Komariah, ibu rumah tangga warga Kampung RT 02 RW 02, Talagasari, Balaraja, Kab. Tangerang sudah terbiasa memungut sampah yang ada di sekitar rumahnya. Jika ada pengajian, Ibu Kokom (demikian akrab dipanggil) juga tidak sungkan untuk mengumpulkan sampah, terutama sampah plastik. Wanita paruh baya ini memang termasuk warga yang rajin menabung aneka sampah, seperti bekas minuman, di Bank Sampah Kampung Berseri Astra Talagasari. “Alhamdulillah, lumayan untuk menambah uang belanja,” ungkapnya semangat.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), sampai Februari 2025, jumlah bank sampah di Indonesia mendekati angka 25 ribu unit. Sementara itu, jumlah jumlah desa/kelurahan di negeri katulistiwa ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Februari tahun 2025, mencapai 83.762 desa/kelurahan. Ini berarti jumlah bank sampah di Indonesia sudah mendekati 1/3 dibandingkan dengan seluruh jumlah desa/kelurahan.
Seandainya satu unit bank sampah itu bisa meng-cover 3 atau 4 desa/kelurahan, maka persoalan sampah di Indonesia akan selesai, secara komprehensif dan tuntas. Namun fakta di lapangan berkata lain. “Timbunan sampah di seluruh pelosok tanah air mencapai 56,63 juta ton per tahun, namun yang baru diolah hanya 39,01 persen, dan sisanya 60,99 persen masih tetap menjadi sampah, juga sumber masalah,” demikian dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Baru Terbarukan.
Ini berarti masih banyak bank sampah yang kurang efektif, atau mungkin eksistensinya dalam bentuk papan nama saja. Memang, kalau kita lacak secara nasional melalui platform mesin pencari, kita akan mendapatkan jawaban: “Tidak ada data pasti mengenai jumlah bank sampah yang bubar, karena fokus data umumnya adalah jumlah bank sampah yang aktif dan berkembang, bukan yang gagal”. Pertanyaannya, kalau puluhan ribu bank sampah yang terdata di KLHK aktif, kenapa Presiden Prabowo Subianto harus cawe-cawe dalam soal persampahan? Kenapa Badan Pengelola Dana Investasi (BPI) Danantara harus menyiapkan Rp100 triliun lebih untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia dengan mengolahnya menjadi energi listrik?
Jawabannya jelas, karena sebagian dari puluhan ribu bank sampah masih kurang efektif. Penelitian Manajer Program Plastic Smart Cities World Wide Fund (WWF) Indonesia, Sekti Mulatsih, menjelaskan bahwa kebanyakan bank sampah yang ada masih menjadi tempat persinggahan sampah, bukan tempat memilah, mengelola, atau memanafaatkan sampah menjadi barang yang berguna. “Keberadaan bank sampah patut disyukuri, namun meningkatkan efektivitasnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, sehingga bank sampah tidak hanya menjadi tempat persinggahan sampah,” ungkapnya.
Nah agar bank sampah yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi papan nama saja atau hanya menjadi tempat persinggahan sampah, maka pengalaman KBA Talagasari layak menjadi acuan. Rahasia dari bank sampah ini adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk berpartisipasi di dalam kegiatan operasionalnya, tentu saja dengan berbagi keuntungan.
Sampai 2025 ini, KBA Talagasari sudah memiliki 200 anggota aktif. Mereka menjadi ujung tombak untuk mengumpulkan sampah di wilayah terdekat dengan tempat domisilinya. Bukan hanya itu, ketika bank sampah ini membutuhkan tenaga untuk mengolah sampah menjadi bahan yang berguna, anggota aktiflah yang mendapatkan penawaran untuk terlibat di dalamnya.
Nah, bank sampah yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat sudah pasti akan gagal. Kalaupun berjalan, bank sampah itu hanya menjadi tempat persinggahan sampah. Kalau pakai bahasa sarkastis, hanya menjadi tempat pengumpul sampah, sederajat dengan pengepul sampah lainnya.
Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, KBA Talagasari tidak hanya mengumpulkan dan memiliha sampah, tapi sudah berhasil membuat produk turunan sampah yang bisa dipakai konsumen. Sejak 2021, misalnya, KBA Talagasari berhasil mengolah limbah plastik menjadi paving block.
Inovasi ini berawal kekuatiran “kaum emak-emak” yang melihat tumpukan sampah plastik yang semakin lama semakin banyak, sementara nilai komersialnya sangat minim. Kalau dikumpulkan dan dijual ke pengepul hanya laku Rp150 rupiah perkilogram. Berarti satu truk dengan kapasitas 1 ton hanya menghasilkan Rp 150 ribu rupiah. Padahal mengumpulkan dan memilahnya sangat sulit dan merepotkan. “Rasanya pinggang mau patah. Eh hasilnya sangat minim”, ungkap seorang ibu yang enggan disebutkan namanya.
Setelah melalui berbagai macam percobaan, akhirnya KBA Talagasari berhasil membuat paving block yang kuat dan tahan banting, tapi tetap ringan. Bahan utama paving block ini berasal dari bekas kemasan mie instan, kopi, deterjen dan semua kemasan plastik yang biasanya tidak berguna dan sulit terurai.
Paving block hasil daur ulang ini sudah teruji lebih awet ketika diaplikasikan pada jalur pejalan kaki di area hutan mini Gerbang Tol Cikupa, Kab. Tangerang.
Kini, KBA Talagasari berhasil mengelola dan mengolah 3 ton sampah pertahun. Selain paving block, KBA Talagasari juga menghasilkan pupuk organik, pupuk cair, tanaman sayur mayur di lingkungan rumah warga, serta lain sebagainya. Perputaran uang Bank sampah ini tak kurang dari setengah miliar rupiah pertahun.
KBA Talagasari tidak hanya membuat desa menjadi asri, tapi juga menjadikan warganya semakin mandiri.
Seandainya semua desa/kelurahan mengelola dan mengolah sampah dengan baik sejak tahap pertama, maka Indonesia akan menjadi negeri yang bersih, lahir dan bathin. Semoga segera terwujud!
