti dengan biaya yang sangat terjangkau.
*Artikel ini disusun dalam rangka Webinar Nasional Hospital Digitalization 2025: Global Perspective & Multidisciplinary Approaches Prodi MARS UMY 2025.
