Jakarta, Energindo.co.id – Industri hulu migas tak hanya sekadar soal produksi minyak dan gas bumi. Lebih dari itu, industri ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
Dalam upaya memperkuat hal tersebut, SKK Migas Wilayah Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Rapat Kerja (Raker) Kehumasan, Kelembagaan & Tanggung Jawab Sosial 2024. Rapat kerja yang berlangsung di Medan ini mengangkat tema “Multiplier Effect Industri Hulu Migas Sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial Bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)”. Tema ini dipilih dengan menekankan pentingnya peran komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang harmonis antara industri hulu migas dan masyarakat, serta mendukung kelancaran operasi.
“Industri hulu migas memiliki dampak yang sangat luas bagi perekonomian daerah. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan efek berganda lainnya. Namun, semua ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun social license to operate ,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus.
Rikky menjelaskan, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak, dengan total kontribusi sebesar Rp 5.045 triliun.
Tahun ini, Wilayah Sumbagut memiliki kegiatan pemboran sebanyak 636 Sumur atau sebanyak 61% dari target Nasional. “Tentunya kegiatan pemboran harus sejalan dengan percepatan pelaksanaan proses kesiapan untuk merealisasikan produksi 1 Juta BOPD Minyak dan 12 BSCFD Gas,” katanya.
Diungkapkan Rikky, konsep multiplier effect atau efek berganda dalam industri hulu migas mengacu pada dampak berantai yang dihasilkan dari setiap aktivitas di industri ini. Selain menghasilkan minyak dan gas bumi, industri hulu migas juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Setiap 1 dolar yang diinvestasikan dalam industri hulu migas dapat menghasilkan berkali lipat nilai tambah bagi perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran industri hulu migas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam rapat kerja ini, para peserta mendapatkan penjelasan tentang konsep Production Sharing Contract (PSC), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) PDRD dan Participating Interest (PI) 10 %, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengadaan Rantai Suplai, yang merupakan unsur penting dalam menghitung multiplier effect . Narasumber pada Raker ini adalah A. Rinto Pudyantoro pengajar di Universitas Pertamina, perwakilan Kementrian Keuangan, perwakilan Kementrian ESDM dan BUMD PT Riau Petroleum serta Fungsi Divisi-Divisi Teknis SKK Migas Pusat.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam rapat kerja ini adalah pentingnya kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan bekerja sama, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih kuat dalam membangun industri hulu migas yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Melalui rapat kerja ini, kita berharap dapat memperkuat komitmen kita untuk membangun industri hulu migas yang berkelanjutan. Kami apresiasi terhadap 18 KKKS di wilayah Sumbagut yang terlibat,” ujar Rikky.
Dalam agenda tersebut, seluruh KKKS di wilayah Sumbagut ikut berpartisipasi, mulai dari PT PHR WK Rokan, Harbour Energy (Premier Oil Natuna Sea B.V, Premier Oil Tuna BV, & Premier Oi Andaman Ltd), EMP Energi Gandewa, Medco E&P Natuna Ltd, PT. Pertamina Hulu Energi – NSO, EMP Energi Riau, PT. Imbang Tata Alam, PT. Bumi Siak Pusako, Texcal Energy Mahato Inc, PT. SPR Langgak, Star Energy (Kakap) Ltd, PT Pertamina EP – Rantau Field, PT Pertamina EP – Pangkalan Susu Field, PT Pertamina EP – Lirik Field, Mubadala Energy (South Andaman) Rsc. Ltd, PT. APG Westkampar Indonesia, KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V., dan West Natuna Exploration Ltd.
