Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkenal sebagai Menteri Penyelesai Investasi Mangrak. Layak untuk dijuluki sebagai Raja Midas dari Nusantara. Midas adalah raja legendaris dalam mitologi Yunani yang mampu mengubah yang disentuhnya menjadi emas.
Terbaru, alumnus Universitas Cendrawasih ini berhasil mendorong PT Lotte Chemical Indonesia untuk menyelesaikan pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara, di Cilegon, Banten. Pabrik ini sempat mangkrak selama 6 tahun lebih, karena berbagai persoalan. Namun berkat sentuhan Midas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, perusahaan yang terafiliasi dengan Lucky-Goldstar Corporation (LG), Korea Selatan, akhirnya bisa beroperasi pada Oktober 2025. Pabrik ini menelan investasi sekitar Rp. 65 triliun dan menyerap 40 ribu pekerja langsung atau tidak langsung.
Sebelumnya, saat menjadi Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berhasil mendorong penyelesaian investasi mangrak senilai Rp 558,7 triliun atau sebesar 78,9% dari dari Rp 708 triliun yang terdaftar. “Ini sudah closed pada Rp 558,7 triliun. Perusahaan lainnya dianggap tidak melanjutkan,” jelas Bahlil yang mendapatkan sambutan meriah dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Mampukah Menteri ESDM memberi sentuhan Midas dengan mendorong penyelesaian hilirisasi batu bara menjadi DME, sebagaimana terjadi pada PT Lotte Chemical Indonesia? Mampukah target Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar proyek hilirisasi batu bara menjadi DME dapat dieksekusi pada 2026?
Mari kita kilas balik pada 2022. Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama Proyek Hilirisasi Batubara menjadi DME, di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, Senin (24/1/2022 pagi. “Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME,” ujar Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut sebagaimana dikutip berbagai media massa.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara tersebut adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Pj. Bupati Muara Enim Nasrun Umar, serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji. Bahlil Lahadalia sudah pasti turut hadir dalam momentum tersebut, tapi bukan sebagai Menteri ESDM, melainkan sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Namun setahun berikutnya terdengar kabar investor asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Incorporation hengkang. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1940 dan berkantor pusat di Trexlertown, Pennsylvania, beralasan ingin fokus pada investasi di negaranya, setelah Presiden Donald Trump mengguyur insentif bagi pengembangan energi baru terbarukan.
Ditelisik secara mendalam, persoalan terkait pengembangan DME cukup rumit. Yang paling utama adalah persoalan harga. PT Bukit Asam, BUMN yang mendapatkan mandat untuk menggeluti persoalan ini, membandingkan harga LPG impor yang pada 2024 rata-rata mencapai $435 per ton. Walakin, hilirasi batu bara menghasilkan DME membutuhkan biaya US$710 per ton. Ini akan berdampak pembengkakan subsidi Negara untuk LPG dari sekitar Rp 80 triliun menjadi Rp 120 triliun setiap tahun.
Wah, jangan sampai terjadi ya! Soalnya, ketika Negara ingin memberikan subsidi untuk Kereta Cepat Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun setiap tahun, “pemberontakan” di media sosial sudah meledak-ledak. Apalagi Negara harus menaikan subsidi sebesar Rp 40 triliun setiap tahun.
Netizen tak perlu kuatir persoalan itu terjadi. Kementerian ESDM mengungkapkan telah ada investor yang tertarik untuk melanjutkan proyek hilirisasi tersebut, dengan harga kompetitif. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa kementeriannya sudah menerima beberapa proposal yang masuk. “Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi mulai memprospek proposal DME ini dengan cermat. Ada satu atau dua yang menunjukkan IRR-nya positif, cukup lumayan, cukup kompetitif,” ungkapnya dalam sebuah seminar di Jakarta, minggu ketiga Oktober 2025.
IRR adalah Internal Rate of Return yang menjadi acuan dalam analisis finansial untuk memperkirakan potensi keuntungan dalam sebuah aset investasi. Melalui acuan ini, investor atau pelaku bisnis dapat menentukan apakah sebuah aset layak untuk diinvestasikan atau tidak.
Apa acuannya? Ya sudah pasti harga impor LPG, karena hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan upaya untuk mengurangi ketergatungan pada impor LPG. Kalau rata-rata harga LPG impor sebesar $435 per ton, maka DME yang akan dihasilkan nanti harus berharga sama atau bahkan lebih rendah.
Kalau harus lebih tinggi dari harga itu, maka harus ada Peraturan Presiden yang memayunginya. Dalam hal ini, Kementerian ESDM perlu mengambil pengalaman dari PT PLN (Persero) yang harus membeli listrik dari pengolahan sampah sebesar $0, 20 sen per-KWH (sekitar Rp 3.600), melalui Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan. Harga itu lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian listrik PT PLN (Persero) dari energi terbarukan yang berkisar $0,11 sen per kWh (sekitar Rp 1800), rata-rata berlaku selama 10 tahun.
Netizen tidak terlalu mempersoalkan harga tersebut, karena biaya itu bukan hanya soal listrik, tapi juga soal penanganan dan pengolahan sampah perkotaan.
Cuma, untuk hilirisasi batu bara menjadi DME, harga tidak hanya untuk pembeli hasil akhir, melainkan juga untuk pemasok bahan baku. PT BA bertindak sebagai pemasok batu bara dan PT Pertamina sebagai pembeli hasil hilirisasi. Kedua perusahaan itu harus mendapatkan kepastian harga tersebut. Investor yang akan mengolah batu bara menjadi DME juga sangat membutuhkan kepastian harga, karena terkait dengan penghitungan kelayakan investasinya.
Jika Perpres itu mewajibkan PT Pertamina membeli harga DME secara lebih mahal dari harga impor LPG, netizen harus memakluminya. Karena hilirisasi batu bara menjadi DME sangat terkait dengan ketahanan dan kedaulatan energi nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, penciptaan lapangan kerja, dan mencegah keluhan dunia bahwa Indonesia menghasilkan energi kotor dari batu bara.
Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan LPG pada 2026 akan mencapai 10 juta ton. Sebanyak 6,8 juta ton atau 68% masih harus diimpor. Ini sangat rentan bagi ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Untuk itu, hilirisasi batu bara menjadi keharusan. Di samping karena batu bara melimpah, juga karena tuntutan internasional pada energi ramah lingkungan semakin keras.
Sentuhan Midas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan persoalan DME sangat dinantikan. Hanya saja, tanpa bekal Perpres tadi, rasanya sangat sulit bagi Sang Menteri dari Tanah Papua ini untuk menyelesaikannya. “Kecuali jika Pak Menteri ESDM menemukan terobosan baru yang sangat ajib,” ungkap seorang netizen.
