Jakarta, Energindo.co.id – Bahlil Lahadalia diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di penghujung kekuasaan Jokowi. Bahlil lalu diangkat oleh Presiden Prabowo tetap sebagai Menteri ESDM. Ada kecenderungan Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. Apa indikatornya?
Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kebijakan itu diantaranya lebih mengutamakan energi fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik.
Diketahui, dalam pidato pelantikan, Prabowo menyampaikan komitmen untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan EBT dengan menggunakan sumber-sumber energi yang melimpah-ruah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun. “Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan Energi Fosil,” kata Fahmy pada Energindo, Minggu (8/12/2024). Bahlil menginstruksikan untuk menggenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, lanjut Fahmy, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi.
Fahmy mengutarakan, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa akan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dalam waktu 10 tahun. “Kebijakan Bahlil justru mendorong Pengusaha Tambang untuk meningkatkan produksi Batubara. Kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi Batubara,” cetus Fahmy. Bahkan Jokowi memberikan konsesi tambang batubara kepada Organisasi Keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara.
“Tidak hanya itu, Bahlil mewacanakan kebijakan Ojol dilarang pakai BBM Subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha,” tambah Fahmy. Padahal, pengendara Ojol adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. Ironis memang kebijakan pelarangan Ojol menggunakan BBM Subsidi sangat tidak sesuai dengan koomitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik.
“Kalau diteruskan kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut dikhawatirkan akan semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo,” tandasnya. Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut. “Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dengan mengganti Menteri ESDM baru, yang sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
