Jakarta, Energindo.co.id – Masalah perizinan dalam investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Demikian salah satu pokok bahasan yang dikemukan oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional’, pada Senin (23/9/2024) di Jakarta.
Komaidi melihat bahwa proses perizinan di Indonesia masih cukup rumit dan panjang. Betapa tidak, untuk mengurus izin berinvestasi di sektor strategis melibatkan sekitar 17 Kementerian dan Lembaga (K/L), sehingga hampir 400 izin yang harus diselesaikan. “Belum lagi kalau kita bicara antara pemerintah pusat dengan pemda (pemerintah daerah),” katanya.
Komaidi pun membandingkan kondisi industri hulu migas di Kazakhstan, di mana Chevron mempunyai satu lapangan dengan cadangan minyak sebesar 7 miliar-8 miliar barel. Sedangkan di Indonesia, cadangan dari Sabang-Merauke hanya di kisaran 3 miliar barel.
“Mereka (Kazakhstan) satu lapangan itu 8 miliar barel. Jadi kalau katakanlah izinnya rumit sekalipun, sedang berprogres sekalipun, memang worth it untuk diperjuangkan. Nah, kita tidak menyadari itu,” katanya.
Sekalipun Afrika kerap dilanda konflik, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Chevron tidak menurunkan minat mereka untuk berinvestasi, mengingat besarnya cadangan migas di negeri tersebut.
Selain Afrika, cadangan minyak yang besar saat ini juga berada di Timur Tengah dengan porsi hampir 50 persen dari cadangan dunia. Begitupun untuk gas bumi, cadangan terbesar juga berada di Timur Tengah hingga Eropa Timur.
Dari kondisi itu, menurutnya tidak mengherankan apabila banyak investor yang lebih tertarik untuk masuk menggarap hulu migas baik di Afrika, Timur Tengah, Amerika Utara, maupun Amerika Selatan.
Komaidi menyebut, pemerintah harus belajar dari Amerika Utara maupun Amerika Selatan. Meski cadangan pada kedua kawasan itu tak sebesar Timur Tengah, tetapi setidaknya mereka mempunyai kebijakan pro terhadap kontraktor.
“Mereka itu pertama cadangannya lumayan besar, meski tidak sebesar Timur Tengah. Lalu kedua adalah kebijakan yang ibaratnya pro terhadap kontraktor,” kata dia.
Negara tujuan investasi hulu migas, lanjut dia, telah menyiapkan sederet insentif untuk menarik KKKS, mulai dari insentif pajak, insentif investasi, dan lain sebagainya. Selain cadangan yang besar, terdapat insentif yang bisa memanjakan investor.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto memaparkan strategi agar investor berminat untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Salah satunya dengan memproses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 dan PP 53/2017 terkait perpajakan kontrak migas skema cost recovery dan skema gross split. “Kita juga menggodok insentif hulu migas via Kepmen ESDM No. 199/2021 untuk meningkatkan keekonomian dan productivity index (PI) atau IRR,” katanya.
Ariana juga mengungkapkan beberapa strategi lainnya yaitu eksplorasi potensi migas, penerapan teknologi optimalisasi produksi, reaktivasi sumur atau lapangan idle, dan kebijakan strategis baru.
Pemerintah, lanjut Ariana saat ini sedang fokus melakukan eksplorasi potensi migas di wilayah timur Indonesia. “Fokusnya di Indonesia Timur, kita punya lima area yang jadi fokus yaitu di Buton, Timor, Selang, Aru, juga Papua,” tuturnya.
Dari fokus lima area tersebut, terdapat beberapa blok migas baru, kandidat blok baru, tiga joint study eksplorasi, dan dua blok yang tengah dipersiapkan untuk dilelang. Tahun ini, pemerintah juga telah melakukan lelang blok lelang tahap 1 dan enam blok lelang tahap 2 pada Oktober 2024.
Upaya lainnya, tandas Ariana, melakukan optimalisasi produksi melalui penerapan teknologi.
Contohnya, lanjut Ariana, Blok Cepu melalui proyek Banyu Urip Infill Clastic milik ExxonMobil yang berencana memproduksi dari tujuh sumur. Saat ini, satu sumur telah memproduksi 13.000 barel per hari (bopd) dan 1 sumur sudah on.
Strategi lainnya, kata Ariana, penerapan enchanced oil recovery (EOR) di Lapangan Minas (Blok Rokan) untuk tahap awal Area-A ditargetkan injeksi chemical tahun depan. Adapun, produksi skala penuh akan mulai pada 2030 dan akan dipercepat paling lambat 2029 sesuai arahan menteri ESDM. “Ketiga, kalau yang tadi itu kita lakukan terhadap lapangan atau blok yang sudah berproduksi. Kalau ini terhadap lapangan yang idle akan dilakukan empat hal, aktivasi kembali KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] existing, dikerjasamakan dengan mitra KSO,” jelasnya.
Disamping itu, pihaknya, tengah melalukan optimalisasi produksi dari sumur idle juga dapat diusulkan jadi blok baru untuk dikelola KKKS baru dengan penunjukkan langsung tanpa lelang, serta pengembalian sumur idle ke pemerintah untuk dilelang.
“Yang terakhir, untuk memikirkan investasi, baru-baru ini kita sudah terbitkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri terkait kontrak migas skema gross split tapi yang baru, yang memperbaiki skema gross split yang lama,” terangnya.
Jamak diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membongkar selama ini ada 300 perizinan agar investasi hulu migas bisa masuk ke Indonesia. Menurutnya, hal tersebut harus dievaluasi. Bahlil menegaskan pemerintah ingin meningkatkan investasi di sektor ini.
“Kami sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur, khususnya pada regulasi perizinan. Kenapa? Karena perizinan kita terlalu banyak, ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin,” ungkapnya dalam video sambutan detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).
